PADA 1946-1947, mahasiswa Indonesia di Mesir giat mempromosikan nama Indonesia negeri seribu piramid tersebut. Selain mengadakan kegiatan amal dan diskusi, mereka pun aktif memperkenalkan para pemimpin Indonesia ke berbagai lapisan masyarakat.

“Kita tidak bisa menafikan jika para pejuang Indonesia di Mesir menggunakan Islam sebagai alat pendekatan terhadap masyarakat dan pemerintah Mesir,” ujar sejarawan Rushdy Hoesein.

Upaya itu terbukti berhasil. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia telah mendapat simpati besar dari rakyat Mesir yang juga mayoritas muslim. Menurut M. Zein Hasan dalam Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, situasi itu disadari dan dimanfaatkan secara baik oleh para aktivis mahasiswa pendukung kemerdekaan Indonesia.

“Sentimen agama terbukti sangat efisien menarik sokongan masyarakat Arab atas dasar solidaritas Islam,” ujar diplomat senior Indonesia yang kala itu aktif sebagai mahasiswa pendukung kemerdekaan Indonesia di Mesir.

Namun, ada satu hal yang mengganjal: nama Sukarno (presiden Indonesia) sangat tidak berbau Arab (baca: Islam). Ini memunculkan pertanyaan dari hampir kalangan kaum muslim di Mesir: Sukarno, pemimpin Indonesia itu, apakah seorang muslim atau bukan?

Guna mengantisipasi persoalan tersebut, aktivis mahasiswa Indonesia, sepakat menambahkan nama “Ahmad” di depan nama Sukarno. Demikianlah, saat Zein Hassan diwawancarai oleh wartawan Mesir, pertanyaan soal agama Sukarno itu lantas muncul kembali. Kali ini Zein menjawabnya secara percaya diri, “Kenapa bukan Muslim? Bukankah nama lengkap dia adalah Ahmad Sukarno?” katanya.

Sejak itulah masyarakat dan pers Timur Tengah, tak pernah lagi mempersoalkan apa agama presiden Republik Indonesia tersebut. Mereka pun kerap menyebut presiden Republik Indonesia dengan sebutan: Ahmad (atau Ahmed) Sukarno.

Lantas bagaimana sikap Sukarno sendiri terhadap penambahan nama tersebut? Menurut Zein, awalnya Si Bung menerimanya. Itu terbukti dengan dibiarkannya nama “Ahmad” tersebut tercantum oleh yang bersangkutan kala menandatangani surat-surat resmi untuk negara-negara Islam.

Baru setelah peyerahan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, penambahan nama “Ahmad” mulai dipersoalkan oleh Sukarno. Hal itu tercetus saat dirinya berpidato dalam rapat umum menyambut Pemimpin Uni Sovyet Kliment Voroshilov di Surabaya pada 1959.

“Siapa yang menambah namaku dengan 'Ahmad'?" tanya Sukarno.

Jawaban baru diberikan oleh Zein pada rapat staf Departemen Luar Negeri pada 1959. Dia menyatakan bahwa dirinya yang menambahkan “Ahmad” pada nama sang presiden.

“Tujuannya, menarik sokongan umat Islam sedunia bagi perjuangan Indonesia sesudah Proklamasi,” ungkap Zein.*