Budiarto Shambazy, Bonnie Triyana, dan Max Lane. Foto: Micha Rainer Pali.

SEBAGIAN besar sejarah Indonesia merdeka adalah sejarah Orde Baru, yang berkuasa selama 32 tahun. Sayangnya, hanya secuil sejarah Orde Baru diajarkan dalam mata pelajaran sejarah di sekolah yang jamnya terus dikurangi.

Yang aneh, orang Indonesia yang lahir sesudah Sukarno dan gerakan kiri dibasmi tak tahu sejarah Orde Baru. “(Mereka) menjadi ciptaan dari pengalaman sejarah yang tidak dimengerti. Bagaimana harapannya ke depan?” kata Max Lane, dosen Universitas Victoria, Melbourne, Australia, dalam diskusi bertajuk “Membuka Lembaran Sejarah Orde Baru,” yang diselenggarakan majalah Historia dan Wisdom Institute, di Newseum Cafe, Jakarta (24/1).

Max menghimbau agar tahapan sejarah Orde Baru, terutama perjuangan kelas dan oposisi yang dimulai seniman, mahasiswa, dan lebih banyak massa bergerak pada 1990, diajarkan di sekolah-sekolah.

Tanpa tahu sejarah Orde Baru, kata Max, entah sejarah politik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan urbanisasi, “Indonesia tak punya sejarah.”

Sejarah akan hidup dalam sebuah masyarakat jika digunakan untuk mencari jalan ke depan yang lebih baik. Sayang, hal ini tak terjadi di Indonesia. Setiap orang menganalisis kenapa kondisi Indonesia seperti sekarang; ratusan juta rakyatnya masih melarat, kebudayaan politiknya hanya mengejar keuntungan, dan bangga dengan bertambahnya kelas menengah sebanyak satu juta orang setiap tahun sementara empat juta bayi lahir akan hidup miskin sampai meninggal. Sejarah tak mengambil peran dalam menganalisis situasi seperti ini. Selama itu terjadi tak ada sejarah di Indonesia, kecuali sejarah dijadikan alat sebagai perjuangan untuk perubahan.

“Buat saya, sejarah adalah perjuangan antarkelas. Tidak ada sejarah di Indonesia karena pada 1965 terjadi kemenangan semutlak-mutlaknya dari sebuah kelas, yaitu kelas kapitalis, berduit, dan bertanah,” ujar Max. “Untuk betul-betul menghidupkan sejarah, sejarah harus menjadi alat perjuangan perubahan.”

Apa yang harus diperjuangkan bisa bermacam-macam. Tapi yang terpenting menggerakan rakyat untuk terlibat dalam gerakan politik seperti sebelum 1965. Pada 1940-an, kalau orang ditanya, dia akan menunjuk daerah asalnya, misalnya dari Purwokerto, Padang, atau Banda Aceh. Tapi tahun 1950-an, jawabannya Masyumi, PNI, dan PKI. Ini menunjukkan masyarakat menjadi anggota partai dan bangga akan partainya. Sampai 1960-an, rakyat aktif menjadi anggota partai atau ormasnya. Sedangkan kebudayaan politik pasca-1965, massa mengambang berkuasa dan masyarakatnya pasif karena telah terjadi kemenangan kelas yang mutlak.

Menurut wartawan senior Budiarto Shambazy, sistem demokrasi boleh berubah, tapi kultur politik tak banyak berubah, baik di masa Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi. “Orde Lama, politik adalah panglima, Orde Baru pembangunan ekonomi adalah panglima. Dan sekarang uang adalah panglima,” kata Budiarto.

Tersebab uang menjadi panglima, elite-elite penguasa melalui partai politik berusaha melanggengkan kekuasaan. Untuk itu, harus ada gerakan rakyat dari bawah untuk melawan mereka.

Menurut Max, pasca-1965 sampai saat ini, gerakan politik yang datang dari bawah, baik yang sejati maupun pura-pura, mandiri maupun sudah dikooptasi, nyaris tidak ada. “Selama gerakan itu tidak ada di Indonesia, apakah dengan program moderat-sosial demokrat, sosialis kiri-radikal, atau apalah yang muncul dari bawah, tak mungkin ada demokrasi di Indonesia. Sebab, elite-elite yang berkuasa akan bertindak seenaknya karena tak ada kekuatan sosial masyarakat yang melawannya.”

Jadi, sejarah harus menjadi senjata untuk menggerakan rakyat miskin dari bawah.