Lonceng sekolah berbunyi. Murid-murid masuk ke kelas. Seorang guru lelaki mengambil tumpukan rapor di mejanya dan memanggil nama muridnya satu per satu. Murid-murid cemas. Sampai di meja guru, murid melihat rapornya masing-masing. Ada yang wajahnya berubah senang, ada juga yang tegang.
Sebagian murid tak naik kelas. Harus mengulang lagi setahun. Nilai rapornya jelek. Matanya basah. Murid lainnya tampak sumringah. Senyumnya lebar. Mereka naik kelas. Nilai rapornya bagus.
“Ruang kelas dalam sekejap terisi oleh para pelajar yang bergembira diselingi dengan pelajar-pelajar yang berlinang-linang matanya. Banyak pula yang menangis terisak-isak terutama murid wanitanya,” cerita Asmadi tentang suasana pembagian rapor murid kelas 2 Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Malang pada Juli 1947 dalam Sangkur dan Pena.
Salah satu murid itu bernama Rahmad. Dia termasuk beruntung. Nilai rapornya bagus sehingga bisa naik kelas. Padahal Rahmad juga seorang anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Batalyon 5000 di Malang, Jawa Timur, pada 1947. Waktunya sering terbagi antara belajar di sekolah dan berlatih di asrama untuk menghadapi tentara NICA.
Baca juga: Mengerjai Tentara Pelajar
Selama masa 1945–1949, banyak pelajar setingkat SMP dan SMA bergabung ke TRIP. Sekolah mereka tetap jalan. Usia mereka sudah terlalu dewasa untuk duduk di bangku sekolah. Rahmad, misalnya, telah berusia 19 tahun saat menginjak kelas 2 SMT. Cerita Asmadi menunjukkan pendidikan di sekolah tetap berjalan walaupun dalam suasana perang.
Memasuki masa awal kemerdekaan, Indonesia berusaha merumuskan ulang sistem, konsep, dan tujuan pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kementerian dalam susunan pemerintahan Indonesia dengan nama Kementerian Pengajaran. Lalu berubah jadi Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan. Menterinya pun silih berganti dalam waktu singkat.
Pemerintah menetapkan pendidikan Indonesia bersendikan agama dan kebudayaan bangsa. Susunan pelajarannya terdiri atas pengetahuan umum, pendidikan budi pekerti, pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, cinta tanah air, dan keprajuritan. “Syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah baik negeri maupun swasta,” catat Suradi HP dkk. dalam Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan.
Jenjang pendidikan tak banyak berubah. Sekolah dasar masih enam tahun, lalu berlanjut ke sekolah menengah pertama tiga tahun dan menengah atas tiga tahun.
Penerapan kebijakan pendidikan ini tak mudah. Selama masa ini, pendidikan Indonesia mengalami masa krisis. Kementerian kesulitan menjalin komunikasi dengan sekolah-sekolah negeri dan swasta di daerah. Belanda menduduki beberapa wilayah di Jawa sehingga mempersulit penyelenggaraan pendidikan. Banyak sekolah dan sarananya juga rusak.
“Sebagian dari gedung-gedung sekolah dimusnahkan oleh badan-badan perjuangan dan di antaranya ada juga yang untuk seterusnya dipakai sebagai kantor umum atau diduduki tentara. Alat pelajaran pun banyak yang hilang,” catat Helius Sjamsuddin dalam Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945–1966).
Baca juga: Mengintip Kegiatan Sekolah Masa Jepang
Selain itu, kelas-kelas juga tak jarang kosong. Murid-murid SMP dan SMA meninggalkan bangku sekolah untuk angkat senjata atau masuk palagan. “Banyak pelajar yang tidak dapat masuk sekolah, terutama mereka yang bertugas sebagai anggota tentara RI,” sebut Istingatun, mantan murid SMT Jakarta 1943–1945 dalam Jembatan Antar Generasi: Pengalaman Murid SMT Djakarta 1942–1945.
