Perebutan Lahan di Kota Pahlawan

Perbedaan pandangan dan ketiadaan aturan menyebabkan kaum papa-kaum kaya dan kaum papa-negara berebut lahan dan ruang kota.

1487135651000
  • BAGIKAN
Perebutan Lahan di Kota Pahlawan
Judul: Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an | Penulis: Purnawan Basundoro | Penerbit: Marjin Kiri | Terbit: Mei 2013 | Tebal: xiv + 338 halaman | Foto: Jalan Tunjungan Surabaya. Sumber: panduanwisata.id.

TAK terima oleh ulah pemilik tanah partikelir, Prawirodihardjo dan Sadikin alias Pak Siti mengajak penduduk setempat untuk melawan. Caranya: tak membayar sewa tanah, mengabaikan kerja wajib, melakukan pendudukan lahan, dan tak menyetorkan sebagian hasl panen mereka. Mereka beralasan gerakan protes ini bertujuan mengembalikan hak-hak mereka yang direnggut si kaya dengan dukungan pemerintah. Mereka juga mengklaim telah menempati lahan itu turun-temurun.

Gayung bersambut. Penduduk kampung menduduki lahan, menebangi pohon, dan kemudian mendirikan gubuk-gubuk liar. Mereka juga mengancam para tukang dan mandor yang bekerja dalam proyeka pembangunan perumahan. Bak api di tumpukan jerami, gerakan protes itu meluas ke berbagai tempat di Surabaya, terutama yang berbatasan dengan kedua kampung tersebut.

“Awalnya gerakan protes tersebut hanya terjadi secara sporadis tetapi mendekati tahun 1916 gerakan tersebut sudah menjadi perlawanan umum kepada tuan tanah,” tulis Purnawan Basundoro, dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, penulis buku ini.

Prawirodihardjo, warga kampung Ondomohen, tanah Ketabang, bekerja pada pemerintah kolonial atau biro pembangunan milik orang Eropa yang mengawasi pembangunan di kota Surabaya. Sementara Pak Siti mandor kereta api yang bertempat tinggal di kampung Kedondong, tanah Keputran Lor, Surabaya. Keduanya anggota Sarekat Islam (SI).

Larangan dan tindakan polisi tak menghentikan perlawanan. Pendudukan lahan terus terjadi. Para pemilik tanah, melalui pengacara BH Drijber, akhirnya mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal AWF Idenburg agar menahan dan memindahkan Prawirodihardjo dan Pak Siti dari kota Surabaya ke tempat lain.

Di pengadilan, dalam sengketa yang dimotori Prawidihardjo dan Pak Siti, rakyat miskin menang di pengadilan. “Namun demikian gerakan pendudukan tanah-tanah partikelir di kota ini terus berjalan, bahkan kemudian merembet ke tanah-tanah kosong yang statusnya adalah tanah negara,” tulis Purnawan. Bahkan, pada 1930-an, gerakan pendudukan tanah bukan lagi semata-mata untuk menentang para tuan tanah, “tetapi sudah dilandasi oleh kebutuhan perumahan yang semakin mendesak.”

[pages]

Gubug-gubug Liar

Persoalan tanah tak lepas dari pemberlakuan Undang-undang (UU) Agraria tahun 1870. Dengan UU tersebut, semua tanah yang tak terbukti sebagai hak dan milik seseorang dinyatakan sebagai milik negara. Namun, di sisi lain, pemerintah tak bisa mengambil-alih tanah-tanah partikelir yang dikuasai swasta sejak masa Kongsi Dagang Hindia Timur (VOC).

Pemilik tanah partikelir ini punya hak memungut penghasilan dan mendapat pelayanan dari penduduk yang tinggal di wilayahnya. Di kota Surabaya, sebagian tanah partikelir ini digunakan untuk perkebunan tebu, terutama yang berada di pinggiran kota. Sementara tanah-tanah partikelir di tengah kota umumnya digunakan untuk permukiman dengan menyewakan kepada para pendatang, yang tetap dikenakan kewajiban menyetor hasil panen apabila tanah yang mereka tinggali juga ditanami tanaman ekonomis. Dari sinilah perlawanan muncul. Terlebih para tuan tanah bersikap eksploitatif.

