Pilih Bahasa: Indonesia

Saat Indonesia Memilih Keluar dari IMF

Kerjasama dengan IMF mengundang reaksi keras dari kalangan kiri. Ketua PKI DN Aidit menuduh pemerintah bertekuk lutut pada kemauan asing.
DN Aidit, Ketua PKI, memprotes bantuan IMF.
Historia
pengunjung
6.6k

DUA bulan terakhir di pengujung 1962, garis-garis umum IMF sudah diketahui oleh berbagai lingkaran politik di Indonesia. Pada Februari 1963, isu apakah pemerintah akan berbelok ke kiri (mengandalkan bantuan Uni Soviet dan mengefektifkan Kabinet Nasakom) atau mengikuti anjuran sayap kanan masih tetap berada di posisi yang seimbang.

Sementara Sukarno sedang melakukan tur dunia, kebijakan “mengencangkan ikat pinggang” arahan IMF itu mengundang serangan keras, terutama dari PKI. DN Aidit, ketua umum PKI, menyatakan kalau menyerah kepada bantuan asing hanya akan membawa Indonesia dalam kekacauan ekonomi dan ketergantungan dana asing terus-menerus.

“Dia menegaskan,” tulis Mortimer, “Indonesia sanggup dan sudah seharusnya berdiri di atas dua kakinya sendiri, memobilisasi sumber dayanya sendiri bagi pembangunan kemerdekaannya. Untuk mencapai hal ini kerjakeras mesti dikerahkan kepada peningkatan produksi.”

Pada 4 Juni 1963, PKI menerbitkan pernyataan yang menyerang para pendukung Regulasi 26 Mei, menjulukinya “Manipol palsu” karena berani memajukan program mereka sendiri dengan mengatasnamakan Dekon. Serangan PKI diarahkan kepada Djuanda, yang dituding pengkhianat retorika revolusioner Dekon.

“Kendati protes terhadap Regulasi 26 Mei terus berlanjut, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda perbaikan: harga-harga komoditas turun, ekspor meningkat, dan penerimaan impor mengendur,” tulis Bradley Simpson.

Kampanye melawan Regulasi 26 Mei berlanjut sepanjang Juli-Agustus 1963. Front Nasional, Nahdlatul Ulama, Partai Katolik, Partai Nasional Indonesia, dan sejumlah kelompok mahasiswa segera bergabung satu suara. Sebaliknya TNI memilih diam. Sutikno menyebut bahwa para teknokrat tidak melihat tentara sebagai sekutu atau musuh rencana stabilisasi. Tetapi, AH Nasution diam-diam memberi tahu Sukarno persepsi para pejabat militer bahwa ketergantungan pada bantuan barat berarti mengurangi kemerdekaan.

Protes terhadap Regulasi 26 Mei akhirnya sukses pada 7 September 1963 lewat pernyataan Sukarno yang menyetujui Regulasi 26 Mei mesti dikoreksi. “Seminggu kemudian, skema stabilisasi dan semua dalilnya karam dihempas badai konfrontasi melawan Malaysia,” tulis Mortimer.

Saat konfrontasi melawan Malaysia memanas, kelompok oposisi berhasil mendesak Regulasi 26 Mei dicabut pada April 1964. “Sutikno dengan menyesal menyampaikan ‘jelas tidak ada harapan untuk stabilisasi’,” tulis Bradley Simpson. “IMF juga menunda bantuan US$30 juta yang sudah disepakati dengan Jakarta.”

Indonesia secara efektif keluar dari keanggotaan IMF pada 17 Agustus 1965, dan kembali bergabung pada 21 Februari 1967 ketika Sukarno berada di jurang kejatuhanya, sementara Soeharto mulai naik ke tampuk kekuasaan. Setahun kemudian pinjaman IMF cair sebesar US$51,75 juta dan selanjutnya Indonesia terus menjadi pasien IMF, sampai Soeharto tersungkur dari kursi kepresidenan yang didudukinya selama 32 tahun.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 35 Tahun 3
Kuliner Nusantara Rasa dan Cerita
Kali ini kami menyajikan kisah tentang makanan, tentang citarasa nusantara yang merentang sejak zaman dahulu kala. Tak hanya tentang masakan..
 
DN Aidit, Ketua PKI, memprotes bantuan IMF.
DN Aidit, Ketua PKI, memprotes bantuan IMF.