Pilih Bahasa: Indonesia

Usaha Awal Melindungi Lingkungan di Hindia Belanda

Aktivisme para ilmuwan di zaman Hindia Belanda. Turun tangan menggugat kebijakan lingkungan pemerintah kolonial.
Pemburu Badak Jawa di Ujung Kulon, 1921.
Foto
Historia
pengunjung
2.3k

SEJUMLAH ilmuwan yang tak puas pada kebijakan lingkungan pemerintah kolonial(Staatsblad Nomor 497 dan 594) berembuk dan menggalang kekuatan untuk menekan pemerintah kolonial. Mereka mendirikan Perhimpunan Perlindungan Alam Hindia Belanda (NIVN) pada 1912. Sasaran perhimpunan ini jelas: adanya perlindungan menyeluruh untuk satwa (kecuali satwa berbahaya), tanaman, dan alam. Kebanyakan anggotanya orang Belanda terpandang yang lahir di Hindia Belanda. Ketuanya Kooders, ilmuwan sekaligus pejabat kehutanan.

Kooders dianggap sebagai pelopor perlindungan alam di Hindia Belanda. Dia terinspirasi mendirikan perhimpunan itu ketika cuti sakit dan kembali ke Belanda. Saat itu, dua kampanye konservasi menarik perhatian publik: menyelamatkan Naardermeer, area lahan basah nan indah di pinggiran kota Amsterdam, dan menentang penggunaan topi dari bulu cenderawasih.

Untuk mencapai sasaran, perhimpunan itu menerbitkan laporan berkala. Laporan itu riuh dengan kritik terhadap pemerintah. “Karena peraturan tentang perlindungan unggas dan mamalia pada 1909 jelas tak memadai dan kurang praktis, Perhimpunan mengajukan rumusan tentang cagar alam dan peraturan perlindungan yang baru,” tulis JH Westerman dalam “Wild Life Conservation in the Netherlands Empire, its National, and International Aspects”.

Perhimpunan ini ingin memiliki dan mengelola cagar alam tapi pemerintah tak mengabulkan dengan alasan organisasi swasta tak punya sumber daya untuk mengelola area yang luas. Meski demikian, mereka mendapat peran sebagai penasihat dalam segala hal yang berhubungan dengan konservasi alam. Sebuah kesempatan muncul. Mereka beroleh kepercayaan dari para pemilik tanah seluas 6 hektar di Depok, Jawa Barat.

Area itu bekas tanah pegawai tinggi Kongsi Dagang Hindia Belanda (VOC), Cornelis Chastelein. Sebelum meninggal pada 1714, Chastelein mewariskannya kepada budak-budaknya. Dia juga berwasiat agar pepohonan di area ini tak ditebang untuk kepentingan bisnis. Maka, Peter Boomgaard dalam “Oriental Nature, its Friends, and its Enemies”, termuat di Environment and History 5 menyebut area ini sebagai cagar alam pertama buatan orang Belanda meski belum ada peraturan tentang itu –baru pada 13 Mei 1926 kawasan ini resmi ditetapkan sebagai cagar alam.

Melalui perjanjian bertanggal 31 Maret 1913, Perhimpunan –diwakili Kooders– dan pemerintahan kota Depok –diwakili G Jonathan– bekerjasama merawat kawasan itu. Kerjasama akan berakhir jika terjadi penebangan pohon untuk kayu bakar, pengambilan sarang burung, pembunuhan binatang lain, kecuali untuk peragaan penyelidikan ilmiah atau alasan lain yang merugikan (misalnya hama babi hutan) setelah mendapatkan izin khusus dari Dewan Perjanjian.

Mendapat dukungan seperti itu, perhimpunan ini kian menunjukkan taji. Mereka mengirim petisi ke pemerintah tahun itu juga. Isinya sekitar tuntutan pendirian cagar alam, termasuk data lengkap wilayah mana yang patut dijadikan cagar alam.

Pemerintah menjawab petisi ini pada 1916. Sebuah keputusan ditelurkan, Ordonansi Cagar Alam (Staatsblad No 278, 18.3.1916). Dalam keputusan itu termaktub wewenang gubernur jenderal untuk menentukan wilayah yang bakal dijadikan cagar alam, baik untuk tujuan pelestarian maupun keilmuan. “Dengan keputusan ini, artinya perburuan hewan dibatasi,” tulis Robert Cribb dalam kertas kerjanya, “The Politics of Enviromental Protection in Indonesia”.

Tapi keputusan itu justru mengejutkan Kooders dan rekan-rekannya. Penyebabnya, kuasa pemerintah atas cagar alam terlalu besar. Mereka tak melibatkan pihak lain dalam rencana pengelolaan cagar alam. “Pemerintah Hindia Belanda mengambil-alih tugas perlindungan alam dan menghargai kerjasama yang telah dirintis oleh Perhimpunan,” tulis Pandji Yudistira dalam Sang Pelopor: Peranan Dr SH Kooders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia.

Perkumpulan ini kelak berhasil menggolkan banyak cagar alam. Salah satunya cagar alam Nusa Gede-Panjalu, yang kemudian ditetapkan sebagai Cagar Alam Kooders.

Di tengah keriuhan itu, pelestarian kekayaan laut hampir terlupakan. Padahal wilayah Hindia Belanda sebagian besar terdiri dari pulau besar. AFW Idenburg, gubernur jenderal Hindia Belanda, sadar potensi itu. Maka dia mengeluarkan peraturan tentang perlindungan kekayaan laut Parelvisscherij, Sponservisscherijordonantie (Staatsblad No 157) pada 1916. Peraturan ini menyebut siput dan kulit mutiara, teripang, dan bunga karang yang terkandung dalam jarak tiga mil laut adalah kepunyaan Hindia Belanda.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 33 Tahun 3
Kejahatan Perang Belanda
Kisah ini kami hadirkan bukan untuk mengaburkan batas sikap tentang apa makna menjajah dan dijajah. Kami ingin membahas apa yang..
 
Pemburu Badak Jawa di Ujung Kulon, 1921.
Foto
Pemburu Badak Jawa di Ujung Kulon, 1921.
Foto