17 OKTOBER 1952. Sejak jam empat subuh militer mengamankan tempat-tempat strategis: kantor RRI, gedung DPRS-MPRS, dan stasiun-stasiun keretapi. Pukul delapan pagi, kerumuman massa menjalar; mereka diangkut dari pabrik-pabrik di luar kota, sisanya dari Jakarta dikelola jagoan-jagoan Betawi. Tentara mengorganisir demonstrasi itu, dengan dukungan tank dan artileri, bergerak ke istana presiden, menuntut pembubaran parlemen.
Peristiwa 17 Oktober 1952 itu berakar dari pertentangan sipil-militer pascakemerdekaan. Pada masa Kabinet Wilopo, pimpinan TNI berniat mereorganisasi dan rasionalisasi militer untuk menanggalkan mentalitas tentara gerilya menjadi tentara profesional. Proses ini akan diikuti pemberhentian hampir 40 persen personel TNI sebagai dampak pemangkasan anggaran.
Pimpinan militer, seperti KSAD Kolonel AH Nasution dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang, mengusulkan untuk mendatangkan Misi Militer Belanda (MMB) yang ditugaskan membantu dalam segi teknis –bukan doktrin–untuk menyediakan kader bagi lembaga-lembaga pendidikan militer. Namun, ide ini ditentang keras golongan lain di dalam AD. Kolonel Bambang Supeno, melaporkan ketidaksukaannya terhadap rencana itu kepada Sukarno secara langsung tanpa mengindahkan alur komando.
Sukarno mencoba menengahi, bahkan cenderung tak setuju dengan usulan Nasution-Simatupang. Musyawarah ketiganya, yang juga dihadiri Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX, tak berjalan mulus. “Pembicaraan itu meningkat panas dan hampir berkembang menjadi adu teriak antara Sukarno dan Simatupang,” tulis John D. Legge dalam Sukarno: Sebuah Biografi Politik.
Nasution lalu memecat Bambang Supeno. Parlemen mengecam tindakan itu dan mengeluarkan mosi untuk menghentikan MMB karena dianggap pro-Barat dan menyudutkan golongan personel eks-PETA (Pembela Tanah Air) seperti Bambang Supeno. Mosi dari Manai Sophiaan disetujui parlemen memaksa militer untuk menurut. Namun, AD menganggapnya sebagai usaha ikut campur kalangan sipil dalam urusan militer.
Pimpinan AD geram. Tak lama, militer melancarkan operasi penangkapan terhadap enam anggota parlemen. Manai Sophiaan nyaris diculik di kediamannya, sementara sekelompok perwira loyalis Sukarno di Jawa Timur berhasil kabur karena tim penyergap pimpinan Mayor Kemal Idris salah menggrebek rumah.
Dini hari, 17 Oktober 1952, para panglima berkumpul di Staf Umum Angkatan Darat. Mereka saling melempar ide gerakan dengan kepala panas, sampai disela oleh Simatupang. “Stop. Ini sudah berbau kup. Kritik, ok, tetapi jangan kup,” dikutip dari biografi A.E. Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih karya Ramadhan K.H.
Himbauan itu tak urung membuat Jakarta menjadi panggung protes. Sehari sebelum istana dikepung, Kepala Intel Biro Informasi Perang, Zulkifli Lubis, sudah menghubungi ajudan Sukarno tentang pengerahan massa tersebut. Bahkan Kolonel Moestopo yang mengorganisir demonstrasi itu sudah diminta membatalkan niatnya. Namun, demonstrasi tetap terjad. Puncaknya moncong meriam diarahkan ke istana atas arahan Kemal Idris. (Baca: Laporan Utama Zulkifli Lubis, Spion Melayu)
Di dalam istana, Sukarno dan para panglima yang dipimpin Nasution berunding. Nasution menuntut parlemen dibubarkan. Sukarno menolaknya dengan marah; dia tidak ingin menjadi diktator dan masih percaya dengan demokrasi.
“Mataku terbakar karena marah. Engkau benar dalam tuntutanmu, akan tetapi salah di dalam caranya. Sukarno tidak akan sekali-kali menyerah karena paksaan. Tidak kepada seluruh tentara Belanda dan tidak kepada satu batalyon
Tentara Nasional Indonesia!” tegasnya dalam otobiografi Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams.
Sukarno lalu keluar dan menenangkan massa. Setelah menasihati mereka akan pentingnya parlemen sebagai sarana demokrasi, layaknya seorang ayah kepada anaknya, tensi massa mulai menurun. Disusul teriakan-teriakan “Hidup Bung Karno!” Massa, baik sipil maupun militer, bubar dengan teratur.
Percobaan “separuh kudeta” itu, sebagaimana Nasution sendiri menamakannya, gagal total.
Tak lama kemudian, Nasution dicopot sebagai KSAD, digantikan Bambang Sugeng, kawan dekat Bambang Supeno. Namun, Sukarno nanti mengangkat kembali Nasution dengan alasan “menjaga persatuan.” Di daerah, para perwira pendukung gerakan 17 Oktober 1952, dikecam oleh anggota resimennya. Salah satunya adalah Panglima Teritorium Indonesia Timur Kolonel Gatot Subroto yang sempat ditangkap oleh kepala stafnya, Letkol JW Warouw.
Sejarah mencatat bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 itu, “merupakan titik tolak hilangnya kepercayaan TNI terhadap kejujuran politisi sipil,” ujar Simatupang. Sejak itulah TNI terlibat politik praktis secara terbuka.