Pilih Bahasa: Indonesia
Listrik Masuk Desa (3)

Politik Listrik Orde Baru

Salah satu program unggulan Orde Baru ini dipakai untuk kepentingan politik sebagai bahan kampanye pemenangan Golkar.
 
NRECA memberikan pelatihan operasional distribusi dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan di kantor operasi sementara di Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Foto
Historia
pengunjung
2.4k

SOEHARTO biasanya mengirimkan beberapa menteri untuk meresmikan program Listrik Masuk Desa di sebuah desa. Acara peresmian dipakai untuk mengaitkan Golkar dan Orde Baru dengan program tersebut. Cara ini terus dilakukan hingga kekuasaannya runtuh.

“Banyak desa dialiri listrik. Namun penduduk desa bukan hanya mendapatkan listrik di rumah-rumah mereka, mereka juga ‘disetrum’, boleh dikatakan, untuk memberikan suara mereka ke Golkar,” tulis Anto Mohsin.

Hal yang sama terjadi pada Koperasi Listrik Pedesaan (KLP). Sekalipun keputusan tertinggi berada di tangan anggota koperasi, investasi modal yang diperoleh dari iuran anggota sangatlah kecil. Akibatnya keterlibatan pemerintah justru menciptakan ketergantungan, bahkan seringkali dimanfaatkan untuk tujuan politik.

“Selama 1980-an dan awal 1990-an pemerintah melalui partai yang berkuasa menggunakan KLP SR sebagai pengumpul suara,” tulis Catoer Wibowo dalam “Demand-Side Management at Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani, Indonesia”, tesis master di Universitas Flensburg, Jerman, tahun 2004. “Kondisi yang dipengaruhi politik ini membuat KLP SR dalam banyak kasus dalam posisi tidak menguntungkan. Dalam satu kasus KLP SR harus menginstal jaringan listrik untuk villa milik pemerintahan yang berjarak sekira 11 km dari pembangkit listrik terdekat sementara tak ada permukiman penduduk di sepanjang jalan.”

Pemerintahan Soeharto sendiri tak kekurangan dana untuk menjalankan program Listrik Masuk Desa. Pada 1990, misalnya, pemerintah mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia dan dana hibah dari Jepang.

Namun salah satu tujuan program ini untuk melibatkan koperasi pada akhirnya menemui kegagalan. Setelah reformasi, kondisi KLP carut-marut. Mereka menghadapi banyak kendala seperti kenaikan harga listrik, besarnya biaya operasional karena tidak adanya subsidi bahan bakar minyak, hingga mesin pembangkit yang rusak. Bahkan mereka menangguk utang atas pembelian listrik dari PLN. Setelah berlarut-larut, KLP dibubarkan dan para pelanggannya dialihkan ke PLN.

Listrik Masuk Desa masih menjadi program pemerintah selanjutnya, kendati gaungnya kurang terdengar. Pada 2013, misalnya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, di bawah kepemimpinan Helmy Faishal, membuat iklan layanan masyarakat tentang listrik masuk desa. Iklan layanan berdurasi 1,5 menit ini mengisahkan seorang anak dari dusun Nangga Paria, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang berkirim surat kepada sang menteri tentang ketiadaan listrik di desanya. Suratnya direspon. Panel-panel surya dipasang di desanya hingga listrik pun menyala.

Toh, kendati program ini sudah dicanangkan hampir setengah abad lalu, masih ada desa-desa yang gelap gulita. Lalu sampai kapan semua desa di Indonesia akan terang-benderang, sementara PLN sendiri kini menghadapi krisis listrik?

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
NRECA memberikan pelatihan operasional distribusi dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan di kantor operasi sementara di Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Foto
NRECA memberikan pelatihan operasional distribusi dan pemeliharaan jaringan yang dilaksanakan di kantor operasi sementara di Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Foto