Sama seperti kota-kota besar lain yang terus tumbuh, persoalan tanah dan permukiman di Surabaya menjadi kian pelik. Liberalisasi ekonomi, antara lain ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik atau perkebunan swasta, mendorong urbanisasi. Dalam jangka waktu 25 tahun, sejak 1906 sampai 1930, penduduk kota Surabaya melonjak dua kali lipat. Pertambahan penduduk tak sebanding dengan luas lahan kota.

Karena harga rumah mahal, para pendatang menyewa lahan kepada tuan tanah untuk tempat tinggal seadanya. Namun lebih banyak lagi yang mendirikan gubuk-gubuk liar di tanah-tanah kosong yang dekat dengan tempat kerja. Bahkan, seperti para gelandangan tanpa pekerjaan, ada yang tinggal di emperan toko hingga pasar.

Pertumbuhan kota Surabaya telah menarik hati penduduk Eropa. Jumlah mereka meningkat tiga kali lipat. Para tuan tanah dan biro-biro pembangunan merespon dengan membuka lahan dan membangun perumahan. Keputran Lor, kampung Pak Siti tinggal dan di selatan Ondomohen tempat Prawirodirdjo tinggal, menjadi kawasan pertama yang dikembangkan untuk permukiman orang Eropa.

Bagi para tuan tanah, pilihan ini lebih menguntungkan sekaligus sebagai cara mengusir orang miskin yang menyewa tanah mereka tapi susah diusir. Pemerintah kotapraja sendiri lebih mendukung tuan tanah, dengan alasan sejalan dengan kebijakan mengembangkan kota. Gubuk-gubuk liar pun menjamur.

[pages]

Tak Beranjak

Di masa Jepang, kondisinya makin parah. Urbanisasi meningkat sebagai cara menghindari dari kewajiban menjadi romusha –yang diperuntukkan bagi penduduk desa; kota tidak. Ruang yang tersedia pun kian tak memadai. Mereka terpaksa tinggal di ruang-ruang publik seperti bantaran kali, trotoar, jalan, jembatan, atau makam.

“Dalam proses sejarah yang panjang itulah, proses bertahan dan melawan dalam rangka memperoleh ruang untuk hidup terus-menerus dilakukan oleh rakyat miskin,” tulis Purnawan.

Ketika Indonesia merdeka, kondisi mereka tak beranjak jauh. Mereka tetap tak punya kesempatan untuk mendapatkan ruang untuk hunian layak. Kebanyakan dari mereka menggelandang. Bahkan, meski pemerintah kota Surabaya sempat mengusir paksa mereka untuk pindah ke rumah susun yang lebih layak, banyak dari mereka yang lebih betah tinggal di bantaran kali.

“Pengambilalihan ruang kota secara ilegal oleh rakyat miskin tentu saja melanggar hak kelompok yang lain. Dalam situasi seperti itu negara, yang direpresentasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, mencoba memainkan otoritasnya sebagaimana pernah dilakukan oleh gemeente pada zaman kolonial,” tulis Purnawan.

Namun, sayangnya, itu bukan untuk memperbaiki keadaan kota dan penduduknya secara adil, tapi demi membuat nyaman kaum berpunya. Kaum papa meresponnya bukan hanya dengan pendudukan tapi juga penyerangan (anarkisme). Menurut Purnawan, hal itu terjadi karena perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan ruang kota. Diperparah lagi ketidaksiapan negara: tak ada regulasi yang mengatur ruang kota, bahkan hingga kini.

“Hukum agraria yang dilahirkan oleh negara, sejak zaman kolonial Belanda sampai saat ini, tidak pernah secara khusus mengatur tanah-tanah di perkotaan karena perspektif yang digunakan dalam hukum tersebut adalah perspektif perdesaan/pertanian (rural perspective).”

Buku ini menarik karena mengkaji isu yang hingga kini jadi persoalan kota-kota besar di Indonesia.

[pages]

  • BAGIKAN
0 Suka
BOOKMARK