Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Pungli Tak Pernah Pergi

Pemerintah bertekad memberantas praktik pungli. Perlu singkron dengan penguatan integritas aparat dan personalisasi pelayanan.
Historia
Historia
pengunjung
1.7k

Pungutan liar atau pungli menjadi sorotan publik setelah tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, yang dipimpin Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, melakukan operasi tangkap tangan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), 11 Oktober 2016. Beberapa pegawai yang kedapatan melakukan pungli untuk pengurusan buku pelaut dan surat kapal ditangkap.

Menariknya, beberapa jam sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang antara lain membahas pemberantasan pungli. Usai rapat presiden mendapat laporan dari kapolri tentang operasi tangkap tangan tersebut. Presiden segera menuju kantor Kemenhub. Dalam konferensi pers, presiden menyatakan tak ada toleransi bagi pelaku pungli yang tertangkap.

Tak lama, pada 20 Oktober, presiden menandatangani Peraturan Presiden No. 87/2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kemudian disebut Satgas Saber Pungli. Satgas ini menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Pengendali dan penanggungjawab Satgas adalah Menko Polhukam Wiranto. Sementara ketua pelaksanannya Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.

“Pungli adalah fenomena birokrasi mutakhir yang sebenarnya jejaknya sudah berlangsung sejak zaman dulu, sisa-sisa budaya patrimonial masa lalu,” ujar Adrianus Eliasta Meliala, anggota Ombudsman Republik Indonesia yang juga mengajar di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, kepada Historia.

Keberadaan Satgas Saber Pungli mengingatkan kita pada Operasi Tertib (Opstib) pada 1970-an.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 36 Tahun III
Masa Lalu Partai NU
Salah satu organisasi muslim terbesar di negeri ini yang menjadi rebutan untuk mendulang suara pemilih muslim adalah Nahdlatul Ulama (NU)...
 
Historia
Historia