Keputusan bahwa rektor akan ditentukan oleh presiden mendapat soroton. Wewenang menunjuk rektor pernah dimiliki oleh Presiden Sukarno. Salah satunya, ketika dia mengangkat Kolonel M. Jasin, Panglima Kodam I/Iskandar Muda menjadi rektor pertama Universitas Syah Kuala (Unsyiah) di Banda Aceh. Penunjukan tersebut karena Jasin berhasil menciptakan keamanan di Aceh setelah membujuk Daud Beureueh, pimpinan DI/TII turun gunung.

Didirikan pada 2 September 1961, Unsyiah merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Pendirian Unsyiah dikukuhkan dengan Kepres No. 161 tahun 1962 tanggal 24 April 1962. Tiga hari kemudian, Sukarno melantik Jasin menjadi rektor. Saat dilantik, Jasin enggan mengenakan pakaian resmi akademik. Dia dilantik dengan mengenakan pakaian militer.

Menariknya, Jasin sebenarnya ingin melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Unsyiah setelah gagal menyelesaikannya di Universitas Padjadjaran, Bandung, karena tugas militer. “Niat ini terpaksa saya tanggalkan juga, karena aneh bahwa seorang rektor juga menjadi mahasiswa di universitasnya sendiri,” kata Jasin dalam memoarnya Saya Tidak Pernah Minta Ampun kepada Soeharto.

Khawatir menimbulkan isu militer masuk kampus, Jasin menerima pengangkatan itu sebagai dalam keadaan darurat. Dia pun hanya mengurusi pencarian dana untuk kampus. Dia tidak mengurusi langsung bidang akademik yang diserahkan kepada Syamsuddin. Dia diundang rapat dengan dosen bila mereka memerlukan keputusan dari rektor.

“Keadaan kurang aman cukup lama membuat kesulitan mencari dana. Untuk itu diperlukan kekuasaan yang dapat dengan cepat mengalirkan dana ke universitas. Dan tugas saya memang dalam bidang ini,” kata Jasin. Namun, Jasin tidak menyebutkan bagaimana dan dari mana dia mendapatkan dana.

Jasin berpendapat bahwa pendirian Unsyiah terkesan agak dipaksakan karena pendanaan sebenarnya belum tersedia. Selain sebagai bagian dari pembangunan kebudayaan dan pendidikan di Aceh, dia memandang pendirian universitas itu “merupakan penebusan kesalahan Bung Karno karena janjinya terhadap rakyat Aceh yang telah begitu banyak berjasa dalam menyumbang Republik, agak lama terabaikan.” Besarnya sumbangan rakyat Aceh dalam perjuangan kemerdekaan membuatnya disebut Daerah Modal Republik Indonesia.

Jasin tak lama menjabat rektor Unsyiah. Dia mengajukan pindah kepada Kasad Jenderal TNI Achmad Yani. Alasannya, dia tidak ingin terlalu lama bertugas di suatu daerah. Dia menjabat Panglima Kodam I/Iskandar Muda selama dua setengah tahun.

Pada 1965, Brigjen TNI Jasin menjabat Atase Militer di Moskow, Uni Soviet. Pasca peristiwa Gerakan 30 September, dia melakukan screening terhadap mahasiswa Indonesia di seluruh Eropa Timur. Sebagai Panglima Kodam VIII/Brawijaya di Jawa Timur, dia menggelar Operasi Trisula untuk memburu anggota PKI di Blitar. Kariernya di militer sampai menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Sempat menjabat sekretaris jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Jasin mengisi masa pensiun dengan berwiraswasta. Bersama tokoh-tokoh terkemuka, dia menandatangani Petisi 50 yang mengkritik Presiden Soeharto. Dia meninggal pada 7 April 2013.