Tedjo Sumarto yang Sarjana Hukum

Kisah pembawa acara Forum Negara Pancasila, program semi-indoktrinasi ala radio RRI yang jadi kenangan bagi banyak orang.

1441967750000
  • BAGIKAN
  • line
  • bbm
Tedjo Sumarto yang Sarjana Hukum
Tedjo Sumarto, penyiar acara Forum Negara Pancasila di RRI. Foto: Historia, 2012.

HARI Minggu tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an menjadi hari yang meninggalkan kenangan bagi sebagian orang Indonesia. Suara berat seorang pria di RRI menyapa pendengar di berbagai penjuru negeri saban pagi. “Selamat berjumpa kembali dalam acara Forum Negara Pancasila, bersama saya, Tedjo Sumarto Sarjana Hukum,” kata si pria ketika membuka acaranya di siaran RRI.

Menurut Tedjo Sumarto, si penyiar itu, acara mimbar hukum bertajuk “Forum Negara Pancasila” itu berawal dari ketaksengajaan. Suatu hari di tahun 1980, sejumlah alumni Akademi Penerangan mendatangi rumahnya. Mereka mengutarakan hasil rapat dngan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang meminta sebuah program penerangan politik, hukum, dan tatanegara melalui RRI dan disiarkan tiap pekan plus tak boleh kehabisan bahan. Kawan-kawan Tedjo tak menyanggupi permintaan itu, dan kemudian membawanya ke Tedjo.

Tedjo menyanggupi. Teman-temannya lalu mengusulkan namanya kepada menteri. Persetujuan pun datang. Sementara itu, Tedjo memutuskan membuat satu acara yang tak bergantung kepada kabinet. Tedjo ingin, acara yang akan mengudara itu tetap bertahan meski pemerintahan berganti. “Selama negara ini berdasarkan Pancasila, Forum Negara Pancasila ini bisa berjalan terus,” katanya kepada Historia.

Pada Februari 1981, Tedjo mendapatkan kesempatan siaran perdana. Tedjo siaran langsung pada pagi hari. Meski belum punya nama, acara tersebut terus mengudara saban Minggu setelah itu. Tedjo lalu menamakannya Forum Negara Pancasila (FNP).

Empat bulan berjalan, respons masyarakat mulai bermunculan terhadap acara tersebut. Presiden Soeharto merupakan salah satu pendengar setia sejak awal. Selain senang, Soeharto menganjurkan kepada para menterinya agar menyediakan waktu untuk mendengar FNP. “Kalau dianjurkan kan setengah perintah, jadi semua mengikuti,” ujar Tedjo sambil terkekeh.

[pages]

Efektivitas FNP dalam mengkampanyekan Indonesia negara hukum membuat pemerintah memanfaatkan betul acara tersebut. Menteri Penerangan Harmoko, yang menggantikan Ali Murtopo, lalu mengeluarkan SK Menpen No.226/1984 yang berisi perintah agar semua radio swasta Indonesia wajib merelai acara tersebut. FNP menjadi satu dari sekian siaran yang diwajibkan pemerintah seperti misalnya “Berita Ekonomi” RRI. “Wajib relai ini bikin gerah statsiun-stasiun radio swasta,” kata Tedjo.

Sebagai pengamal Pancasila yang murni dan konsekuen, pemerintah Orde Baru membuat beragam program untuk menguatkan klaimnya itu. FNP tak lepas dari desain besar pemerintah itu, yang dikatakan Presiden Soeharto pada 1978 sebagai “memasyarakatkan Pancasila dan mem-Pancasila-kan masyarakat”. Untuk mewujudkannya, pemerintah membentuk berbagai lembaga seperti P-7 dan BP-7 (Badan Pengawas Pelaksanaan Pengarahan untuk Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) selaku pengawasnya. Tedjo sendiri merupakan seorang manggala tingkat nasional. Oleh karena itu, dia menjadi narasumber BP-7 pusat untuk mengisi penataran P-4 di berbagai tempat.

Tedjo pun harus membagi waktu untuk FNP dengan beragam kegiatan lainnya seperti mengajar di sejumlah kampus, narasumber seminar, dan lain sebagainya. Akhirnya, semakin ke sini Tedjo lebih banyak merekam suaranya untuk FNP, tak lagi live seperti masa-masa awal. Seringkali dia merekam suaranya sekaligus untuk bebeapa edisi. Di kampus, dia menugaskan mahasiswa-mahasiswanya untuk merekam minimal 20 edisi FNP untuk mata kuliah Pancasila.

Berkat siaran itu, Tedjo mendapat banyak penghargaan dari pemerintah. Bintang Mahaputra dan Cincin Ananta Kupa –penghargaan tertinggi dari Departemen Penerangan– menjadi penghargaan yang paling membanggakan bagi Tedjo.

Namun, penghargaan itu justru menjadi klimaks bagi Tedjo. Tumbangnya rezim Orde Baru ikut mempengaruhi nasib FNP. Setelah TAP MPR No II/1978 dicabut oleh MPR, pijakan hukum P-4 pun hilang. Pada 1999, Tedjo menerima surat pemberitahuan dari RRI bahwa siaran FNP dihentikan sementara sambil menunggu wadah baru. Alih-alih mendapatkan wadah baru, Departemen Penerangan yang menjadi tempat bernaung FNP malah “masuk kubur” semasa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Siaran radio yang selama 18 tahun mengudara dan mencapai lebih dari 1000 edisi itu pun tinggal kenangan.

[pages]
  • BAGIKAN
  • line
  • bbm
0 Suka
BOOKMARK