Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 3

Pungli Tak Pernah Pergi

Pemerintah bertekad memberantas praktik pungli. Perlu singkron dengan penguatan integritas aparat dan personalisasi pelayanan.
Historia
Historia
pengunjung
1.7k

Pendadakan Dulu Koreksi Kemudian

Dalam uraian pada Raker Kepala Daerah Seluruh Indonesia pada 7 Februari 1978, yang diterbitkan dengan judul Pokok-pokok Operasi Tertib Aparatur Pemerintah di Tingkat Pusat dan Aparatur Pemerintah di Tingkat Daerah, Sumarlin menjelaskan bahwa staf Opstib secara aktif mengumpulkan data dan informasi atas kasus-kasus tertentu.

Sumarlin juga menjelaskan tahap-tahap Opstib. Tahap pertama fokus pada operasi kejutan. Tahap kedua memberikan kesempatan kepada inspektur jenderal di tingkat pusat dan daerah guna meningkatkan kemampuan pengawasan dan penertiban sistem organisasi, personalia, dan tatalaksana. Tahap ketiga, mengkoordinasikan hasil-hasil Opstib tahap pertama dan kedua guna memantapkan Opstib lebih lanjut.

“Bila Opstib menemukan penyimpangan tugas dan bukti-bukti pelanggaran hukum pidana, maka laporannya diserahkan ke Kepolisian atau Kejaksaan,” tulis Rizki Febari penelitian yang kemudian diterbitkan menjadi buku Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia.

Salah satu institusi yang pertama disasar Opstib adalah pengadilan. Bondan Winarno mencatat, “dalam waktu relatif singkat, 15 hakim dari tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi dari beberapa provinsi telah dijaring untuk diinterogasi oleh Opstib.”

Dimulai dari pengadilan, lingkup kerja Opstib secara bertahap meluas ke institusi-institusi pemerintahan lain. Delapan bulan berjalan, Juni 1977 hingga Januari 1978, tercatat 927 penyimpangan di sejumlah departemen dalam bentuk kebocoran atau pemborosan keuangan negara, kompromi pajak dan bea cukai, komisi, suap atau pemerasan, imbalan jasa, pungli, dan lain-lain. Yang terbanyak terjadi di Departemen Dalam Negeri dengan 457 kasus penyimpangan.

Tindakan represif yang diambil berupa administratif hingga pidana. Selain itu, Sumarlin menyebut langkah-langkah lainnya. Misalnya, langkah penertiban atau penyempurnaan di bidang kelembagaan seperti reorganisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dalam catatan Bondan Winarno, untuk periode yang sama, tercatat 2.116 pejabat dari seluruh provinsi dinyatakan terlibat dalam 1.290 kasus. “Dari jumlah itu, 1.755 orang dikenai sanksi administratif, 263 dikenai tindakan hukum, sisanya adalah orang-orang di luar departemen yang dikenai sanksi lain,” tulis Bondan. Selain itu Bondan mencatat lima bupati, tiga wali kota, satu sekretaris daerah, 34 camat, 24 jaksa, dan 19 kepala cabang bank plat merah “ditertibkan”.

Opstib berhenti beroperasi pada 1983. Menjelang akhir operasi Sumarlin mengungkapkan, selama periode 1977 hingga Oktober 1982, Opstib mengungkap 7.181 kasus yang melibatkan 10.485 oknum aparatur negara termasuk pegawai di perusahaan plat merah.

Kendati terlihat masif, tapi jika dibandingkan dengan jumlah aparatur negara secara keseluruhan capaian itu belum seberapa. “Jumlah itu meliputi 0,3 persen dari seluruh pegawai negeri/aparatur negara. Dari jumlah itu 9.285 dikenai tindakan administratif dari yang paling ringan berupa teguran lisan atau tertulis sampai paling berat berupa pemecatan,” tulis Soedjono Dirdjosisworo dalam Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 36 Tahun III
Masa Lalu Partai NU
Salah satu organisasi muslim terbesar di negeri ini yang menjadi rebutan untuk mendulang suara pemilih muslim adalah Nahdlatul Ulama (NU)...
 
Historia
Historia