PERMULAAN abad ke-20, pemberontakan besar terjadi di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat. Kemarahan rakyat itu dipicu oleh sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda terkait Hari Raya Idul Adha: setiap hewan kurban dikenakan pajak perseorangan. Jika pajak tidak dibayarkan pada waktu tertentu, maka hewan-hewan kurban itu akan disita, atau dimusnahkan.

Perlawanan rakyat NTB terjadi  pada 1908. Di dalam penelitian Lalu Wacana, dkk, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa pemberontakan itu dipicu oleh pelanggaran perjanjian yang dilakukan Belanda, serta ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Sultan Ibrahim, raja Kesultanan Bima (1881-1915).

Tahun 1908, terjadi pembaharuan perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Bima. Isinya: pengakuan Sultan Ibrahim atas kedaulatan Belanda di wilayah NTB, dan perjanjian untuk tidak melakukan kontak dengan orang-orang kulit putih lain selain Belanda, serta bersedia memberi bantaun kapanpun dibutuhkan pihak Belanda.

Ingin membaca lebih lanjut?

Langgani historia.id untuk terus membaca postingan eksklusif ini.

Berlangganan Sekarang