SRIWIJAYA tak lagi disebut dalam sumber luar negeri maupun prasasti lokal pada abad ke-14. Kerajaan itu telah bergeser ke pedalaman di hulu Sungai Batang Hari di mana raja Adityawarman meninggalkan arca dan prasasti dari tahun 1347.
Setidaknya ada tiga kerajaan semenjak nama San-fo-tsi itu tak lagi kondang, yaitu Kerajaan Dharmaçraya, Palembang, dan Minangkabau.
Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, Kerajaan Minangkabau didirikan oleh Adityawarman setelah berangkat ke Sumatra pada 1339. Sebelumnya, sebagaimana disebut Prasasti Manjusri (1341 M) di Candi Jago, dia menaklukkan Bali bersama Gajah Mada.
Sebenarnya, Adityawarman adalah putra Majapahit, keturunan Melayu. Dia keturunan Mahamantri Adwayawarman. Darah Melayu dari Dara Jingga, putri Kerajaan Dharmaçraya. Namun, Adityawarman tidak berhasil menjadi raja di Dharmaçraya, tempat kakeknya memerintah. Di sana sudah ada raja keturunan Tribuwanaraja Mauliwarmadewa.
“Adityawarman lalu mendirikan kerajaan baru di Pagaruyung,” tulis Slamet.
Dari prasasti yang banyak ditemukan di daerah Minangkabau, dapat diketahui pada pertengahan abad ke-14 ada raja yang memerintah di Kanakamedinindra (raja pulau emas). Namanya Adityawarman.
Pada 1347, setelah meluaskan kekuasaannya sampai Pagaruyung, Minangkabau, Adityawarman mengangkat dirinya menjadi maharajadhiraja bergelar Udayadityawarman atau Adityawarmodaya Pratapaparakramarajendra Maulimaliwarmadewa.
Sebelum Adityawarman datang, telah ada dua kerajaan yaitu Dharmaçraya dan Palembang sebagai pelanjut kerajaan Melayu dan Sriwijaya. Keberadaan kerajaan itu diperkuat catatan dari Dinasti Ming. Kronik ini membedakan kerajaan Melayu dan San-fo-tsi.
“Yang dimaksud dengan Kerajaan Melayu adalah kerajaan di daerah Jambi. Pusatnya di Dharmaçraya. San-fo-tsi ada di Palembang bekas Sriwijaya,” jelas Slamet.
Sejarawan Anthony Reid dalam Sumatra Tempo Doeloe berpendapat, kemungkinan kerajaan Budha Raja Adityawarman memberi jalan bagi munculnya tradisi kekuasaan raja di Sumatra Barat bagian tengah. “Tradisi itu hidup berdampingan tetapi kurang harmonis dengan masyarakat Minangkabau yang matrilineal dan pluralistik,” tulis Reid.
Sekira tiga abad setelah masa Adityawarman, raja-raja Minangkabau di Pagaruyung dikenal punya kharisma kuat bagi masyarakat pesisir, hampir di seluruh Pulau Sumatra. Sejak tahun 1660-an perwakilan Belanda di pantai barat Sumatra mulai berurusan dengan raja-raja itu, di sebuah tempat yang disebut “Negeri”.
“Sementara Belanda yang menguasai Melaka untuk VOC setelah 1641 mengetahui, meski samar tentang penguasa Minangkabau di tempat yang mereka sebut Pagaruyung,” kata Reid.
Thomas Diaz, salah satunya. Dia yang bekerja pada VOC, diutus Gubernur Belanda untuk Melaka, Cornelis van Quelbergh, pada 1683 pergi ke hulu Sungai Siak untuk menjalin hubungan dengan Raja Minangkabau.
Peneliti masa kini, kata Reid, menyatakan kalau deskripsi Diaz tentang Pagaruyung tak sesuai dengan lokasi Pagaruyung modern di Sungai Selo, Tanah Datar. Sementara Pagaruyung yang dideskripsikan Diaz terletak jauh ke timur di Sungai Sinaman, antara Buo dan Kumanis.
“Kemungkinan nama Pagaruyung dipindahkan ke lokasi sekarang, sekira akhir abad ke-17, sebagai persaingan kekuasaan yang dulu terjadi antara beberapa cabang kerajaan,” jelas Reid.
Dalam perjalanannya itu, Diaz menempuh banyak bahaya. Menurut catatannya, dia harus melewati hutan belantara, gunung terjal, rawa-rawa, dan tumbuhan berduri untuk sampai di istana raja.
Catatan Marco Polo
Pada masa yang lebih tua, keberadaan kerajaan-kerajaan selain Sriwijaya dicatat pula oleh Marco Polo. Catatannya dia buat berdasarkan perjalanannya bersama ayah dan pamannya yang merupakan pedagang Venesia.
Kata Reid, sebenarnya Marco Polo memberikan deskripsi yang relatif akurat kepada Eropa tentang pesisir utara Sumatra, meski banyak yang tak percaya pada kisahnya.
Pulau Sumatra atau yang disebut Marco Polo dengan “Jawa Kecil” adalah daerah di Asia Tenggara yang dia tinggali cukup lama pada 1290-an. Kunjungan keluarga Marco Polo kala itu bertepatan dengan pembentukan negara pelabuhan Islam pertama di sepanjang pantai utara Pulau Sumatra.
Di awal catatannya, dia menyebut ada delapan kerajaan di Pulau Sumatra yang memiliki bahasa masing-masing. Namun, dia hanya menjelaskan empat kerajaan.
Pertama, Kerajaan Ferlec atau Perlak. Penduduknya menyembah berhala. Karena sering berhubungan dengan pedagang Saracen yang berlabuh di sana, para penduduk kota menganut ajaran Muhammad. Sementara penduduk desa masih hidup seperti binatang.
Kedua, Kerajaan Basman atau Peusangan. Warga Peusangan mengaku setia pada Kubilai Khan. Namun, mereka tak mengirim upeti kepada kaisar Mongol itu. Lokasi mereka yang terpencil sulit terjangkau oleh utusan Mongol. Mereka hidup tanpa hukum dan menganut hukum binatang buas dan kejam.
“Tak ada satu pun tempat di seluruh Hindia atau pun di wilayah lain yang lebih liar pernah ditemukan manusia yang begitu kecil sebagaimana yang ada di sini,” catat Marco Polo.
Ketiga, Kerajaan Sumatra atau Samudera, yang kemudian dikenal sebagai Pasai. Marco Polo dan keluarganya lima bulan di sana, menunggu cuaca yang mendukung untuk melanjutkan perjalanan. Penduduk di sana memuja berhala dan orang-orangnya liar. Mereka punya raja yang kaya dan sangat berkuasa. Sang raja pun menyatakan dukungan pada Khan Yang Agung.
Keempat, Kerajaan Dragoian atau Pidie. Kerajaan ini punya raja dan bahasa sendiri. Masyarakatnya juga menyatakan dukungan pada Khan Yang Agung. Mereka menyembah berhala.
Keadaan Pulau Sumatra sudah berubah ketika Ibn Batuta sampai ke Kerajaan Samudera Pasai pada 1345. Kota yang dia catat dengan nama Sumutra itu, sudah diperintah seorang sultan. Mereka punya kadi dan ahli hukum. Sang sultan juga rajin sembahyang Jumat.
“Sebuah kota yang besar dan indah, yang dikelilingi dinding dan menara-menara kayu,” ujar Batuta dalam catatannya yang disusun sepuluh tahun kemudian dalam perjalanan kembali ke Maroko.
Baca juga:
Kisah Pemburu Kepala
Kanibalisme di Nusantara
Pulau Emas di Barat Nusantara