Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia

Sudah dimulai sejak zaman kolonial. Pada 1967, Soeharto mengukuhkannya dengan alasan memutar roda perekonomian.
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto
Historia
pengunjung
41.2k

Dua bulan setelah kup militer yang akhirnya menggulingkan Sukarno, CEO Freeport Langbourne Williams menelepon Forbes Wilson, geolog Freeport. Dia mendapat kabar baik dari dua eksekutif Texaco bahwa negosiasi Ertsberg akan segera dimulai.

Williams yakin, negoisasinya bakal mulus lantaran salah satu eksekutif Texaco, Julius Tahija, punya koneksi kuat dengan Soeharto, yang punya kans kuat untuk naik ke puncak kekuasaan. Julius Tahija adalah mantan tentara yang dekat Sukarno namun berubah menjadi penentang.

Sejatinya, pada April 1965 Freeport sudah mendapat lampu hijau untuk menambang di Ertsberg. Namun negosiasi tak kunjung selesai lantaran pemerintahan Sukarno menutup negerinya dari investasi asing. Ketika perubahan politik sudah menunjukkan akhir dari kekuasaan Sukarno, terlebih mendapat pinjaman senilai 60 juta dolar dari lembaga-lembaga dana Amerika, kekuasaan, langkah Freeport kian mantap.

Pada April 1967, tiga bulan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No 1/1967, Freeport Sulphur Incorporated menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya. Penandatangan itu, “membuat Freeport Sulphur perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah baru dan satu-satunya perusahaan yang menandatangani kontrak di bawah kondisi yang luar biasa seperti itu,” tulis Denise Leith dalam The Politics of Power: Freeport in Suharto’s Indonesia.

Penandatangan itu terbilang unik dan berani. Selain penandatangannya dilakukan ketua presidium kabinet Ampera Jenderal Soeharto, bukan oleh presiden, wilayah konsesinya (Irian Barat), masih dalam sengketa.

Menurut persyaratan kontrak itu, Freeport memperoleh masa bebas pajak selama tiga tahun serta konsesi pajak sebesar 35 untuk tujuh tahun berikutnya dan pembebasan segala macam pajak atau royalti selain lima persen pajak penjualan. “Namun segera setelah kontrak ‘generasi pertama’ ini ditandatangani, pemerintah menyadari bahwa kontrak itu perlu direvisi agar memberikan keuntungan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Mohammad Sadli, yang ketika itu menjabat menteri pertambangan, dalam buku Pelaku Berkisahdengan editor Thee Kian Wie. Sadli kelak menjadi anggota tim penasehat ekonomi Presiden Soeharto.

“Karena itu kontrak-kontrak ‘generasi kedua’ dibuat lebih restriktif dan kurang menguntungkan investor asing, termasuk untuk perusahaan Kanad, Inco, yang menambang nikel di Soroako, Sulawesi Selatan.”

UU PMA, produk hukum yang baru diciptakan di masa transisi kepemimpinan nasional, menjadi salah satu langkah pemerintahan Soeharto untuk menarik modal asing demi memulihkan perekonomian nasional.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 35 Tahun 3
Kuliner Nusantara Rasa dan Cerita
Kali ini kami menyajikan kisah tentang makanan, tentang citarasa nusantara yang merentang sejak zaman dahulu kala. Tak hanya tentang masakan..
 
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto