Masuk Daftar
My Getplus

Penundaan Pemilu (1)

Setelah Pemilu pertama, Pemilu berikutnya ditunda. Alasannya keamanan, Irian Barat, dan takut PKI menang.

Oleh: Hendri F. Isnaeni | 28 Feb 2022
Presiden Sukarno menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1955. (ANRI).

Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilihan umum (Pemilu) hingga tahun 2019. Sesuai jadwal, Pemilu berikutnya akan digelar pada 2024. Namun, PKB dan PAN mengusulkan Pemilu ditunda satu atau dua tahun lagi. Alasannya untuk perbaikan ekonomi setelah dua tahun pandemi Covid-19. Usulan itu ditolak partai-partai politik lain dan para pakar hukum.

Penundaan Pemilu akan berdampak kepada perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara Presiden Joko Widodo pernah menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan dan pemilihan presiden tiga periode.

Baca juga: Mengapa NU Keluar dari Masyumi?

Advertising
Advertising

Pemilu pertama kali diselenggarakan pada September 1955. Pemilu berikutnya seharusnya diselenggarakan pada September 1959. Namun, menurut sejarawan Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, pada September 1958, pemerintah mengumumkan bahwa Pemilu 1959 akan ditunda ke tahun 1960 dengan alasan keamanan.

“Penundaan proses pemilihan itu merupakan yang pertama dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya tidak pernah diadakan Pemilu lagi hingga 1971,” tulis Fealy.

Akibat penundaan Pemilu itu, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960. Dalam Penpres itu ada diktum menyebut “mengusahakan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD 1945”.

Baca juga: Cerita di Balik MD pada Mahfud

Moh. Mahfud MD, yang sekarang menjabat Menko Polhukam, dalam Politik Hukum di Indonesia menyebut diktum itu sebagai rencana Pemilu. Hal ini dapat dipahami dari keterangan Pejabat Presiden Djuanda bahwa Pemilu akan diadakan pada 1962 karena tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat.

Untuk mengisi kekosongan anggota DPR, sambil menunggu Pemilu, Presiden Sukarno dengan Penpres No. 4 Tahun 1960 membentuk DPR sementara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Anggota DPR-GR berjumlah 283 orang yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan golongan karya serta seorang wakil dari Irian Barat.

“Pemilu yang dijanjikan itu ternyata ditunda lagi ketika pada 20 Mei 1962 pemerintah mengeluarkan pengumuman sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Republik, maka Pemilu tidak akan dilaksanakan dulu,” tulis Mahfud.

Demikianlah, karena Pemilu ditunda lagi, lembaga konstitusional yang seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam memegang kekuasaan legislatif, dilakukan oleh lembaga sementara, yaitu DPR-GR.

“DPR-GR bekerja keras, dengan fungsi yang sering diintervensi oleh presiden (dalam bentuk pembuatan Penpres dan pemberian kewenangan kepada DPA untuk membicarakan dulu setiap RUU). MPRS sebagai lembaga tertinggi negara mengalami hal yang sama: anggota-anggotanya diangkat oleh pemerintah, bukan berdasarkan hasil Pemilu,” tulis Mahfud.

Baca juga: Mengapa PKI Berjaya?

Alasan politik penundaan Pemilu 1959 yang disepakati partai-partai politik karena PKI semakin kuat. Dalam Pemilu 1955, PKI menempati posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan Partai NU. Namun, dalam Pemilu daerah pada 1957–1958 PKI mengungguli ketiga partai itu.

Fealy mencatat bahwa NU semakin mengkhawatirkan keberhasilan PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di kedua wilayah ini NU memiliki jumlah massa pendukung terbesar. Di Jawa Tengah, PKI unggul atas NU dengan perolehan suara sebanyak lebih dari satu juta. Sedangkan di Jawa Timur, PKI memimpin perolehan suara di delapan kabupaten –sebelumnya hanya mampu memenangkan dua kabupaten.

“Hasil Pemilu [daerah] ini semakin meningkatkan ketegangan di daerah,” tulis Fealy. Ketegangan di daerah berpuncak pada deklarasi PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan operasi militer.      

Baca juga: Kegagalan Pilkada Langsung

Sejarawan Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, menyebut bahwa PKI tampil sebagai pelaku politik nasional yang penting. Muncul ketakutan akan berkembangnya pengaruh PKI dalam merebut pemerintahan pasca Pemilu 1955.

“Karena itulah ada desakan Pemilu 1959 perlu ditunda. Suatu front anti-PKI dibangun oleh sejumlah pemimpin kalangan agama, militer, dan sejumlah pemimpin PNI,” tulis Saskia.

Menurut Mahfud, sebenarnya setelah pembubaran Konstituante pada 1959, pemerintah telah menyampaikan RUU Pemilu yang sempat dibahas sampai tahun 1963. Tetapi RUU ini tidak pernah menerima keputusan final.

Baca juga: Manuver Politik Jelang Pemilu 1955

Iman Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso dalam Bung Karno Masalah Pertahanan-Keamanan menambahkan bahwa panitia persiapan untuk merancang UU Pemilu telah dibentuk sejak sebelum Dekrit 5 Juli 1959. Anggota panitia dilantik Presiden Sukarno sebelum berangkat ke Tokyo pada awal 1959. Ali Sastroamidjojo, mantan ketua umum PNI, dan Manai Sophiaan, mantan Sekjen PNI yang menjadi anggota panitia, pernah bercerita bahwa ada rencana Pemilu pada 1963 setelah Irian Barat kembali ke Republik Indonesia dan pulihnya keamanan di daerah-daerah.

“Tetapi dengan alasan masih berlakunya SOB (staat van oorlog en beleg atau keadaan darurat perang, red.) di sejumlah daerah, Pemilu ditunda,” tulis Iman dan Suko. Ini sesuai degan pernyataan Menteri Pertama Djuanda pada Mei 1962 bahwa Pemilu tidak akan diadakan sebelum kembalinya Iran Barat dan sebuah RUU Pemilu disiapkan.

Baca juga: Persaingan Partai Islam dengan PKI dalam Pemilu 1955

“Anehnya para penentang Demokrasi Terpimpin malah merasa bersyukur, blessing in disguise, dengan ditundanya Pemilu karena takut PKI menang,” tulis Iman dan Suko.

Menurut Mahfud, Sukarno baru menyebut-nyebut lagi soal Pemilu menjelang kejatuhannya setelah peristiwa G30S 1965 dan setelah ABRI memegang kunci kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada 17 Agustus 1966, Sukarno melalui pidato berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)” berkata:

“Berkali-kali sudah aku katakan, kita harus menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin karena pemilihan umum adalah satu-satunya cara mengetahui kehendak rakyat, mengetahui keinginan rakyat sebenarnya, mencari penyelesaian tentang tuntutan-tuntutan yang dikemukakan atas nama rakyat dan untuk memperbaiki anggota lembaga-lembaga negara…”

Baca juga: NU dalam Pemilu Pertama Orde Baru

Bahkan, dalam pidato pertanggungjawabannya yang dikenal sebagai Nawaksara, Sukarno mengatakan bahwa pada 4 Mei 1966 telah menyampaikan dua RUU, yaitu RUU Penyusunan MPR, DPR, dan DPRD serta RUU Pemilihan Umum. Tetapi, usulan ini tenggelam di tengah hiruk-pikuk demonstrasi dan Sidang Istimewa MPRS yang tidak lagi berpihak pada Pemimpin Besar Revolusi itu.

“Pemilu pun tak sempat dilaksanakan sampai kejatuhan presiden pada 1967, bahkan sampai meninggalnya pada 1970,” tulis Mahfud.

Sementara itu, menurut Iman dan Suko, rencana Pemilu tahun 1968 ditunda lagi karena takut Sukarno menang. Pemilu baru dilaksanakan pada 1971 setelah Sukarno disingkirkan dan pengikutnya dihancurkan.

TAG

pemilu

ARTIKEL TERKAIT

Penundaan Pemilu (2) Riwayat Politik Dinasti NU dalam Pemilu Pertama Orde Baru Wejangan Penguasa Buat Partai Kalah Masyumi Meradang Pesan Soeharto bagi yang Kalah Pemilu Histori Inflasi Jelang Pemilu Nasihat Soeharto untuk Gubernur Irian Jaya Aneka Olahraga Sandiaga Kisah Jenderal Pemarah