Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia

Sudah dimulai sejak zaman kolonial. Pada 1967, Soeharto mengukuhkannya dengan alasan memutar roda perekonomian.
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto
Historia
pengunjung
13.1k

INVESTASI asing bukan barang baru di Indonesia. Pada masa kolonial, melalui Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah membuka pintu bagi masuknya modal asing di sektor perkebunan. Sejumlah pengusaha Eropa pun berdatangan. Pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang memangkas waktu perjalanan Hindia Belanda-Eropa, membuat jumlah investor asing meningkat. Begitu juga ketika permintaan karet dunia melonjak. Sektor yang bisa dimasuki investor asing kemudian diperluas, termasuk ke pertambangan dan perbankan. Nilai investasi asing di Hindia Belanda pada 1930 mencapai 4 milyar gulden.

Kegiatan investasi berhenti ketika pendudukan Jepang. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi yang porak-poranda akibat perang. Semangat kemerdekaan mewarnai pemikiran dan kebijakan perekonomian nasional, termasuk soal modal asing.

“Seperti kebanyakan kaum nasionalis Indonesia lainnya, para pembuat kebijakan ekonomi di masa awal kemerdekaan amat terpikat oleh cita-cita kaum sosialis. Mereka menolak kapitalisme, karena kapitalisme diasosiasikan dengan kekuasaan kolonial,” tulis Thee Kian Wie dalam pengantar buku Pelaku Berkisah. “Dalam kenyataan, banyak kaum nasionalis itu menafsirkan ‘sosialisme’ sebagai ‘Indonesianisasi’ atau ‘pribumisasi’.”

Rencana Urgensi Ekonomi, yang disusun Menteri Perdagangan dan Industri Soemitro Djojohadikusumo pada 1951, dimaksudkan sebagai upaya mendorong industri sebagai penggerak perekonomian –karenanya juga disebut Rencana Urgensi Industri. Kendati Kabinet Natsir berusia pendek, Rencana Urgensi Ekonomi itu digunakan tiga kabinet selanjutnya. Kabinet Wilopo membuatnya lebih rinci. Disebutkan, sasaran pembangunan industri harus dapat melepaskan ketergantungan terhadap luar negeri. Perusahaan asing bisa menanamkan modal di luar industri kunci, dengan syarat bekerjasama dengan perusahaan swasta nasional.

“Walaupun selama berlangsungnya rencana tersebut dapat dibangun beberapa pabrik, pelaksanaannya bersifat sporadis,” tulis Thee Kian Wie. “Ketika menilai kemajuan program industri jangka panjang, Sumitro menekankan buruknya organisasi, tidak kompetennya manajemen, kurang praktisnya administrasi pemerintah dan peraturan keuangan, dan langkanya ahli teknik sebagai penyebab tiadanya kemajuan.”

Rencana Urgensi Ekonomi kemudian dihapus pada 1956 dan diganti dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama Indonesia. Rencana baru ini disetujui Parlemen dua tahun kemudian sehingga sebagian besar tak relevan lagi. Di sisi lain, pada tahun yang sama, Kabinet Karya di bawah PM Djuanda mengeluarkan UU No. 78/1958 tentang Penanaman Modal Asing. UU ini, yang digodok sejak 1953 dan mengalami beberapa kali revisi, sedikit demi sedikit menarik investor asing. Namun kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda membuat UU itu jadi tak berarti. Ditambah situasi politik dan keamanan yang tak stabil, investor asing ogah masuk ke Indonesia.

Munculnya Perpu No. 15/1960, yang menggantikan UU No. 78/1958, tak punya arti. Terlebih, sekali lagi, pemerintah melakukan nasionalisasi modal dari Malaysia dan Inggris sebagai dampak konfrontasi dengan Malaysia. Pada 1965, giliran perusahaan-perusahaan Amerika.

Halangan juga datang dari Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mengecam kebijakan pemerintah mengundang modal asing sebagai manifestasi dan masuknya kembali tangan-tangan nekolim. Pada 26 Mei 1963, misalnya, sebagai bagian dari program pembangunan yang bernama Deklarasi Ekonomi (Dekon), pemerintah mengumumkan program stabilisasi ekonomi dengan berupaya melakukan efìsiensi dan menarik modal asing. Muncullah sejumlah “peraturan-peraturan 26 Mei”. PKI menentang dan menyebutnya sebagai “Kapitulasi 26 Mei”. Seiring perkembangan politik luar negeri memanas, peraturan-peraturan itu dicabut pada April 1964.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 33 Tahun 3
Kejahatan Perang Belanda
Kisah ini kami hadirkan bukan untuk mengaburkan batas sikap tentang apa makna menjajah dan dijajah. Kami ingin membahas apa yang..
 
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto
Tim ahli ekonomi Presiden Soeharto. Kiri-kanan, atas: Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Soemitro Djojohadikusumo, Radius Prawiro. Kiri-kanan, bawah: Mohammad Sadli, Emil Salim, Frans Seda, dan Subroto.
Foto