Geliat Negara Mengatur Desa

Desa ternyata tak seindah lagu. Dari dulu hingga sekarang desa kerap diatur demi kepentingan penguasa.

1442419628000
  • BAGIKAN
Geliat Negara Mengatur Desa
Kegiatan bank kredit rakyat di sebuah desa di Bogor, 1930. Foto: KITLV.

PADA 18 Desember 2013, DPR RI meneken Rancangan Undang-Undang tentang Desa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada 15 Januari 2014. Otonomi desa yang selama ini idam-idamkan pun terwujud.

“Jika semula desa cuma diatur lewat politik desentralisasi pemerintah daerah, sekarang lebih tegas ke dalam hubungan langsung antara negara dan desa. Pengakuan ini penting supaya desa bisa mengatur diri sendiri,” ujar Yando Zakaria, peneliti Institute for Social Transformation (Insist), kepada Historia.

Desa lebih dulu ada sebelum pemerintahan di atasnya. Ia mengelola penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonominya sendiri. Namun, karena politik dan ekonomi, negara kemudian getol mengatur desa. Caranya dengan menunjuk kepala desa. Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya, Desa, eratnya ikatan batin antara warga dan kepala desa ini jadi kunci mulusnya kebijakan menarik pajak semasa pemerintahan Raffles. Pemerintah kolonial Belanda menginsyafi benar keadaan ini dan menerapkannya demi menjaga aliran pajak, pasokan hasil bumi, hingga tenaga kerja.

Untuk mengontrol desa, pemerintah kolonial menerbitkan Indische Staatsregeling tahun 1848 dan Regerings Reglement (RR) tahun 1854. Inti kedua peraturan itu sama. Kendati desa berhak memilih kepala desa dan mengatur rumah tangga sendiri, ia mesti mendapat persetujuan penguasa dan memperhatikan peraturan-peraturan di atasnya.

RR tahun 1854, cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan desa, menjadi dasar terbitnya Inlandsche Gemeentee Ordonantie (IGO) pada 1906 yang diberlakukan di desa-desa Jawa dan Madura. Disusul kemudian Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buitenge Westen (IGOB) tahun 1938 untuk luar Jawa. Kritik berdatangan, terutama menyangkut pemaksaan tatapraja dan pengabaian sifat asli desa-desa di Hindia. Toh pemerintah bergeming.

“Pemerintahan Hindia Belanda dapat mengawasi serta memanfaatkan desa-desa itu untuk keperluan pemerintahan yang lebih luas,” tulis sosiolog Selo Sumardjan dalam “Otonomi Desa: Apakah Itu?”, dimuat Majalah Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No 2 tahun 1992.

[pages]

Jalan Menuju Otonomi

Kemerdekaan Indonesia meniupkan angin segar ke desa-desa. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengakui keberagaman pranata desa, baik desa swapraja (zelfbesturende landschappen) maupun desa adat (volksgemeenschappen). “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut,” demikian penjelasan Pasal 18 UUD 1945.

Dengan semangat itu, pemerintah mengeluarkan UU No 22/1948. Isinya tentang pembagian daerah, termasuk desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dalam penjelasannya, UU ini mengkritisi aturan-aturan tentang desa di masa kolonial yang membuat desa tetap statis dan terbelakang.

Langkah lebih kongkret dilakukan pada 1954 dengan terbentuknya Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom. Tugas Komisariat membantu menteri dalam negeri merencanakan dan menyiapkan perundang-undangan. Ketuanya Sutardjo Kartohadikoesoemo yang sebelumnya menjabat ketua Dewan Pertimbangan Agung. Perihal desa otonom, Sutardjo memandang desa mesti berciri sebagaimana sebelum adanya IGO dan IGOB.

Tugas Komisariat selesai setelah usulan-usulan Sutardjo disampaikan kepada menteri dalam negeri. Namun peraturan yang terbit setelahnya tidak mengakomodasi pemikiran Komisariat. Lewat terbitnya UU No 1/1957, pemerintah beranggapan pembentukan desa otonom belum bisa dijalankan karena keragaman adat belum mungkin dijadikan satu model. Maka, sebagaimana penjelasan UU tersebut, untuk sementara waktu “kemungkinannya atau hanya memberikan otonomi itu secara tindakan baru kepada kabupaten di bawah provinsi.”

