Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Serikat Buruh Islam Indonesia, Memilih Seteru Antara Komunis atau Majikan

Dibentuk untuk menandingi serikat buruh komunis. Setelah pembubaran Masyumi, bekerjasama dengan militer.
Pembukaan Poliklinik SBII.
Foto
Historia
pengunjung
3.5k

DALAM konferensi Masyumi tahun 1947, muncul diskusi mengenai pengaruh ajaran Islam dalam gerakan perburuhan di Indonesia. Maka konferensi itu memutuskan untuk membuat konferensi khusus mempelajari persoalan tersebut dengan melibatkan para ulama dan tokoh serikat buruh.

Konferensi khusus itu dihelat setahun kemudian. Setelah mendiskusikannya, konferensi menyimpulkan tak ada ketentuan dalam Alquran yang membahas masalah perburuhan. Tapi terdapat beberapa indikasi dalam ayat-ayat Alquran dan tradisi Nabi Muhammad yang memberi jalan dalam memecahkan masalah kaum pekerja. Sehingga tak ada salahnya jika Masyumi mendirikan serikat buruh.

“Kesimpulan konferensi itu adalah kebutuhan dan masalah kaum buruh muslim mesti dibereskan dengan suatu pendekatan manusiawi,” tulis Iskandar Tedjakusuma dalam Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia.

Maka, pada 27 November 1948, Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) resmi berdiri dan menjadi anggota khusus Masyumi. Daljono, mantan anggota Partai Buruh Indonesia yang berhaluan kiri dan radikal, menjadi ketua umumnya.

“SBII bukanlah serikat buruh vertikal berdasarkan industri maupun horizontal berbasis keahlian. Sebaliknya, ia terbuka untuk semua buruh muslim, tak peduli di industri mana mereka bekerja atau perusahaan apa yang mempekerjakan mereka,” tulis Colin Brown dalam “The Politics of Trade Union Formation in the Java Sugar Industry, 1945-1949”, dimuat di Modern Asian Studies, Februari 1994.

Mula-mula SBII merupakan bagian dari Masyumi. Ia kemudian menjadi organisasi tersendiri, kendati statusnya masih merupakan anak organisasi Masyumi.

Aktivitas SBII

Dalam biografinya Karang di Tengah Gelombang karya Soebagijo IN, Jusuf Wibisono yang kelak menjabat ketua umum SBII mengatakan tugas utama SBII adalah menandingi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), onderbouw PKI yang punya kedudukan cukup kuat. Tak heran jika metode kerja SBII bertolak belakang dengan SOBSI.

SBII menyerukan kepada kaum buruh agar berpegang teguh pada persatuan dan bukan permusuhan dengan majikan. Pengurus besar SBII juga mengupayakan pemberian bantuan berupa uang maupun kebutuhan lainnya. Mereka berharap terjalin keharmonisan di setiap pusat buruh.

“SBII menolak teori perjuangan kelas dan berpihak pada kerjasama dengan manajemen dalam mencari jalan-jalan untuk memperbaiki upah dan kondisi kerja,” tulis Iskandar Tedjakusuma dalam Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia.

Menyadari keberhasilan kaum komunis berkat kegiatan pendidikan SOBSI selama bertahun-tahun, SBII memberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, politik, dan keagamaan anggotanya. Para pemimpin Masyumi seperti Jusuf Wibisono, Natsir, dan Sjafruddin Prawiranegara kerap mengisi pelatihan. Menurut Remy Madinier dalam Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral, tujuan utamanya membentuk kader yang mampu menangkal serikat-serikat buruh komunis baik di perusahaan dan pabrik.

SBII juga berusaha meningkatkan kesejahteraan buruh dengan pelayanan sosial seperti pendirian poliklinik di Jakarta. “Apa yang diusahakan oleh SBII ini menunjukkan pembaruan dalam berpikir untuk kesejahteraan buruh,” tulis Hikmah, 12 Januari 1952. “Apalagi oleh SBII sendiri sejak lama telah berjalan pula tabungan buruh yang menolong buruh jika ditimpa kesengsaraan atau kesulitan.”

Menurut Puji Suwasono dalam “Sarekat Buruh Islam Indonesia 1947-1960”, skripsi di Universitas Indonesia, di bawah Daljono, SBII lebih terfokus pada pembenahan organisasi. Namun bukan berarti SBII meninggalkan fungsi utamanya sebagai alat perjuangan buruh. Misalnya, pada Oktober 1951, SBII Kring Super Motor Jakarta melakukan aksi mogok untuk menuntut premi beras dan libur tahunan. Pada tahun yang sama, Kring Kapal Willems Nugs melakukan mogok untuk menuntut tunjangan lebaran.

Langkah kontroversial ditempuh SBII ketika menyetujui Peraturan Pemerintah No 1/1951 mengenai larangan pemogokan pada perusahaan-perusahaan vital. Keputusan SBII mendapat kecaman dari SOBSI yang menuduh SBII, “sebagai organisasi buruh yang anti mogok dan cenderung membela majikan,” tulis Puji Suwasono.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Pembukaan Poliklinik SBII.
Foto
Pembukaan Poliklinik SBII.
Foto