ANGGOTA TNI yang melakukan perundungan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya akhirnya kena skors. Sebanyak lima orang dibebastugaskan dan menjalani pemeriksaan atas dugaan ujaran rasis. Salah satu aksi perundungan yang sempat viral adalah kelakuan seorang oknum TNI yang meneriaki mahasiswa Papua dengan sebutan "monyet". Mereka akan menjalani penyidikan oleh Polisi Militer Kodam V/Brawijaya untuk kemudian dihadapkan ke Pengadilan Militer.
Belajar lagi dari sejarah, kelima anggota TNI tersebut ataupun siapa saja yang menghina orang Papua tiada ubahnya dengan kelakuan orang Belanda di zaman kolonial. Praktik diskriminasi telah berlangsung ketika Belanda menguasai Papua. Sebagai bentuk perlawanan, orang-orang Papua kemudian mendirikan partai politik bernama Sama-Sama Manusia.
Partai Sama-Sama Manusia (selanjutnya disingkat SSM) didirikan pada 5 November 1960 di Sorong. Ketua SSM adalah Husein Warwey, wakilnya Luis Rumaropen asal Biak, M. Ongge asal Sentani dan Z. Abaa sebagai sekretaris. Misi SSM adalah kesetaraan bagi orang-orang Papua.
Baca juga: Api di Jawa Merembet ke Papua
SSM berbeda dengan kebanyakan partai politik di Papua saat itu yang lebih berkonsentrasi pada urusan politik. SSM lebih fokus pada urusan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal. Di antaranya seperti persamaan hak dalam pekerjaan, ketentuan cuti yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan yang berkeadilan.
Menurut sejarawan Universitas Cenderawasih, Bernarda Meteray, ketika Belanda berkuasa terdapat kebijakan pemerintah yang kurang memihak orang Papua. Pegawai Belanda di Papua mempunyai kesempatan lebih banyak hak daripada pegawai lokal Papua.
“Hal ini bukan saja terjadi di Sorong tetapi juga di seluruh NNG (Papua, red). Kebijakan ini tidak hanya terjadi pada orang Papua tetapi juga orang Indonesia,” tulis Bernarda dalam disertasinya yang dibukukan Nasionalisme Ganda Orang Papua.
SSM juga memperjuangkan masalah kesejahteraan hidup. Ini khususnya menyangkut kebutuhan beras dan gula yang sulit didapatkan di toko-toko saat itu. Justus van der Kroeft dalam jurnalnya “Recent Developments in West New Guinea” termuat di Pacific Affairs, Vol. 34 No. 3, 1961 menerangkan kecurangan yang terjadi. SSM menuntut agar pembagian beras dan gula diukur dengan benar di toko-toko. Bukan dengan kaleng melainkan dengan perhitungan bobot.
Baca juga: Muslihat Opsus di Papua
Dalam gerakan kepartaiannya, SSM juga menjadi prototipe simbol kerukunan umat beragama di Papua. Sebagaimana dicatat sejarawan Belanda Pieter Drogglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penyatuan Nasib Sendiri SSM bersama Persatuan Christen Islam Radja Ampat (Perchisra) menjadi partai di mana mereka yang beragama Islam dan Kristen dapat bekerja sama.
Memasuki tahun 1961, SSM mulai terlibat lebih jauh dalam politik. Ketika Belanda menyetujui pendirian partai-partai politik, SSM merupakan satu dari delapan partai yang diakui pemerintah. Dalam jurnalnya Kroeft mengatakan, SSM kadangkala bertindak sebagai juru bicara parta-partai lain melalui manifestonya. Seperti partai orang Papua lainnya, SSM mendeklarasikan bahwa penduduk Papua tidak mempunyai kaitan apapun dengan Indonesia. SSM juga mengharapkan penduduk Papua tetap berada di bawah kekuasaan Belanda hingga memperoleh kemerdekaan sendiri. SSM pun berganti nama menjadi Partai Rakyat.
Partai ini kehilangan gaungnya ketika Papua masuk ke dalam Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mencap separatis siapa saja orang Papua yang hendak memerdekakan diri. Sama-Sama Manusia tinggal dalam catatan sejarah. Kendati demikian, diskriminasi masih saja melanda orang-orang Papua.
Baca juga: Kemenangan yang Ternoda di Papua