Pilih Bahasa: Indonesia

Sjafruddin Prawiranegara: Sebenarnya Saya Seorang Presiden

Mandat telat diterima, Sjaruddin memilih menggunakan istilah ketua PDRI ketimbang presiden.
Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim.
Foto
Historia
pengunjung
3.7k

ENAM puluh tujuh tahun yang lalu berdiri Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Banyak kalangan yang menyesalkan mengapa Sjafruddin dan Mr. Assaat tidak dihitung presiden Indonesia. Seharusnya Sjafruddin dan Assaat menjadi presiden kedua dan ketiga. Sehingga, Indonesia memiliki sembilan presiden dari Sukarno hingga Joko Widodo. Namun, kedua nama itu dilewati; Indonesia hanya memiliki tujuh presiden.

Sjafruddin dan Assaat pun disebut sebagai presiden yang dilupakan.

Ketika Sukarno, Mohammad Hatta, dan pimpinan negara lain ditangkap Belanda pada agresi militer kedua, Sjafruddin dan tokoh-tokoh Sumatera membentuk PDRI. PDRI berdiri dari 19 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. Sedangkan Assaat ditunjuk sebagai penjabat (acting) presiden Republik Indonesia (27 Desember 1949-15 Agustus 1950) ketika Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia Serikat pada 16 Desember 1949.

Jika Assaat disebut sebagai acting (penjabat), mengapa Sjafruddin menyebut dirinya “ketua” PDRI?

Menurut Ajip Rosidi dalam biografi Sjafruddin Prawiranegara, Lebih Takut Kepada Allah Swt., istilah yang dipakai adalah “ketua”, padahal tanggungjawabnya adalah sebagai presiden merangkap perdana menteri. Dia tidak mau memakai istilah yang secara hukum harus disandangnya itu, walaupun dia tahu bahwa kedudukan “ketua” tidak dikenal dalam UUD Republik Indonesia.

Rupanya, alasan Sjafruddin memakai istilah “ketua” karena telegram yang dikirim oleh Sukarno-Hatta tidak sampai kepadanya. Telegram tertanggal 19 Desember 1948 itu menugaskan “Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Republik Indonesia Darurat di Sumatera.”

Menurut Ajip, telegram tersebut tidak sampai ke Sjafruddin karena Belanda yang menyerbu Yogyakarta, memusnahkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi.

Oleh karena itu, Sjafruddin mengungkapkan kepada harian Pelita, 6 Desember 1978: “Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia tetapi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia? Yang demikian itu disebabkan karena saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Sukarno, dan karena didorong rasa keprihatinan dan kerendahan hati…Tetapi andai kata saya tahu tentang adanya mandat tadi, niscaya saya akan menggunakan istilah ‘Presiden Republik Indonesia’ untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya…Dengan istilah Ketua PDRI sebenarnya saya seorang Presiden Republik Indonesia dengan segala kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan diperkuat oleh mandat Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, yang pada waktu itu tidak dapat bertindak sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”

 
Terpopuler di Historia 
Berita terkait
Nomor 14 Tahun 2 | Membidik Nyawa Sang Presiden
MEMENUHI permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MEMENUHI permintaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Presiden Sukarno mengucapkan pidato Pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 Dalam pidatonya Sukarno menuding kekuatan kontrarevolusi dari dalam negeri dan kekuatan nekolim bersatupadu dan berupaya menggulingkannya melalui satu gerakan yang dia sebut Gerakan 1 Oktober atau GestokSukarno juga mempertanyakan dasar dia harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut ldquoKalau saya disuruh bertanggung jawab atas terjadinya G30S maka saya menanya siapa yang harus dimintai pertanggungan jawab atas usaha pembunuhan kepada PresidenPangti dalam 7 peristiwa yang saya sebutkan di atas itu Kalau bicara Kebenaran dan Keadilan maka saya pun minta Kebenaran dan KeadilanrdquoPidato Pelengkap Nawaksara pertanggung jawaban dirinya sebagai presiden ditolak Sukarno pun terjungkal dari kekuasaannyaEdisi kali ini kami menurunkan laporan utama tentang upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno Tak semuanya dibahas Toh upaya pembunuhan itu mungkin bukan hanya tujuh Dan dia selalu selamat Kalau tidak tentu saya sudah mati terbunuh Dan mungkin akan Saudara namakan primetragedi nasionalprime pulaJatuhnya Sukarno mengubah segalanya dari semua aspek Termasuk hingga kini kita melihat sejarah dari satu aspek sejarah tunggal sejarah resmi Alam reformasi belum mampu mengubah semuanya Tak perlu jauhjauh lihatlah di sekitar kita Monumen Nama jalan Peringatan demi peringatanSejarah Indonesia juga masih Jawasentris Sejarah lokal belum tersentuh Jika kebudayaan nasional adalah puncakpuncak dari perkembangan kebudayaankebudayaan daerah begitu pula seharusnya sejarah nasional Historia ingin memberikan tempat bagi sejarah lokal Tentu kami tak bisa melakukannya sendirian Kami membutuhkan Anda pembaca kontributor dari Sabang sampai Merauke yang tentu lebih mengenal sejarah daerahnya sendiri untuk menuliskannya Kami menunggu kontribusi AndaEdisi kali ini juga mengangkat tematema aktual Dari wajib militer hingga impor sapi Beragam tema juga kami sajikan yang bisa menemani Anda mengisi libur lebaranEdisi kali ini terbit menjelang Hari Raya Idulfitri Untuk itu kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri Mohon maaf lahir dan batin
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim.
Foto
Rombongan PDRI tiba di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara (bertongkat), berjalan didampingi Dr. Halim, M. Natsir (berpeci), dan Mr. Lukman Hakim.
Foto