Sebagian orang menganggap mereka keren. Pahlawan muda, berani, dan patriot. Tapi tak sedikit pula yang kecewa dengan keputusan murid-murid itu meninggalkan sekolah.
“Untuk apa kita mengorbankan anak-anak kita secara percuma begitu. Mereka masih mempunyai hari depan yang lebih baik dan tidak hanya sekadar untuk memuaskan diri sendiri seperti mereka sekarang ini,” seru para penentang keikutsertaan pelajar dalam perang, seperti diungkap Asmadi dalam Pelajar Pejuang.
Kelompok ini termasuk pula Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Mereka menggulirkan gerakan kembali ke sekolah bagi para pelajar. Selebaran tentang pelajar-pelajar yang tewas di palagan disebarkan saban hari. “TRIP mengorbankan pelajar mati konyol!” tulis sebuah selebaran.
Gerakan ini cukup kuat memancing perdebatan di kalangan pelajar. “Berbagai anggota TRIP Staf I yang terdiri dari pelajar SMT berhari-hari lamanya memperdebatkan masalah itu,” lanjut Asmadi.
Puncak perdebatan ditandai oleh kembalinya ratusan anggota TRIP ke sekolah. Ini terjadi menjelang musim kenaikan kelas. Yang jadi masalah, gedung sekolahnya seringkali tak layak dan cukup untuk menampung pelajar. Di samping itu juga sekolah kekurangan guru. Banyak guru juga ikut larut dalam kancah revolusi.
Baca juga: Gerakan Anti-Gundul Pelajar Masa Jepang
Kegiatan di sekolah juga berlangsung sulit. Para pelajar telah banyak lupa dengan materi pelajaran. “Otak yang sudah lama terlatih untuk itu telah menjadi beku,” ungkap Asmadi. Pemerintah juga belum mencetak buku-buku pelajaran. Sehingga para murid menyalin ulang pelajaran dari papan tulis.
Hampir seluruh waktu belajar habis untuk menyalin. Setelah itu, barulah para murid mendapat penerangan dari para guru. Menyalin kesannya sepele. Tapi bagi para murid, itu menjadi kegiatan yang membosankan. Apalagi kualitas alat tulis dan buku mereka sangat buruk.
“Sedang asyik-asyiknya menulis tiba-tiba pensilnya patah atau kertasnya sobek,” terang Asmadi. Masalah lainnya, salinan itu cepat luntur. Lebih lagi bila terkena air. “Tulisan-tulisan yang dengan susah payah digoreskan ke dalamnya akan hilang tanpa bekas,” kata Asmadi.
Lama berjuang di palagan membuat tabiat para murid berubah. Mereka jadi lebih pandai mengayunkan sangkur ketimbang pena. Lebih takut terhadap pelajaran dan susah konsentrasi pada ujian. Padahal di palagan mereka tak takut musuh dan mati. Konsentrasi terus pada posisi pertahanannya. Tapi di kelas, semuanya berubah.
Baca juga: Pelajar Makassar Bernyali Besar
Para murid kesulitan menghadapi pelajaran ilmu alam, mekanika, kimia, aljabar, ilmu bumi, bahasa Inggris, Jerman, dan Indonesia. Mereka harus bersusah payah menghafal kembali materi tersebut. “Harus banyak mengurangi saat-saat mengaso dan tidur,” kata Asmadi.
Saking stresnya dengan pelajaran, tak jarang para murid jatuh sakit. “Tak sedikit di antara pelajar-pelajar itu berubah menjadi kurus karenanya,” terang Asmadi.
Keadaan mulai berangsur normal setelah 1949. Perang dengan Belanda berakhir. Sekolah-sekolah mulai bisa memperbarui fasilitasnya. Undang-undang pendidikan pun segera disusun. Gelombang pelajar kembali ke sekolah kian banyak.
Sebagian mereka telah lewat umurnya untuk dikategorikan sebagai pelajar SMP atau SMA. Tapi mereka acuh dengan itu. Buat mereka ilmu di sekolah juga perlu diraih kembali.