Nasib Jenderal Pembangkang di Era Soeharto

Rezim Orde Baru bukan gelanggang yang cocok bagi para jenderal tua. Alih-alih ditanggapi, kritik mereka justru berujung pembungkaman.

1519865979000
  • BAGIKAN
Nasib Jenderal Pembangkang di Era Soeharto
Soeharto (tengah) di antara para jenderal. Atas: A.H. Nasution, Hoegeng Iman Santoso, dan Ali Sadikin. Tengah: Soemitro dan Ali Murtopo. Bawah: Hartono Rekso Dharsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edhie Wibowo. Foto: Iwan Kurniawan/Historia.

DI ujung senjanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution masih mendapat perlakuan tak menyenangkan meski di tengah suasana dukacita. Kala melayat mantan koleganya Jenderal T.B. Simatupang yang wafat pada 1 Januari 1990, Nasution dengan kasar didorong ke luar ruangan jenazah oleh para pengawal Soeharto. Waktu itu, Presiden Soeharto memang akan tiba juga untuk melayat.

Perlakuan tak pantas tersebut tak akan terjadi andai nama Nasution tak tercatat dalam Petisi 50; kelompok oposisi yang mengoreksi pemerintah Orde Baru. Nasution tak sendirian. Sejumlah jenderal purnawirawan yang tergabung didalamnya mendapat perlakuan yang kurang lebih serupa. Mereka di antaranya: Letjen TNI A.Y. Mokoginta, Letjen TNI M. Jasin, Jenderal Pol. Hoegeng Iman Santoso, Laksda TNI Mohammad Nazir, dan Ali Sadikin (baca: Ketika Bang Ali Dihalang-halangi).

Soeharto murka. Dalam otobiografinya, dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap kelompok Petisi 50. “Cara-caranya tidak saya sukai. Lebih-lebih kalau melihat bahwa mereka adalah juga yang menyebut dirinya pejuang,” tutur Soeharto dalam Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang disusun G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.

Semula bagi penandatangan Petisi 50 dipersiapkan hukuman: dibuang ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Opsi ini dimentahkan oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI M. Jusuf. Jusuf enggan apabila para jenderal pembangkang itu ditangkap atau dipenjarakan karena terlibat Petisi 50. Alasannya, bahwa sebagian dari mereka adalah mantan ABRI yang pernah berjuang untuk negara.

Kemudian dipilih opsi kedua, mengucilkan mereka ke dalam “daftar hitam” dari semua kegiatan kemasyarakatan. Mulai dari imbauan kepada media cetak untuk tak mengutip ucapan mereka di media masa; mencoret nama mereka dari daftar undangan resmi pemerintah, termasuk menghadiri hari kelahiran ABRI setiap 5 Okober. Bahkan larangan itu meluas pada tindakan untuk tak mengundang mereka di acara-acara bersifat pribadi.

“Mereka juga dimasukkan dalam daftar Cegah-Tangkal (Cekal) yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi untuk bepergian ke luar negeri. Dan, yang lebih keras lagi usaha bisnis mereka dikucilkan dalam artian mereka tidak bisa ikut tender pemerintah atau tidak boleh ikut proyek-proyek yang diselenggarakan dengan dana pemerintah,” tulis Atmadji Sumarkidjo dalam Jenderal M. Jusuf: Panglima Para Prajurit.

Soemitro: Percobaan Pertama

Dari sekian jenderal Orde Baru terkemuka, Soemitro adalah percobaan pembangkangan pertama. Pada dekade 1970, Soemitro menyandang jabatan prestisius: Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Tak salah menyebut Soemitro sebagai orang kuat nomor dua setelah Soeharto.

“Soemitro memandang dirinya sebagai pemimpin kelompok tentara profesional/lapangan yang pada awal Orde Baru dibedakan dan membedakan diri dari ‘tentara istana’ dalam bentuk ‘Opsus’ yang secara langsung meladeni kepentingan politik Soeharto,” ujar pakar politik militer Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto.

