SEPAK terjang Priyatna Abdurrasyid di dalam Paran (Panitia Retooling Aparatur Negara) akhirnya menghasilkan banyak musuh di kalangan Angkatan Darat. Banyak pejabat perusahaan negara dan militer berlindung di balik orang-orang kuat seperti Sukarno atau Jenderal Yani yang tak sadar dijadikan tameng oleh mereka.
Sementara itu Operasi Budhi yang keras melawan korupsi pun mengusik perasaan presiden ketika Direktur Perusahaan Dagang Negara Harsono Reksoatmodjo diperiksa atas tuduhan menggunakan wewenangnya untuk mendirikan perusahaan pribadi. Orang dekat presiden itu dituduh telah merugikan negara ratusan juta rupiah.
Baca juga: Empat Kasus Korupsi Besar pada Awal Orde Baru
Priyatna ingat suatu sore dia sampai harus meminta nasihat Menteri Pertama Djuanda ketika tugas mengharuskannya menangkap Harsono. Priyatna tak takut, tapi gamang lantaran tak ingin melukai hati sang presiden.
“Waktu saya lapor (Djuanda, red.), dia sambil tiduran baca koran bilang, ‘ya sudah tangkap saja!’,” kata Priyatna kepada Historia, meniru komentar Djuanda. “Katabelece” Djuanda, yang juga dikenal anti-korupsi itu jadi modal keberanian Priyatna menahan Harsono.
Buntut dari penangkapan itu, Nasution dan wakilnya di Paran, Wiryono Prodjodikoro (Mahkamah Agung) dipanggil presiden ke Istana Bogor. Waperdam Soebandrio menceramahi keduanya bahwa apa yang diributkan itu sama sekali tak penting. Persaingan politik antara Angkatan Darat dan PKI di tingkat nasional ikut melemahkan Operasi Budhi/Paran.
Baca juga: Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi
Lawan-lawan politik Nasution membisikkan kepada presiden bahwa Operasi Budhi merupakan tunggangan Nasution untuk menghimpun kekuatan guna menyaingi presiden. Tak lama berselang, Soebandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budhi pada Mei 1964. Presiden menggantikannya dengan lembaga baru, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar).
Priyatna kembail fokus di Kejaksaan setelah bubarnya Operasi Budhi/Paran. Namun tekadnya membantu pemberantasan korupsi tak pernah surut. Ketika rezim berganti, dia kembali mendapat kepercayaan untuk itu dengan masuk ke dalam Tim Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut dibentuk pemerintahan Soeharto untuk merespon kritik skandal korupsi yang menghampiri pemerintahannya. Koran Indonesia Raya di bawah Mochtar Lubis mempelopori kritik itu dengan berita-berita mengenai kasus korupsi di Pertamina.
“Mark up biaya Pertamina waktu itu sudah keterlaluan,” ujar Priyatna.
Baca juga: Indonesia Raya, Independensi yang Memihak
Menurutnya, selama memeriksa kasus korupsi di Pertamina itu dia sempat memeriksa Ibnu Sutowo dan Haji Taher. Priyatna sangat terbantu menjalankan tugasnya karena adanya kerjasama dari Indonesia Raya. Dari koran itulah TPK banyak mendapatkan informasi. Belakangan, oleh oknum-oknum di sekitar Presiden Soeharto bantuan Indonesia Raya itu justru diputarbalikkan dengan tuduhan bahwa Priyatna berusaha membocorkan pemeriksaan kepada media massa.
Menurutnya, modus korupsi di Pertamina kala itu juga sangat beragam. Dia mendapati, pada 1968, oknum di Pertamina ketahuan melakukan penggelembungan harga ketika diminta Pertamina membeli rumah mantan PM Ali Sastroamidjojo seharga Rp35 juta. Oknum itu meminta Ali menandatangani kwitansi dengan harga yang sudah dilipatgandakan, sebagai bukti sah jual-beli. Ali Sastroamidjojo menolak.
Keterlibatannya memeriksa skandal Pertamina membuat Priyatna jadi musuh penguasa. Jaksa Agung Sugih Arto bilang kepadanya, “Pak Harto marah soal Pertamina,” ujarnya menjelaskan kejadian ketika dia diminta mendampingi jaksa agung menghadap presiden.
Baca juga: Teror Terhadap Pemburu Koruptor
Karena suap penguasa tak berhasil meluluhkan hatinya, teror akhirnya yang mendatanginya. Bentuknya beragam. Tapi yang paling diingat Priyatna, ketika suatu siang seorang jenderal pengusaha tiba-tiba memasuki ruangan kantornya sambil melempar pistol.
“Darah saya naik. Ok, kita duel di luar kantor sebagai laki-laki,” ujarnya kepada Historia.id sambil mempraktikkan tangannya menarik laci untuk mengambil pistol simpanannya. “Lari dia, nggak berani,” sambungnya sambil terkekeh.
Usai mendampingi Jaksa Agung Sugih Arto ke Bina Graha, Priyatna sadar dirinya sudah tak dikehendaki penguasa. Dia akhirnya mengundurkan diri dan memilih melanjutkan studi.
“Saya langsung teringat akan ucapan Alamsyah Ratu Prawiranegara, komandan saya di Sumatera Selatan, yang menirukan ucapan Pak Harto, ‘Si Priyatna itu apaan, mau periksa-periksa orang’,” ujarnya dalam otobiografinya.
Baca tulisan selanjutnya: Priyatna Abdurrasyid, Jaksa Pemberani Pemberantas Korupsi