Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Riuhnya Gagasan Milisi Negara

Dari zaman kolonial Belanda hingga sekarang, usulan wajib militer memicu perdebatan.
 
Kementerian Negeri Jajahan menerima delegasi dari Hindia Belanda (duduk) yang membawa misi membahas Indie Weerbaar di Amsterdam, Nederland, 1920-1930.
Foto
Historia
pengunjung
2.7k

Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan Pertahanan Negara untuk dibahas di DPR RI membuat publik bertanya-tanya: benarkah akan digelar wajib militer? Masyarakat terbelah dalam memberikan tanggapan. Ada yang setuju, banyak yang tidak.

Mereka yang setuju melihat wajib militer berguna jika sewaktu-waktu negara terancam. Sementara yang menolak berpendapat tidak ada keadaan apapun yang mendesak penerapan wajib militer. Bisa-bisa malah menguras anggaran.

Perdebatan soal perlu tidaknya “wajib militer” juga terjadi pada masa kolonial. Ancamannya nyata. Kala itu Perang Dunia I berkecamuk. Belanda khawatir gelombangnya sampai ke Hindia Belanda. Kalau itu terjadi, bisa-bisa tanah jajahannya lepas. Maka banyak pihak mengusulkan penguatan militer, termasuk menggaet milisi bumiputera.

Isu itu menjadi pembicaraan di Belanda maupun di Hindia. Pembentukan milisi bumiputera dianggap beralasan. Jumlah pemuda usia produktif di Hindia dirasa cukup banyak. Pun, “Perekrutan milisi akan membuka cadangan prajurit potensial dan akan lebih murah biayanya daripada perekrutan prajurit profesional,” tulis Kees van Dijk dalam Hindia Belanda dan Perang Dunia I.

Kelompok yang mendukung gencar berkampanye. Termasuk para pemimpin Central Sarekat Islam dan Boedi Oetomo, yang menganggap milisi bumiputera bagus untuk menanamkan disiplin dan meningkatkan kondisi fisik pemuda. Yang memprotes tak kalah galak. Semaoen, pentolan Sarekat Islam cabang Semarang, mengecam lewat brosur “Anti Indie Weerbaar” karena tak ingin melihat bumiputera jadi tameng Belanda jika pecah perang.

Gerakan pendukung milisi bumiputera mengkristal dalam Comite Indie Werbaar. Pada 3 Januari 1917, komite mengirim delegasi ke Belanda. Namun misi delegasi tak tercapai. Pemerintah Belanda merasa belum perlu melatih milisi bumiputera.

Toh, pada akhirnya pemerintah Belanda melibatkan bumiputera, melalui wajib militer, dalam Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) untuk menjaga Hindia dari ancaman eksternal maupun internal. Selama pendudukan di Indonesia, Jepang juga memberlakukan wajib militer yang ditampung dalam organisasi militer dan semimiliter Pembela Tanah air (Peta) dan Heiho. Bekas prajurit KNIL maupun Peta kelak berperan penting bagi masa depan militer Indonesia.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Kementerian Negeri Jajahan menerima delegasi dari Hindia Belanda (duduk) yang membawa misi membahas Indie Weerbaar di Amsterdam, Nederland, 1920-1930.
Foto
Kementerian Negeri Jajahan menerima delegasi dari Hindia Belanda (duduk) yang membawa misi membahas Indie Weerbaar di Amsterdam, Nederland, 1920-1930.
Foto