Menjadi orang kuat dalam pusaran kekuasaan tak berarti Soemitro diam menyaksikan penyimpangan. Rivalitas sengit berjalin antara dirinya dengan asisten pribadi (aspri) Soeharto. Para aspri yang dipimpin oleh Brigjen TNI Ali Murtopo kerap kali mempengaruhi Soeharto dalam mengambil keputusan politik maupun ekonomi.

Menurut Jusuf Wanandi, cendekiawan pendiri lembaga CSIS yang bersekubu dengan Ali Murtopo, Soemitro merasa Soeharto dan para “tentara istana” ini sangat menikmati kekuasaannya. Soemitro meyakini mereka melakukan korupsi dan merasa terpanggil melakukan perbaikan – dan siapa tahu juga mendapat bagian.

“Ia (Soemitro) menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghasut para mahasiswa agar mau protes. Ia menghantam para asisten presiden yang membantu Soeharto dengan mencari-cari alasan untuk menyingkirkan mereka,” kata Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru.

Konflik antara dua kelompok tentara ini makin lama makin tajam. Menurut Salim Said, Soeharto sengaja membiarkan mereka bertarung saling menghancurkan. Puncak “perang jenderal” ini meledak dalam bentuk Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Soemitro kalah telak dan dipersalahkan atas kerusuhan yang terjadi. Karier militernya tamat seketika lantaran memilih pensiun dini; tersingkir dari kepemimpinan ABRI berikut para jenderal pendukungnya. Sementara Ali Murtopo dan kelompoknya dihabisi secara perlahan.

“Sejak itu, Soeharto tidak pernah lagi memberikan peluang yang besar untuk bergerak kepada para menteri, jenderal, dan penasihatnya,” ujar Jusuf Wanandi.

Bengis Tak Pandang Bulu

Pembungkaman tak hanya ditujukan kepada para penentang. Soeharto tak segan pula “menendang” mereka yang pernah menjadi loyalis namun bersuara kritis. Biasanya mereka akan terkena kebijakan politik pembuangan ala Orde Baru: dikirim ke luar negeri sebagai duta besar.

HR Dharsono, Kemal Idris, dan Sarwo Edhie Wibowo pernah mengalami pahitnya di “dubeskan” oleh rezim yang ikut mereka bangun. Tiga mantan jenderal ini didepak karena kadung dianggap sebagai ancaman yang dapat merongrong kewibawaan Soeharto. Nasib nahas tak dapat ditolak, Soeharto memilih menutup jalan ketiganya agar tak mencuat ditengah publik.

Kemal Idris didubeskan lantaran loyalitasnya mulai diragukan (baca: Jenderal Gusar Pengirim Pasukan Liar). Dharsono bahkan sempat dipenjarakan karena bersuara vokal menentang sikap pemerintahan otoriter Soeharto (baca: Jenderal Terpidana dan Akhir Tragis Mantan Loyalis). Sementara, citra gemilang dan popularitas Sarwo Edhie sebagai penumpas PKI kian merisaukan Soeharto (baca: Wangsit Sarwo Edhie Wibowo). Peran ketiga serangkai ini pun seolah lenyap dari gelanggang kekuasaan Orde Baru.

Menurut Salim Said, pengalaman menyingkirkan dengan gampang orang-orang yang pernah berjasa kepadanya itu kemudian menjadi ciri menyolok kepribadian Soeharto. Bagi Soeharto, tak ada teman baru, teman lama, teman dekat, atau teman jauh. Semuanya sama saja, sebagai alat yang ada masa pakainya.

“Dalam hal ini, Soeharto mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pemeras kelapa yang andal. Dia pandai memilih dan memanfaatkan kelapa yang bersantan banyak,” tulis Salim. “Setelah santan terperas, ampasnya segera saja dicampakkan.”

 

 

soeharto, tni, polisi
  • BAGIKAN
1 Suka
BOOKMARK