Satu langkah radikal dilakukan di pengujung kekuasaan Sukarno. UU No 19/1965 memberikan hak kepada desa praja, termasukvolksgemeenschappen, untuk memilih penguasa dan mempunyai harta benda sendiri. Pembentukan desa-desa praja dianggap sebagai cara menipiskan perbedaan bentuk desa di Indonesia, sehingga pembentukan daerah otonom mudah dikerjakan. Namun UU ini belum sempat terlaksana karena perubahan rezim.

[pages]

Penyeragaman Desa

Awal Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerbitkan UU No 6/1969 yang menangguhkan semua aturan yang disusun pada 1965 sembari menunggu aturan yang akan terbit di kemudian hari. Akibatnya, beberapa provinsi meloloskan peraturan sendiri.

“Jadi setelah kudeta 1965, banyak lurah diganti karena keterlibatan dalam kudeta atau dianggap terlalu tua untuk menyesuaikan diri dengan Orde Baru. Kehadiran militer juga terasa dalam pemilihan ini dan sumber-sumber informasi menyatakan bahwa 40 persen dari lurah saat ini adalah tentara berbaju sipil atau sudah pensiun,” tulis Irene Tinker dan Millidge Walker dalam “Planning for Regional Development in Indonesia”, dimuat Asian Survey, Desember 1973.

Berbagai kebijakan Orde Baru kemudian menunjukkan pengendalian desa secara politik. Lurah menjadi birokrat atau perpanjangan tangan pemerintah. Desa tak boleh dimasuki partai politik, sehingga muncul apa yang dikenal sebagai massa mengambang, demi kemenangan partai penguasa.

Setelah sepuluh tahun tak ada UU khusus soal desa, pemerintah akhirnya menerbitkan UU No 5/1979. UU ini mengatur penyeragaman desa. Pranata sosial seperti nagari, gampong, marga, dan corak lainnya mesti dibentuk mirip desa di Jawa. Pranata desa adat hilang. Di lapangan terjadi kekacauan-kekacauan. “Misalnya dalam kasus-kasus pelepasan hak atas tanah (yang kemudian beralih ke tangan kepala desa yang baru). Manipulasi dan perseteruan antara kepala desa dan pimpinan adat atau warga desa bukan sesuatu yang jarang terjadi,” tulis Yando Zakaria dalam Merebut Negara.

UU ini juga menempatkan desa sebagai bagian dari wilayah kecamatan. Pemberian otonomi desa, tulis Yando, dianggap dapat mengancam “kendali” pemerintah Orde Baru yang dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas dan keamanan demi pertumbuhan.

Semangat desentralisasi dan otonomi kembali mengemuka pascareformasi. Terbit UU No 22/1999 dan UU No 32/2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Namun, keduanya dianggap belum mampu mewadahi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. UU No 23/2004, misalnya, memberikan kewenangan desa kepada kabupaten/kota, yang justru tak sejalan dengan nafas UU ini soal otonomi desa berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat.

Munculnya UU Desa tahun 2013 diharapkan mengembalikan desa sebagai lembaga yang berhak mengatur pranata sendiri. Menurut Yando Zakaria, UU Desa ini juga sebagai bentuk kemajuan pengakuan negara atas desa-desa yang beragam.

Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan UU Desa memang sudah memperhatikan desa-desa adat. Tapi, menurutnya, UU ini masih kurang tegas dalam menyikapi hak kepemilikan tanah desa adat yang sifatnya turun-temurun.

Terbitnya UU Desa sepertinya belum akan memuaskan semua pihak. Tapi sampai sejauh ini, menurut Yando, “UU inilah yang mengakui bentuk dan jenis kewenangan desa, yang sumbernya dari hak asal-usul, juga janji pemberian keuangan kepada desa yang lebih memadai.”

[pages]
  • BAGIKAN
0 Suka
BOOKMARK