Masuk Daftar
My Getplus

Penundaan Pemilu (2)

Setelah ditunda lama, akhirnya Pemilu kedua diselenggarakan pada 1971. Pemilu pertama masa Orde Baru yang penuh kecurangan dan kekerasan.

Oleh: Hendri F. Isnaeni | 02 Mar 2022
Kampanye Partai NU dalam Pemilu 1971. (IPPHOS/Perpusnas RI).

Pemilihan umum (Pemilu) pertama kali diselenggarakan pada September 1955. Setelah itu, Pemilu beberapa kali ditunda. Alasannya keamanan karena pergolakan di daerah sehingga diberlakukan keadaan darurat perang (SOB); Irian Barat belum kembali ke pangkuan Republik Indonesia; dan kekhawatiran PKI menang setelah unggul dalam Pemilu daerah pada 1957–1958.

Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, PKI tidak lagi dikhawatirkan karena telah dilarang dan ditumpas habis. Kekuasaan Presiden Sukarno pun melemah dan militer mengambil alih kendali pemerintahan.

Baca juga: Penundaan Pemilu (1)

Advertising
Advertising

Moh. Mahfud MD, yang sekarang menjabat Menko Polhukam, dalam Politik Hukum di Indonesia menyebut bahwa Presiden Sukarno baru menyebut-nyebut lagi soal Pemilu menjelang kejatuhannya.

Pada 17 Agustus 1966, setelah militer memegang kunci kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Sukarno melalui pidatonya berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)” berkata: “Berkali-kali sudah aku katakan, kita harus menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin…”

“Pemilu pun tak sempat dilaksanakan sampai kejatuhan presiden pada 1967, bahkan sampai meninggalnya pada 1970,” tulis Mahfud.

Baca juga: Kampanye Hitam Pemilu Indonesia

Sebenarnya, sebelum pidato Sukarno itu, MPRS telah mengeluarkan Ketetapan No. XI tanggal 5 Juli 1966 yang di dalamnya menyebut Pemilu. Ketetapan ini menetapkan bahwa Pemilu selambat-lambatnya diselenggarakan pada 5 Juli 1968.

Ketetapan itu juga menetapkan bahwa UU Pemilu dan UU Susunan MPR, DPR, dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya enam bulan sejak penetapan Ketetapan itu yaitu tanggal 5 Juli 1966. Dengan demikian, Pemilu diselenggarakan satu setengah tahun setelah kedua UU itu diundangkan.

Mahfud menjelaskan, untuk melaksanakan Ketetapan itu segera dilakukan pembahasan-pembahasan di tingkat kenegaraan mengenai rencana RUU Pemilu. Yang mula-mula dibahas oleh DPR-GR adalah RUU Pemilu yang diajukan oleh Sukarno setelah Dekrit 5 Juli 1959 yang pembahasannya tidak pernah final.

“Pembahasan RUU yang pernah disampaikan oleh Sukarno itu mendapat protes keras dari Konferensi KAMI [Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia] dan delegasi KAMI Konsulat Bandung karena materinya dianggap bertentangan dengan Tritura dan semangat Orde Baru. Menurut pemrotes itu RUU yang dibahas adalah produk dagang sapi rezim Sukarno,” tulis Mahfud.

Tritura atau tiga tuntutan rakyat adalah tuntutan KAMI dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) yaitu bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan.

Baca juga: Pesan Bung Karno untuk KAMI

Pada 26 Oktober 1966 pemerintah mengumumkan RUU Pemilu yang baru. RUU Pemilu ini diajukan kepada DPR-GR pada Desember 1966. Namun, pembahasannya tidak selesai sampai Maret 1967.

Meski telah diperpanjang hingga November 1967, pembahasan RUU Pemilu belum juga selesai. Maka, pada 27 November 1967 diputuskan bahwa pengesahan RUU Pemilu ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.

Penutupan kampanye Pemilu 1971 oleh Golkar di Stadion Utama Jakarta, 24 Juni 1971. (Yayasan Idayu/Perpusnas RI).

Menurut Topo Santoso dan Ida Budhiati dalam Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, undang-undang terkait Pemilu itu belum berhasil diselesaikan karena terjadinya perdebatan antara pemerintah dan militer di satu sisi dengan partai-partai yang ada di parlemen di sisi lain.

“Partai-partai yang pernah berjaya pada Pemilu 1955 melihat kesempatan untuk menguatkan posisinya melalui Pemilu, sementara militer bersikap sangat hati-hati agar kendali kekuasaan politik yang sudah digenggam tidak terlepas lagi. Bagi militer harus ada kepastian bahwa kekuatan Orde Baru –yang berintikan militer– akan menang,” tulis Topo dan Ida.

Baca juga: Soeharto Pernah Menolak Jadi Pejabat Presiden

Pada 10 Januari 1968, Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto melaporkan secara tertulis kepada MPRS bahwa Pemilu tidak dapat diselenggarakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS XI/1966 yaitu selambat-lambatnya 5 Juli 1968.

Berdasarkan laporan pejabat presiden, Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968 mengeluarkan Ketetapan No. XLI/MPRS/1968 yang berisi penundaan Pemilu menjadi selambat-lambatnya 5 Juli 1971.

“Pada tanggal yang sama MPRS mengangkat Jenderal TNI Soeharto menjadi presiden definitif melalui Tap No. XLVI/MPRS/1968,” tulis Mahfud.

Baca juga: Kala Orde Baru Terlibat Kudeta Partai

Akhirnya, RUU Pemilu dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD berhasil disahkan menjadi UU No. 15 dan UU No. 16 tahun 1969. Kedua UU ini diundangkan pada 17 Desember 1969. Sehingga, Pemilu yang ditunda selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971 bisa dilaksanakan.

A.M. Fatwa, mantan anggota DPR dari PAN dan anggota DPD, dalam Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, menyebut bahwa setelah Pemilu ditunda akhirnya baru dilaksanakan tahun 1971 dengan penuh kecurangan dan kekerasan untuk memenangkan Golkar di antara sepuluh peserta.

Baca juga: NU dalam Pemilu Pertama Orde Baru

Rezim Orde Baru mengerahkan tentara untuk menghabisi basis-basis pendukung partai-partai politik lain seperti basis Partai NU di desa Losarang, Indramayu; mengintimidasi pemilih untuk memilih Golkar; operasi intelijen lewat Operasi Khusus untuk mengendalikan organisasi dan partai politik termasuk menggalang mantan anggota DI/TII; serta mengerahkan pegawai negeri sipil. Hasilnya, Golkar memenangkan Pemilu 1971 dengan 62,8 persen suara.

Setelah memenangkan Pemilu 1971, rezim Orde Baru memaksa partai-partai politik untuk berfusi. Empat partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan lima partai lainnya menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sehingga, partai peserta Pemilu selama Orde Baru hanya tiga, yaitu PPP, Golkar, dan PDI.

“Memang Pemilu diselenggarakan berkala tiap lima tahun, tetapi hasilnya harus Golkar yang dimenangkan,” kata Fatwa.

Baca juga: Orde Baru Mengobok-obok Parmusi

TAG

pemilu

ARTIKEL TERKAIT

Penundaan Pemilu (1) Riwayat Politik Dinasti NU dalam Pemilu Pertama Orde Baru Wejangan Penguasa Buat Partai Kalah Masyumi Meradang Pesan Soeharto bagi yang Kalah Pemilu Histori Inflasi Jelang Pemilu Nasihat Soeharto untuk Gubernur Irian Jaya Aneka Olahraga Sandiaga Kisah Jenderal Pemarah