HARI-hari menjelang Sidang Umum ke-IV MPRS, keadaaan Jakarta terasa mencekam. Sidang yang akan memutuskan pencabutan kekuasaan Presiden Sukarno itu rencananya akan dimulai 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Hawa pertarungan kekuasaan sangat terasa di Jakarta.
“Hal ini akan dianggap oleh pendukung Presiden Sukarno sebagai tindakan pendongkelan,” ujar Amir Machmud dalam Otobiografi H. Amir Machmud: Prajurit Pejuang. Amir saat itu menjabat Panglima Kodam V Jakarta Raya (Jaya) dengan pangkat mayor jenderal.
Menurut Amir, di Jakarta terdapat 40 batalion pasukan bersenjata. Sebagian besar diantaranya memihak Presiden Sukarno. Brigade Mobil dan Resimen Pelopor dari Angkatan Kepolisian adalah pendukung Sukarno. Mereka siaga dengan kekuatan penuh dan senjata lengkap di sebelah selatan Jalan Gatot Subroto. Selain itu, di Tanjung Priok ada pasukan Angkatan Laut yang kuat pimpinan Letnan Jenderal Hartono, Panglima KKO (Korps Komando Angkatan Laut), seorang loyalis Bung Karno.
Pasukan yang tergabung dalam Kostrad, RPKAD (kini Kopassus), Kodam Jaya, dan satuan kecil Angkatan Darat (AD) lainnya mendukung Orde Baru dan Jenderal Soeharto. “Kalau diadakan perbandingan kekuatan, maka pasukan yang mendukung Presiden Sukarno masih lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang mendukung Orde Baru” demikian pengakuan Amir.
Siasat Soeharto
Pihak AD sendiri terbelah atas dua kubu. Ada pimpinan yang pro Soeharto seperti Panglima Kostrad Umar Wirahadikusumah dan Maraden Panggabean, panglima di Kalimantan. Sementara, Panglima Jawa Barat Mayjen Ibrahim Adjie dan Panglima Jawa Tengah Mayjen Surjosumpeno, merupakan perwira tinggi yang disebut-sebut pro Sukarno.
Di Markas besar (Mabes) TNI AD, beberapa jenderal penting kurang menyukai Soeharto. Mayjen Moersjid orang nomor dua di sana yang menjabat deputi operasi lebih pro-Sukarno, demikian juga halnya asisten intelijen Mayjen Soegih Arto. Sedangkan Panglima Kodam Jaya, Amir Machmud justru menunjukan sikap mendua.
Menurut Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965—1998, Soeharto adalah orang yang tegas dan tenang. Dalam amatan pendiri CSIS – lembaga think thank Orde Baru – ini, karena pernah miskin dan susah di masa muda, Soeharto mempunyai kekuatan batin yang hebat. Sebenarnya Soeharto bisa saja menyerah saat itu mengingat untuk menyingkirkan para jenderal pelindung Sukarno bukanlah hal yang mudah.
“Tetapi ia tak mau. Ia berlaku pura-pura tak tahu. Sesudahnya dengan tenang, ia menetralisasi satu per satu para panglima itu,” tulis Jusuf Wanandi. Bagaimana caranya? Tanpa menggeser mereka, Soeharto menempatkan orang kepercayaannya sebagai kepala staf mereka. Strategi tersebut, kata Jusuf, bukan tipuan baru. Banyak pemberontakan di Indonesia gagal karena kepala stafnya menghambat pimpinan mereka sendiri.
Sementara itu, pakar politik-militer Harold Crouch menganalogikan bagaimana cerdiknya siasat Soeharto mengucilkan lawan potensialnya. “Mula-mula Soeharto lebih menggunakan wortel daripada pemukul,” ungkap Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia. Masing-masing ditawari alternatif yang menarik sesuai dengan pangkat dan kecondongannya. Dengan cara demikian, serangkaian alih-tugas di kalangan AD menempatkan pendukung-pendukung Soeharto dalam posisi-posisi penting.
Mementalkan Lawan Potensial
Sejak tahun 1966, Soeharto menghadapi penantang-penantang potensialnya, para panglima daerah dan kelompok perwira pro-Sukarno. Bukan dengan grasa-grusu tapi mereka “dibereskan” setahap demi setahap. Soeharto menerapkan prinsip jawa alon-alon asal klakon dalam mengonsolidasikan kekuasaan atas angkatan bersenjata, khususnya AD.
Di Bandung, sekelompok perwira anti-Sukarno yang dipimpin Kepala Staf Mayjen H.R. Dharsono membentuk komando tandingan. Dharsono dengan cepat menguasai Kodam Siliwangi. Akhirnya, pada 20 Juli 1966, Ibrahim Adjie secara resmi digantikan oleh Dharsono dan ditugaskan ke London sebagai duta besar untuk Kerajaan Inggris.
Pada saat yang sama, Surjosumpeno dipindahkan ke Istana sebagai sekretaris militer Sukarno. Dia kemudian mendapat jabatan tinggi di departemen dalam negeri. Posisi Surjosumpeno selaku Panglima Diponegoro digantikan Mayjen Surono Reksodimedjo – kolega dan mantan anak buah Soeharto ketika memimpin divisi yang sama. Pengangkatan Surono menempatkan Kodam Diponegoro di bawah komando seorang pendukung setia Soeharto.
Sebagai penguasa di Mabes AD, Soeharto relatif tak kesulitan mengatasi Moersjid dan Soegih Arto. Soegih Arto, diberikan kedudukan sipil yang tinggi sebagai jaksa agung. Sedangkan Moersjid, pada Mei 1967 dibebastugaskan dari jabatan deputi. Dia kemudian menempati pos baru di Manila sebagai Duta Besar untuk Filipina.
Sejarawan Australia, Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik mencatat hingga awal 1967, Soeharto telah menempatkan pendukungnya di seluruh daerah dan komando antar daerah. Para jenderal yang dianggapnya tak dapat diandalkan, pesaing potensial, atau agresif diberi kesempatan untuk mengundurkan diri secara terhormat. Pilihan untuk mundur akan mendapat ganjaran berupa kompensasi yang menguntungkan.
“Perwira-perwira yang masih loyal kepada Sukarno tak punya pilihan lain, seberapa pun enggannya mereka, selain berkompromi dengan kenyataan baru,” tulis Elson.
Baca juga:
Para Jenderal di Sisi Bung Besar
Ketika Si Bung Enggan Berperang
Para Panglima Pendukung Orba