JENDERAL Abdul Haris Nasution dan Ahmad Yani bersitegang. Mereka berbeda pandangan dalam berbagai soal. Mulai dari cara pendekatan terhadap Presiden Sukarno, korupsi di tubuh TNI, hingga gaya hidup. Hubungan keduanya merenggang sejak Yani menggantikan Nasution sebagai Kepala Staf AD pada pertengahan 1962.
“Sikap saya yang ingin meneruskan aksi anti korupsi di AD seringkali ia (Yani) kritik,” kata Nasution dalam memoarnya Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. “Maksud saya mendaftarkan milik kekayaan juga ia kritik, karena akan membawa ketegangan-ketegangan intern nantinya.” Menurut Nasution, sejak 1963, antara dia dan Yani tak pernah lagi saling berkonsultasi.
Baca juga: Yani yang Flamboyan, Nasution yang Puritan
Perseteruan Nasution dan Yani jadi rahasia umum di Markas Besar (Mabes) AD. Beberapa asisten Yani memainkan peran sebagai perantara. Mereka antara lain Brigjen D.I. Pandjaitan (Asisten IV) dan Mayjen Djamin Gintings (Asisten II). Seperti Nasution, Pandjaitan dan Gintings adalah perwira tinggi yang berasal dari Sumatera Utara.
Dalam memoarnya yang lain, Memenuhi Panggilan Tugas Jilid 6: Masa Kebangkitan Orde Baru, Nasution mengungkap sosok jenderal yang lain. Dia menyebutkan peran Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto. Soeharto kerap menjadi mediator dirinya dengan Yani.
“Justru Jenderal Suharto-lah yang lebih sering datang kepada saya. Dan ia sering berbicara dengan saya mengenai soal-soal AD,” ujar Nasution.
Kenangan Masa Lalu
Soeharto sebenarnya berada pada posisi kurang enak. Pengalaman pahit pernah dirasakannya kala menghadapi Yani dan Nasution. Pada 1959, Nasution mencopot Soeharto dari kedudukan panglima Divisi Diponegoro karena terbukti melakukan barter ilegal dan bisnis penyelundupan. Nasution hampir saja menyeret Soeharto ke pengadilan mahkamah militer. Niat itu urung dilakukan karena Letnan Jenderal Gatot Subroto, wakil Nasution, menyarankan agar Soeharto “disekolahkan” ke Seskoad sebagai hukuman.
Persinggungan serupa juga terjadi dengan Yani. Soeharto tak termasuk dalam barisan jenderal lingkaran dalam Yani. Pada 1963, Soeharto dan Yani bersilang pendapat mengenai masalah struktur organisasi yang pantas bagi Kostrad. Kostrad yang dipimpin Soeharto pun hanya sebatas pasukan cadangan.
“Soeharto berdiri di sudut dengan perasaan yang diremehkan oleh kelompok Yani yang berkuasa. Kalau Nasution menilai Soeharto sebagai oportunis sejak zaman revolusi, Yani atau orang-orang sekitar Panglima Angkatan Darat kabarnya menilai Soeharto sebagai ‘Jenderal Bodoh’,” kata pengamat politik-militer dan guru besar Universitas Pertahanan Salim Haji Said dalam Gestapu 65: PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto.
Baca juga: Ahmad Yani, Sang Flamboyan Pilihan Bung Karno
Dalam hal intelektualitas dan gaya hidup, Soeharto lebih cenderung kepada Nasution. Soeharto jarang terlihat menghadiri resepsi-resepsi yang diselenggarakan oleh kelompok Yani padahal dia punya akses ke Markas Besar. Kendati demikian, relasi Soeharto dengan Yani masih terbilang aman. Setidaknya Yani masih memperhitungkan Soeharto sebagai perwira senior yang layak dihormati.
“Pak Yani menetapkan Pak Soeharto sebagai orang kedua di TNI-AD tanpa ada keputusan tertulis. Jadi setiap Jenderal Yani pergi ke luar negeri Pak Soeharto yang ditetapkan mewakili pimpinan TNI-AD,” kata sesepuh TNI AD Sayidiman Suryohadiprodjo kepada Historia.
Misi Mediasi
Sekira awal 1965, Soeharto bersama beberapa perwira senior sowan kepada Nasution. Mereka berembuk dan saling melobi. Menurut sejarawan Robert Elson, kunjungan tersebut tampaknya sebagai upaya membujuk Nasution untuk mengubah sikap kritisnya terhadap Sukarno.
Setelah menerima petuah dari Nasution, Soeharto menggelar pertemuan dengan para jenderal dari kubu Yani pada 13 Januari 1965. Soeharto tak sendirian dalam menghadapi orang-orang Yani. Sebanyak empat jenderal yang netral turut mendampingi. Mereka antara lain: Achmad Sukendro, Sarbini Martodihardjo, Basuki Rachmat, dan R. Sudirman.
“Soeharto dan teman-temannya tampak mewakili pandangan Nasution terhadap orang-orang Yani,” tulis Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik.
Baca juga: Kolega Sang Panglima Mandala
Dalam memoarnya Kesaksianku Tentang G30S, Soebandrio, wakil perdana menteri I merangkap ketua Badan Pusat Intelijen (BPI) menyebut pertemuan di Mabes AD tersebut dihadiri dua belas jenderal. Dua kubu ini merumuskan gagasan untuk mempersempit perselisihan antara Yani dan Nasution.
“Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili,” kata Soebandrio.
Kelompok Yani menolak mengembangkan sikap yang lebih berjarak terhadap Sukarno. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan untuk menyelenggarakan seminar AD. Seminar yang digelar di Seskoad pada April 1965 itu menghadirkan 200 perwira AD. Seperti pertemuan sebelumnya, Yani dan Nasution juga absen di sana. Namun seminar itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama Tri Ubaya Cakti. Isinya berupa tiga doktrin TNI yang terdiri dari keamanan nasional, kekaryaan, dan pembangunan. Dari doktrin itu diperoleh masukan bahwa TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada presiden.
Menurut Soebandrio, Soehartolah pencetus doktrin Tri Ubaya Cakti sekaligus mempolitisasi konflik Yani dan Nasution. Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangan elite politik dan masyarakat intelektual yang mengkhawatirkan supremasi militer. Dengan begitu, semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik negara dalam negara seperti yang sudah dirintis oleh Nasution.
Baca juga: Kala Tentara Menguasai Negara
“Ini juga berarti bahwa Kubu Nasution menang terhadap Kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno, "kata Soebandrio. “Namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri.”