Pilih Bahasa: Indonesia

Tarik-Ulur Soal Lingkungan Zaman Kolonial

Untuk mencegah kerusakan lingkungan, pemerintah kolonial memberlakukan sejumlah peraturan. Minus penegakan hukum.
Pegawai Jawatan Kehutanan di Bandung, 1937.
Foto
Historia
pengunjung
1.8k

KEMARAU panjang melanda Jawa pada 1844. Tahun itu pola musim kacau. Hujan tak turun pada bulan-bulan basah, Oktober-Maret. Persawahan pun kering sehingga petani gagal panen. Tahun-tahun setelahnya lebih buruk. Puncaknya, pada 1848-1849, menjadi tahun terkering sejak 1827.

Sejumlah ilmuwan telah memprediksi anomali ini pada 1840. Mereka mengabarkan penebangan hutan di sejumlah lereng gunung sudah mengkhawatirkan. Jika berlanjut, suplai irigasi persawahan bisa terganggu dan muncul banjir. Residen Buitenzorg (Bogor) berpendapat serupa.

Mereka meminta pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Agung di Belanda turun tangan. Tapi pemerintah Hindia Belanda justru menganggap sepi peringatan itu. Saat petaka benar-benar nyata, pemerintah baru sadar.

GG Rochussen, gubernur jenderal Hindia Belanda, menyurati menteri tanah jajahan Belanda pada 1847. Dia mengeluh. “Hujan turun secara tak teratur tiap tahunnya. Tak pula seberlimpah seperti biasanya,yang menurut para naturalis disebabkan hilangnya hutan,” tulis Rochussen, dikutip Peter Boomgaard dalam “Oriental Nature, its Friends, and its Enemies”, termuat di Environment and History 5.

Untuk membatasi penebangan, pemerintah kolonial sudah beberapa kali membentuk Jawatan Kehutanan tapi selalu berumur pendek. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali pada 1865. Untuk mengatur wewenang Jawatan Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan Jawa Madura diterbitkan tahun itu juga. Undang-undang itu menyebut pula soal hutan nonjati –biasa disebut “junglewood” (wildhoulbossen).Tapi perlindungannya belum disinggung.

Perlindungan untuk hutan nonjati baru tersua dalam Undang-Undang Kehutanan tahun 1874. Sepuluh tahun kemudian, pemerintah mengambil terobosan dengan menerbitkan ordonansi yang mengatur kriteria pendirian suaka alam bagi hutan nonjati pada 1884. Tak lama hutan seluas 240 hektar ditetapkan sebagai area konservasi pertama. Letaknya di kaki Gunung Gede, Cibodas, tak jauh dari Kebun Raya Bogor. Boomgaard menyebut penetapan ini sebagai langkah awal konservasi orang Belanda di Hindia Belanda.

Belum sempat mengurus penebangan hutan, beban pemerintah bertambah. Perburuan satwa lepas kendali. Laporan PJ Van Houten dan MC Piepers, dua naturalis amatir, pada 1896 menyebutkan sejumlah spesies tumbuhan dan hewan terancam punah.

“Piepers menyarankan pemerintah kolonial agar memberi perlindungan hukum dan mendirikan suaka margasatwa seperti Yellowstone National Park di Amerika Serikat, untuk spesies terancam punah,” tulis Robert Cribb dalam “Birds of Paradise and Enviromental Politics in Colonial Indonesia, 1890-1931”, termuat di Paper Landscapes karya Peter Boomgaard dkk.

Pemerintah mengabaikan saran itu. Kali ini mereka memberi alasan.Pertama,mereka tak tahu bagaimana menentukan suatu spesies terancam punah atau tidak. Untuk satu spesies saja, harimau misalnya, perdebatannya makan waktu lama.Kedua, hewan-hewan itu punya nama lebih dari satu. Beda tempat, beda nama. Ketiga, perbedaan jumlah satu jenis hewan di satu tempat dengan tempat lain. Ada yang berlimpah di satu tempat, tapi di lain tempat justru langka. Ini membingungkan pendataan.

Sejumlah ilmuwan, antara lain SH Kooders dan JC Koningsberger, tak menerima alasan itu. Maka mereka membantu pemerintah dengan mengklasifikasikan satwa dan tanaman terancam punah. Bahkan Koningsberger merancang peraturan mengenai perlindungan margasatwa.

Bantuan itu bersambut. Apalagi pemerintah kolonial tengah disorot dunia internasional akibat maraknya perdagangan bulu burung cenderawasih. Akhirnya sebuah peraturan keluar pada 1909 (Staatsblad Nomor 497 dan 594). Dalam peraturan itu termaktub larangan berburu sejumlah unggas dan mamalia. Sebagian ilmuwan menerima dan cukup puas. Tapi banyak pula yang kecewa karena menganggap peraturan itu tak ideal.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Pegawai Jawatan Kehutanan di Bandung, 1937.
Foto
Pegawai Jawatan Kehutanan di Bandung, 1937.
Foto