Mengintip Jawa dari Pintu Belakang

Bagaimana kehidupan sebuah perkampungan di Jawa berjalan dan bagaimana negara hendak membentuk perkampungan itu.

1493094144000
  • BAGIKAN
Mengintip Jawa dari Pintu Belakang
Judul: Back Door Java | Penulis: Janice Newberry | Penerbit: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia | Terbit: Maret 2013 | Tebal: xiv+ 284 hlm | Foto: sampul buku.

Janice kedatangan tamu. Sebagai tuan rumah yang baik, dia menyuguhkan minuman. Namun, ketika hendak membuat segelas teh, gulanya habis. Maka dia meminta tolong Yoto, anak tetangga sebelah, pergi ke warung. Yoto lalu kembali ke rumah Janice. Seperti menanggung rasa malu di depan tamu, anak kecil itu menyembunyikan sekantong gula itu di balik kaos.

Andai Yoto lewat pintu belakang, sang tamu tak akan tahu di rumah itu sedang tak punya persediaan gula. Sayangnya rumah Janice tak punya pintu belakang. “… menjadi jelas bagi saya tidak adanya pintu belakang di rumah kami sangat dirasakan sebagai kurangnya rasa sosial, bahkan oleh seorang bocah laki-laki berusia sepuluh tahun,” catat Janice Newberry.

Dari peristiwa itulah Janice, dosen antropologi Universitas Lethbridge, Kanada, memberi judul bukunya Back Door Java. Buku ini berisi rupa-rupa peristiwa –seringkali remeh-temeh– yang kerap absen diulas penulis yang mengkaji masalah pedesaan. Misalnya dia mengulas kerjasama ibu-ibu menyiapkan slametan, orang-orang yang masih minta petunjuk dukun, peran tetua kampung, hingga peran perempuan Jawa dalam penghidupan keluarga.

Istilah pintu belakang yang dipakai Janice merujuk pada cara pandangnya sebagai etnografer di tengah-tengah masyarakat Jawa. Dia bukan saja bertindak sebagai seorang peneliti, tapi juga seseorang yang memandang bagaimana negara memperlakukan warganya.

Pintu belakang biasanya adalah persambungan dapur, sementara urusan dapur identik dengan perempuan. Bertahun-tahun menyelami kehidupan perempuan Jawa, Janice seolah-olah hendak mewakili perempuan Jawa memandang posisi mereka sebagai pengurus rumah tangga, pendidik anak, dan kalau ada, sebagai pencari tambahan pendapatan keluarga.

[pages]

Wajah Negara dalam Perkampungan

Diskusi tentang kampung kerapkali mengarah pada sebuah masyarakat yang hanya menjadi objek penerapan administrasi negara. Kolonialisme menempatkan kampung sebagai penyuplai sumber daya yang dikontrol pemuka bumiputera. Pemerintah memungut pajak, namun tukang pungutnya adalah bumiputera itu sendiri, misalnya wedana. Antara pemerintah dan rakyat lapisan paling bawah nyaris tak pernah bertemu. “Maka wajah masyarakat adalah wajah yang dikehendaki oleh pemerintah,” tulis Janice.

Begitu juga ketika pemerintahan Jepang memberlakukan satuan-satuan pemerintahan mini seperti tonarigumi dan goningumi –kemudian berubah menjadi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), hingga saat ini. Kelompok RT dipakai sebagai alat memperlancar tugas-tugas ketertiban umum, memungut pajak, mengendalikan masyarakat, dan mengerahkan tenaga kerja.

Sekarang pun masyarakat dalam satuan RT/RW tidak memperoleh sentuhan yang menguntungkan dari kebijakan negara. Jangkauan tangan negara tidak nyata, “selalu hampir menggapai tetapi tidak pernah dapat menggapai secara penuh, penuh dengan salah paham, kekurangan dan ketidakhadiran.”

