Mohammad Noor, Gubernur Pertama Kalimantan
Sang pangeran dari Banjar ini menyatakan berdiri di belakang Sukarno-Hatta.
Pangeran Mohammad Noor (tengah) bersama Bung Hatta. (jejakrekam.com).
PRESIDEN Joko Widodo telah meresmikan pahlawan nasional tahun ini. Berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 6 November 2008, gelar itu disematka kepada enam tokoh. Nama-nama baru ini menabalkan jumlah Pahlawan Nasional mencapai 179 orang.
Mereka antara lain: Abdurahman Baswedan (D.I Yogyakarta), Hj. Andi Depu (Sulawesi Barat), Depati Amir (Bangka-Belitung), Kasman Singodimedjo (Jawa Tengah), Mohammad Noor (Kalimantan Selatan), dan K.H. Syam'un (Banten).
Satu-satunya tokoh yang mewakili daerah Kalimantan adalah Pangeran Mohammad Noor. Bangsawan Kesultanan Banjar ini lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, 24 Juni 1901. Noor punya jasa besar tatkala ditunjuk sebagai gubernur pertama Kalimantan (saat itu masih disebut Borneo).
“Sebagai gubernur pertama (Noor) luar biasa. Beliau memiliki jasa besar mempersatukan pejuang di Kalimantan," ujar sejarawan Sulawesi Selatan,Taufik Ahmad kepada Historia.
Kawan Kuliah Sukarno
Karena seorang ningrat, Noor tak kesulitan mencecap pendidikan tinggi di zaman kolonial. Disebutkan Noor bersua dengan Sukarno tatkala mereka sama-sama berkuliah di Technische Hooge School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Bila Sukarno mengambil jurusan arsitek, maka Noor getol mendalami teknik lingkungan. Di kampusnya, Noor aktif sebagai anggota Jong Islamieten Bond (Ikatan Pemuda Islam). Pada 1927, Noor meraih gelar insinyur sipil dan menjadi orang Kalimantan pertama yang berpredikat sarjana.
Noor sempat menjadi pegawai kolonial dan lama menghabiskan waktunya di Jawa sebagai teknokrat. Setelah lulus kuliah, Noor diangkat sebagai insinyur sipil pada Departement Verkeer dan Waterstaat yang menangani persoalan irigasi di Tegal. Pada 1929, dia dimutasi ke Malang kemudian Batavia. Pada 1933, Noor kembali ke tanah kelahirannya, Banjarmasin. Selain mendedikasikan keahliannya membenahi irigasi, Noor juga terjun ke politik sebagai anggota Dewan Rakyat Hindia, Voolkraad menggantikan posisi ayahnya, Pangeran Ali.
Baca juga: Pangeran yang Terbuang
Memasuki masa pendudukan Jepang, Noor kembali ke Jawa. Noor menetap di Bondowoso sebagai Kepala Irigasi Pakalem-Sampean. Pada awal 1945, Noor diangkat menjadi wakil Sumobucho (setara sekretaris jenderal) Dobuko (Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum).
Sebagai seorang tokoh kemerdekaan Indonesia, jejak Noor setidaknya teridentifikasi tatkaka dirinya menjadi salah satu anggota BPUPKI. Dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Mohammad Yamin mencatat nama “Tuan Mohammad Noor” atau tertulis “Mohd. Noor” yang mewakili wilayah Kalimantan. Ketika Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Noor ditunjuk menjadi gubernur Kalimantan.
Rekomendasi Hatta
Menurut Taufik, meski di masa muda saling berkawan, namun bukan Sukarno yang menunjuk Noor sebagai gubernur Kalimantan. Semula Sukarno lebih memilih tokoh Kalimantan yang lain, Anang Abdul Hamidhan yang dikenal sebagai jurnalis pejuang. Hamidhan menolak karena ingin tetap berjuang sebagai wartawan.
“Satu-satunya gubernur pertama yang bukan orang Sukarno itu adalah Mohammad Noor. Beliau lebih dekat dengan Bung Hatta,” kata Taufik.
Baca juga: Pers perjuangan di Kalimantan
Bisa jadi penunjukan Noor terjadi karena hubungan baiknya dengan Hatta. Kerjasama keduanya cukup akrab menjelang hari-hari genting setelah Jepang akan angkat kaki dari Indonesia. Noor dan Hatta secara apik berkordinasi menggalang dukungan rakyat Kalimantan di Banjarmasin untuk sekubu dalam Negara Republik Indonesia. Kesan-kesan dan persingungan terhadap Hatta dikisahkan oleh Noor dengan gamblang dalam otobiografinya Teruskan… Gawi Kita Belum Tuntung.
