- Randy Wirayudha
- 4 Sep 2019
- 3 menit membaca
PINDAH ibukota lumrah dilakoni banyak negara. Amerika Serikat, Australia, Brazil dan negeri jiran Malaysia di antaranya. Indonesia bakal menyusul dalam kurun beberapa tahun ke depan, untuk kesekian kalinya.
Rencana pindah ibukota sempat muncul baik pada masa Orde Lama dengan Palangka Raya-nya, Orde Baru dengan Jonggol-nya, hingga yang belakangan pemerintahan Jokowi dengan Kalimantan Timur.
Namun, Indonesia bukan hanya sempat merencanakan pindah ibukota tapi sudah sempat beberapakali pindah ibukota. Bahkan, sejak masih bernama Hindia Belanda.
Di masa kolonial, ibukota pernah diwacanakan “hijrah” ke Surabaya pada abad ke-19 dan dua kali rencana hengkang ke Bandung di awal abad ke-20. Adalah Hendrik Freek Tillema yang menggagasnya dengan meracik studi terkait kondisi kesehatan kota-kota di pesisir Pulau Jawa. Gagasannya itu mendapat dukungan J. Klopper, rektor Technische Hoogeschool (kini Institut Teknologi Bandung/ITB).
Gagasan yang diusulkan ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda JP Graaf van Limburg Stirum pada 1916 itu nyaris terwujud. Selain para pebisnis yang mulai tertarik pindah, beberapa kantor dinas pemerintahan sudah turut dipindah dari Batavia, kecuali Onderwijs en Eredienst (Departemen Pendidikan dan Peribadatan). Pemindahan itu akhirnya gagal akibat depresi ekonomi dekade 1930-an.
Namun, 22 tahun berselang, Bandung kembali diusulkan menjadi ibukota Hindia Belanda. Kali ini oleh Burgemeester (walikota) N. Beets. Menurut Haryanto Kunto dalam Balai Agung di Kota Bandung, Walikota Beets melayangkan usulan itu ke pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia pada 12 Januari 1938, mengingat kondisi ekonomi yang mulai pulih. Sebagai penguat usulan, ia memaparkan contoh pemerintah kolonial Inggris yang sudah memindahkan ibukotanya dari Kalkuta ke Delhi dan Australia yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Sydney ke Canberra.
Mengingat Batavia sudah mulai sumpek, Bandung dipilih sebagai pengganti karena keindahan, kesejukan, kenyamanan, dan punya infrastruktur yang lengkap. Selain stasiun besar, Bandung sejak 1921 sudah punya Bandara Andir (kini Bandara Internasional Husein Sastranegara). “Keretaapi cepat empat kali sehari –de Vlugge Vier, hanya membutuhkan dua jam 45 menit untuk trayek 175 km (Bandung-Jakarta, red.) dan dengan pesawat terbang hanya setengah jam saja,” sambung Haryanto.
Keseriusan Walikota Beets dibuktikan dengan memerintahkan biro arsitektur Aalbers en de Waal untuk membuat rencana pembangunan Het Jubileumpark seluas 50 hektar sejak 1936 sebagai pengembangan kompleks Departemenplan 1919.
“Dalam rancangan besar ini, di sebelah utara Departement van Gouvernementsbedrijven (BUMN-BUMN Hindia Belanda, red.), istana baru gubernur jenderal, gedung baru Volksraad (DPR, red.), Hoogerechtshof (Sekolah Tinggi Hukum) secara cuma-cuma dan sebagian biaya pembangunan Departemen Pendidikan dan Peribadatan sebesar 1,1 juta gulden dibayar sebagai uang muka,” lanjut Haryanto.
Usulan Ibukota Belanda Pindah ke Bandung
Namun, wacana pemindahan ibukota ke Bandung kedua batal akibat Perang Dunia II yang pecah sejak 1 September 1939. Dalam perang itu, negeri Belanda diduduki Jerman sejak Mei 1940. Ratu Wilhelmina sampai mengungsi ke London, Inggris.
Di masa itulah muncul usulan memindahkan pemerintahan darurat dari Amsterdam ke Bandung. Gagasan itu datang dari PM Dirk Jan de Geer. Pada Juli 1940, giliran Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang menawarkan Ratu Wilhelmina untuk pindah dari London ke Bandung. Kota berjuluk “Parijs van Java” diprediksi bakal aman dari kancah perang, mengingat dikelilingi basis-basis militer kuat di Cimahi dan polisi di Sukabumi.
“Namun ratu berpendapat lain. Dengan dalih kesehatannya yang tidak mengizinkan bertempat tinggal di daerah tropis, meski Bandung sejuk, beliau ingin tinggal dekat Belanda selama peperangan dan bekerjasama dengan Inggris merebut kembali kemerdekaan,” ungkap Haryanto.
Alhasil, wacana itu tinggal wacana. Bandung yang tidak pernah jadi ibukota hanya sempat dijadikan basis utama ABDACOM (Komando Amerika-Inggris-Belanda-Australia) sebelum akhirnya dikuasai Jepang. Sebelumnya, 23 April 1941, Bandung hanya menjadi tempat jamuan terhadap rombongan menteri Kabinet Perang Belanda.
Rombongan turut disambut Ketua Regentenbond (Persatuan Bupati) Raden Adipati Aria Wiranatakoesoemah. “Marilah kita mohon kepada Allah bahwa kita, putih dan coklat, sampai kapan pun tetap hidup bersama dalam keselarasan dan kedamaian,” kata Wiranatakoesoemah dalam pidatonya yang dikutip Haryanto.
