PANITIA kerja RUU Palang Merah Indonesia (PMI) DPR RI studi banding ke Denmark dan Turki. Mereka berencana mengubah lambang PMI menjadi Bulan Sabit Merah. Entah atas dasar apa para anggota parlemen itu ingin mengganti lambang PMI.
Palang Merah telah ada sejak masa Hindia Belanda. Pada 21 Oktober 1873 pemerintah kolonial Belanda mendirikan Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Sekira tahun 1932, Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Djohan mengusahakan untuk mendirikan palang merah nasional. Mereka berusaha membawa rancangan itu ke konferensi Nerkai pada 1940, tapi ditolak mentah-mentah. Saat pendudukan Jepang, mereka mencoba lagi, namun kembali gagal.
Baru pada 3 September 1945 Presiden Sukarno memerintahkan untuk membentuk badan palang merah nasional. Dua hari kemudian, Menteri Kesehatan Kabinet I, Boentaran Martoatmodjo membentuk Panitia Lima, terdiri dari: dr R. Mochtar (ketua), dr. Bahder Djohan (penulis); dan dr. Djuhana, dr. Marzuki, dr. Sitanala (anggota). Akhirnya, Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945.
Baca juga: Anggota PMI mempertaruhkan jiwanya demi menyelamatkan banyak nyawa
Menurut sejarawan Asvi Warman Adam dalam makalahnya, “Paramita Abdurachman, Tunangan Tan Malaka?” yang disampaikan pada launching buku Bunga Angin Portugis di Nusantara karya Paramita “Jo” Abdurachman, 5 Maret 2008, kegiatan awal PMI adalah membantu korban perang dan proses pengembalian tawanan Sekutu dan Jepang. Pada dekade 1945-1954, peranan PMI yang menonjol adalah di bidang pertolongan pertama, pengungsian, dapur umum, pencarian dan pengurusan repatriasi, bekerjasama dengan ICRC (International Committee of the Red Cross) dan Palang Merah Belanda untuk Romusha, Heiho, Tionghoa; anak-anak Indo-Belanda dan 35 ribu tawanan sipil Belanda dan para Hoakiau yang kembali ke Republik Rakyat China.
Dalam peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan), PMI bekerjasama dengan ICRC melaksanakan pelayanan kesehatan yang dipimpin Bahder Djohan dan mengadakan rumah sakit terapung di Ambon. Pada dekade 1955-1964, akibat Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara, markas besar PMI mengirimkan kapal-kapal PMI ke daerah tersebut untuk menjemput orang-orang asing di sana dan mengirimkan empat tim medis ke Sumatera dan enam tim ke Sulawesi Utara. Waktu Sukarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat pada 19 Desember 1961, PMI menyiapkan sukarelawan sebanyak 259 orang dan 770 orang sebagai cadangan.
Pada 1 Maret 1950, Jo Abdurachman bersama Siti Dasimah membentuk dan memimpin Palang Merah Remaja (PMR). PMR kemudian menjadi organisasi siswa di sekolah dasar sampai menengah. Jo Abdurachman ikut mendirikan PMI, menjadi ketua bidang luar negeri, dan menjabat Sekretaris Jenderal selama satu dasawarsa (1954-1964). Menurut Asvi, ketika menghadiri pertemuan palang merah internasional, muncul penolakan terhadap kata dan lambang ‘Palang’ (cross) pada organisasi ini. Negara-negara yang mayoritas beragama Islam memilih nama Bulan Sabit Merah.
“Tetapi Jo Abdurachman berpendapat berbeda,” tulis Asvi, “menurutnya, kata dan logo ‘Palang’ dalam organisasi ini bukanlah representasi atau melambangkan salib yang merupakan ikon agama Kristiani. Oleh sebab itu, dia tetap menggunakan nama Palang Merah Indonesia.” Pada 1950, PMI diakui dan menjadi anggota Palang Merang Internasional.
Baca juga: Perempuan ini satu-satunya yang menandatangani pendirian PMI
Sementara itu, Bulan Sabit Merah Indonesia dideklarasikan pada 8 Juni 2002 di Masjid Al-Azhar Jakarta. “Tidak jelas mengapa tanggal lahir mantan Presiden Soeharto yang dijadikan tanggal awal keberadaanya,” tulis Asvi.
Lambang Bulan Sabit Merah kali pertama digunakan oleh Turki pada 1868. Turki enggan menggunakan lambang Palang Merah yang diresmikan di Jenewa, Swiss pada 1863, karena dianggap lambang agama Kristen.
Untuk menampik tudingan Turki, pada 1906 ICRC secara resmi menyatakan bahwa bendera Palang Merah dibentuk dengan membalik warna bendera Swiss: palang putih dengan latarbelakang merah. Alasannya, sebagai penghormatan kepada Swiss, tempat pertama diselenggarakannya Konvensi Jenewa. Meski demikian, tidak ada catatan sejarah yang menghubungkan antara bendera Palang Merah dengan bendera Swiss. Turki kadung mengaitkan lambang Palang Merah dengan agama. Hingga saat ini, 33 negara yang mayoritas beragama Islam mengikuti jejaknya memakai lambang Bulan Sabit Merah.
Seperti halnya Turki, Israel pun ingin lambang sendiri. Pada 1930, seorang perawat Karen Tenenbaum mendirikan Magen David Adom (MDA), lembaga kemanusiaan yang memberikan bantuan medis, bencana alam, ambulan, dan bank darah. Sejak 1935, MDA menggunakan lambang Bintang David Merah (Red Star of David). Setelah membuka cabang di Yerusalem dan Haifa, MDA memberikan bantuan medis kepada masyarakat, tidak hanya orang Yahudi, tetapi orang-orang Arab (Islam, Druze, dan Kristen). Pada 12 Juli 1950, status MDA menjadi lembaga resmi pemerintah Israel.
Karena lambang Kristen dan Islam diakui, Israel menuntut agar Bintang Merah David juga diakui sebagai lambang Yahudi. Selama bertahun-tahun, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah menolak permintaan Israel itu. Alasannya, lambang Palang Merah tidak dimaksudkan mewakili Kristen tetapi pembalikan warna bendera Swiss. Selain itu, jika Yahudi atau kelompok lain diberi lambang lain, maka kelompok agama atau lainnya bisa meminta lambangnya sendiri, sehingga tidak akan ada akhir. Tapi, pada 2005, untuk mengakomodasi permintaan Israel, lambang baru Kristal Merah (Red Crystal) ditetapkan dalam amandemen Konvensi Jenewa atau dikenal dengan Protokol III. Ketika MDA menjalankan misi kemanusiaan di luar Israel, ia harus memakai lambang Kristal Merah untuk mendapatkan perlindungan.
Tak bisa dipungkiri, sentimen keagamaan telah membuat badan kemanusiaan yang digagas oleh Jean Henry Dunant (1828-1910) ini memiliki tiga lambang: Palang Merah, Bulan Sabit Merah dan Kristal Merah. Meski demikian, tujuannya sama: kemanusiaan.
Baca juga: Ini cerita dari negeri studi banding yang ingin mengubah logo PMI