KONGRES Luar Biasa Partai Demokrat menunjuk Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai ketua umum. Keputusan ini menimbulkan kecaman keras dari kubu pendukung Agus Harimurti Yudhoyono. Teuku Riefky Harsya, sekjen Partai Demokrat, menyebut ada keterlibatan pemerintah dalam mengobok-obok Partai Demokrat. Sebab, Moeldoko menjabat Kepala Staf Kepresidenan.
Keterlibatan pemerintah mengobok-obok partai kali pertama terjadi pada masa awal Orde Baru. Kala itu korbannya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Cerita berawal dari permintaan tokoh-tokoh eks Masyumi untuk merehabilitasi partai dan tokoh-tokoh Masyumi yang terlibat dalam PRRI/Permesta kepada Mayor Jenderal TNI Soeharto pada 22 Desember 1966.
Soeharto, pemegang Supersemar sekaligus pejabat presiden, menolak permintaan tersebut. Melalui suratnya pada 6 Januari 1968, Soeharto menyatakan, “Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membawa ABRI pada satu pendirian, bahwa ABRI tidak menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi”.
Ingin membaca lebih lanjut?
Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.