Misalnya, alih-alih berharap tugas lembaga negara seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa berjalan, masyarakat berjalan dengan kecakapannya sendiri. Jika butuh uang mereka kredit kepada bank rakyat dan mindring, menggarap sawah dengan paron, dan sebagainya. Atau karena tak maksimalnya kerja layanan kesehatan, dukun masih jadi tujuan.

Keadaan ini membuat wajah kampung, terutama dalam lingkup RT/RW, sepenuhnya di luar lingkup aparat negara. Sifatnya yang tidak politis menguntungkan negara karena tidak perlu repot-repot dihitung dalam kebijakan negara. Bagi negara, adat dan kekerabatan sudah membuat mereka hidup.

[pages]

Perempuan dan PKK

Tak dipungkiri, budaya patriarki kental merasuk di perkampungan Jawa. Urusan yang berkaitan dengan pemerintahan kampung adalah urusan laki-laki. Musyawarah desa, misalnya, yang diadakan pada malam hari membuat perempuan harus absen karena perempuan tak patut di luar rumah –sesuatu yang membuat Janice menyesal karena tak bisa menggali banyak topik yang dibahas ini. Maka bentuk komunitas yang diulas panjang lebar oleh Janice adalah kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK.

PKK mulanya ditujukan untuk meningkatkan peranan perempuan di dalam keluarga. Namun, rezim Orde Baru menjadikan PKK sebagai alat negara untuk memperlunak gerakan perempuan yang pada masa-masa sebelumnya lebih progresif. PKK menjadi tempat paling strategis bagi negara untuk membina para isteri untuk “tidak meninggalkan rumah dan mencetak warga negara yang baik”.

Bentuk perempuan yang dikehendaki negara tercermin dari berbagai kegiatan yang digelar PKK –tidak jauh dari arisan, timbang bayi di Posyandu, atau sekadar kumpul berembug bilamana akan ada acara ibu-ibu pengajian. Di luar itu nyaris tidak ada. “Bahkan seorang anggota PKK pun bisa memahami bahwa kegiatan mereka sebenarnya tak banyak memberikan manfaat. Atau kalaupun ada, yang memperoleh ada mereka yang bersuamikan pejabat karena memiliki pengaruh politik. Selebihnya tidak ada.”

Apa yang dinamakan Revolusi Hijau, sebutan tak resmi untuk perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian, juga menghapus banyak porsi pekerjaan yang sebelumnya digarap petani perempuan. Ani-ani yang digunakan perempuan berubah menjadi sabit yang dipakai laki-laki. Pekerjaan kolosal perempuan mengupas gabah digantikan huller. Maka jika pada saat bersamaan program-program PKK digalakkan bukanlah kebetulan semata.

Mulai saat itulah perempuan didesak untuk terampil membuat usaha kecil supaya dapat membantu penghasilan keluarga. “Akibatnya organisasi nasional isteri-isteri ini seperti sebuah organisasi yang mendukung reproduksi sejumlah besar tenaga kerja yang dipekerjakan secara tidak tetap,” tulis Janice.

Secara tidak sadar, PKK menjadi alat negara untuk menyerap jumlah pengangguran di Indonesia yang demikian besar. Setidak-tidaknya dengan ketrampilan berwirausaha, mereka tidak turut ambil bagian dalam merebut peluang kerja yang memang sedikit. Jika kemudian muncul status ibu rumah tangga, maknanya seringkali samar. Ia bisa menjadi sebuah pekerjaan yang tidak dibayar.

Buku ini menjadi penting di tengah-tengah minimnya kajian masyarakat pedesaan, khususnya ulasan bagaimana kehidupan rumah tangga terbentuk di perkampungan Jawa. Janice mengatakan apa yang tampak di perkampungan ini sebagai “wajah pembentukan negara”. Sayangnya, ketika mengulas perempuan, dia absen mengulas sebab-sebab kegagalan kelompok perempuan dalam membuat gerakan kemandirian ekonomi, misalnya. Namun ulasannya yang kaya tentang kehidupan sehari-hari membantu pembaca memahami apa dan bagaimana wajah perkampungan tampil di masa kini.

[pages]

  • BAGIKAN
0 Suka
BOOKMARK