Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 2

Pungli Tak Pernah Pergi

Pemerintah bertekad memberantas praktik pungli. Perlu singkron dengan penguatan integritas aparat dan personalisasi pelayanan.
Historia
Historia
pengunjung
1.5k

Dari Pak Sidik hingga Operasi Tertib

Senin pagi, 15 Juli 1974. Ahmad Sidik, pegawai administrasi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), kena omel atasannya karena datang terlambat. M. Harta, sang atasan, mesti berangkat pagi-pagi untuk mengurus pencairan gaji karyawan RSCM di Kantor Bendahara Negara (KBN). Buru-buru mereka berangkat ke Kantor KBN di Jalan Ir. H. Djuanda.

Dalam perjalanan, Harta gelisah memikirkan cara berkelit dari permintaan kekurangan uang pelicin sebesar Rp 6.000 untuk oknum-oknum KBN. Sidik mencoba menenangkan atasannya dengan menunjukkan uangnya Rp 3.500 yang bisa dijadikan jaminan.

Benar saja, setiba di KBN, beberapa oknum langsung menagih uang pelicin kepada Harta dan Sidik. Tapi Sidik berusaha mengulur waktu. Tanpa dinyana, tiba-tiba datanglah rombongan Menteri Keuangan Ali Wardhana. Bersamaan dengan itu, Sidik membuka kopiahnya. Harta dan orang-orang di ruangan kaget begitu menyadari Sidik adalah Menteri Penertiban Aparatur Negara J.B. Sumarlin.

Cerita unik itu dicatat Bondan Winarno dalam buku J.B. Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Sawah. Tak hanya itu, Bondan Winarno juga mencatat beberapa aksi Sumarlin membongkar praktik pungli di beberapa instansi seperti Kantor Pajak Jakarta dan Kantor Imigrasi.

Saat itu pungli menjadi penyakit yang lekat dengan birokrasi. Usaha memberangusnya bukan tak ada, tapi selalu menemui jalan buntu. Tim Walisongo salah satunya. Untuk pemberantasan korupsi, pemerintah pernah membentuk sebuah tim yang dikenal sebagai Komisi Empat pada 31 Januari 1970. Salah satu temuan menghebohkan adalah kasus Presiden Direktur Pertamina Ibnu Sutowo yang dicurigai memanfaatkan sebagian pendapatan perusahaan untuk tujuan politik. Ironisnya, tanpa alasan yang jelas, Komisi Empat dibubarkan pada Juni 1970. Publik kembali kecewa. Selain Komisi Empat, pemerintah juga membentuk Komisi Anti Korupsi (KAK). Namun, dua bulan setelah terbentuk, KAK dibubarkan.

Langkah yang “angin-anginan” itu membuat masyarakat gerah. Banyak kalangan, terutama mahasiswa, tak surut memprotes.

Guna memberangus pungli yang terlanjur menjamur dalam birokrasi, Presiden Soeharto mencanangkan satu progam yang dikenal sebagai Operasi Tertib (Opstib). Pada Juni 1977 Soeharto menunjuk Sumarlin sebagai koordinator Opstib. Opstib kemudian diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 9/1977 tertanggal 15 September 1977.

Secara kelembagaan, Opstib dibentuk di tingkat pusat dan daerah. Sumarlin ditunjuk untuk mengkoordinasi pelaksanaannya. Guna memperlancar, Kepala Staf Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) Laksamana TNI Sudomo membantu departemen atau lembaga untuk mengadakan penertiban secara operasional.

Sudomo langsung melakukan gebrakan. Pada Oktober 1977, dia bak seorang pahlawan ketika melakukan operasi kejutan di kantor Imigrasi, stasiun penimbangan truk, dan pasar-pasar untuk membongkar praktik pungli. Untuk menerima pengaduan dari masyarakat, Opstib membuka Kotak Pos 999. Sudomo mengatakan, dia telah menerima 1.763 surat untuk Opstib yang masuk melalui Kotak Pos 999.

“Sudomo menciptakan sebuah akronim baru pungli untuk pungutan liar dan secara khusus menargetkan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta di mana sejumlah pejabat ditangkap dan beberapa dari mereka bahkan dipenjara,” tulis Bibhu Prasad Routray dalam “Articulations of Dissent in An Authoritarian Regime: A Case Study of Indonesia under The New Order, 1074-1985”, disertasi di Jawaharlal Nehru University tahun 2000.

Gebrakan awal Opstib sempat menimbulkan berbalas celetukan. Mulanya Ali Sadikin nyeletuk agar Opstib dimulai dari atas. Sehari kemudian Sudomo menjawab, “Dari bawah, sebab pungli (pungutan liar) di bawah banyak dirasakan oleh masyarakat luas.”

Lalu, sekitar dua bulan kemudian, Jenderal (purnawirawan) A.H. Nasution menyebut Opstib tanpa sistem dan konsepsi. Sudomo menanggapinya dengan keras tapi kemudian dia bertamu ke rumah Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Di situ akhirnya Nasution memahami tekad Sudomo. “Keberanian dan tekad-bulat lebih penting dari segala macam konsepsi,” kata Nasution, dikutip Tempo, 1 Oktober 1977. “Karena itu saya berikan dukungan moril kepadanya.”

Opstib menargetkan operasinya dalam lingkup departemen, lembaga pemerintah nondepartemen, lembaga tinggi negara, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan pemerintah daerah. Dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 29 Desember 1977, Presiden Soeharto memberikan “petunjuk” tentang langkah penertiban aparatur. Dia menekankan Opstib harus dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Dalam rangka Operasi Tertib agar menteri-menteri dan para pejabat yang berwenang tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas dan cepat apabila terjadi penyelewengan atau apabila melihat gejala penyelewengan di dalam lingkungannya,” ujarnya.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 35 Tahun 3
Kuliner Nusantara Rasa dan Cerita
Kali ini kami menyajikan kisah tentang makanan, tentang citarasa nusantara yang merentang sejak zaman dahulu kala. Tak hanya tentang masakan..
 
Historia
Historia