Dari segi ide, Noor lebih banyak belajar kepada Hatta. Menanggapi sosok yang pantas sebagai pemimpin di Kalimantan, Hatta lantas mengusulkan Noor. “Karena sering sama-sama berdiskusi dan menemani perjalanan Bung Hatta ke Kalimantan sebelum proklamasi,” tutur Taufik.
Memimpin dari Jawa
Untuk sementara Noor, berkantor di Jakarta. Menjadi gubernur saat revolusi bergolak tentu bukan perkara mudah. Di Kalimantan, keadaan yang dihadapi Noor cukup pelik.
Infrastruktur dan fasilitas yang menunjang roda pemerintahan sangat terbatas. Di sisi lain, Belanda berniat kembali berkuasa di Kalimantan yang kaya sumber daya alam. Persoalan makin bertambah karena Kalimantan terdiri atas beragam kelompok sosial dengan kepentingan yang beragam pula. Tak sedikit kelompok yang cederung menerima kembali Belanda.
Noor sendiri kesukaran untuk menjangkau daerah yang dipimpinnya. Ketika hendak berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya pada Oktober 1945, kapal "Merdeka" yang ditumpanginya terperangkap pasukan Sekutu yang melancarkan serangan ke Surabaya. Situasi yang tak kondusif, praktis membuat Noor tak berada di Kalimantan selama revolusi. Dia memerintah dari Yogyakarta merangkap sebagai penasihat presiden dalam Dewan Pertimbangan Agung.
Baca juga: Kontes kuasa alam di Kalimantan
Untuk membiayai perjuangan, Noor bahkan tak lagi mempunyai dana pribadi. Atas rekomendasi Hatta, Noor memperoleh pinjaman dari BNI sebesar dua juta rupiah. Hampir seluruh perjuangan yang diprakarsai Noor untuk Kalimantan dibiayai dari dana tersebut.
Kebijakan Noor yang paling terkenal ialah pembentukan pasukan elite MN 100 (Mohammad Noor 1001). Mereka berasal dari pemuda-pelajar Kalimantan yang dipersiapkan terjun ke palagan Kalimantan. Pasukan MN 1001 merupakan kekuatan revolusi terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Kalimantan. Sebagai komandannya ditunjuk seorang putra Dayak, Tjilik Riwut.
“Penunjukan Tjilik Riwut sebagai komandan pasukan MN 1001 adalah contoh terbaik untuk melihat upaya Pangeran Noor membangun prinsip multikulturalisme dalam perjuangan. Dalam sejarah, kedua etnik ini memperlihatkan kontestasi dari waktu ke waktu,” tulis Taufik Ahmad dalam “Pangeran Mohammad Noor: Imaji Kebangsaan di Kalimantan” termuat di kumpulan tulisan Gubernur Pertama di Indonesia.
Dari MN 1001, Noor mencetuskan gagasan pasukan payung (para troops) untuk menembus blokade laut Belanda di Kalimantan. Pada 1947, Noor menginisiasi pembentukan armada ALRI Divisi IV yang dipimpin oleh Kolonel Zakaria Madun yang kemudian diteruskan Hassan Basry.
Terakhir, Noor bersama Sukardjo Wirjopranoto dan Mr. Soepomo menerbitkan majalah Mimbar Indonesia. Segmen pembaca yang disasar Mimbar Indonesia adalah rakyat Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda. Di wilayah yang dikuasai Belanda, rakyat terpecah, terutama setelah Perjanjian Linggadjati. Media ini berperan besar dalam menggaungkan seruan integrasi Republik serta menolak konsep negara federal warisan Belanda.
Jabatan gubernur disandang Noor hingga 1950. Pada 1956-59, Noor sempat menjadi Menteri Pekerjaan Umum era Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Di masa Orde Baru hingga akhir hayatnya, Noor berkhidmat sebagai wakil rakyat Kalimantan dalam DPR/MPR.
Baca juga: Idham Chalid, politisi air yang tak lagi mengalir
Gubernur pertama Kalimantan ini wafat di Jakarta 15 Januari 1979. Dia dimakamkan di Komplek Pemakaman Sultan Adam, Martapura, Kalimantan Selatan. Ketika ditetapkan tahun 2018, Noor menambah deretan pahlawan nasional dari etnis Banjar setelah Pangeran Antasari, Hassan Basry dan Idham Chalid.
-
- Small
- Medium
- Large
- Extra Large
4
Suka
Tambahkan komentar
Belum ada komentar