Pilih Bahasa: Indonesia

Perdebatan Lingkungan di Volksraad

Sejak 1930 perhatian para politikus parlemen di Hindia Belanda mulai tercurah ke isu-isu lingkungan.
Penebangan pohon pada masa kolonial Hindia Belanda.
Foto
Historia
pengunjung
1.5k

PADA 1919 peraturan tentang cagar alam kembali ditelurkan. Keputusan ini termaktub dalam Staatsblad No 90 dan 392. “33 cagar alam –sebagian di luar Jawa– dibuat dengan menyertakan petisi yang diajukan perhimpunan itu (NIVN),” tulis Boomgaard. Kebanyakan cagar alam itu berukuran kecil.

Pemerintah memperkuat peraturan itu dengan melarang perburuan cenderawasih dan merpati berjambul pada 1922. Peraturan ini merevisi sebagian peraturan 1909. Revisi total terhadap peraturan 1909 keluar pada 1924 melalui Staasblad No 234.

“Peraturan kali ini memuat daftar hewan yang dilindungi dari seluruh kepulauan: delapan spesies mamalia –di antaranya orangutan– dan 53 spesies unggas,” tulis Peter Boomgaard. Jumlah itu termasuk insektivora (organisme pemakan serangga dan hewan kecil).

Peraturan itu juga memperkenalkan surat izin menembak dan musim terlarang untuk berburu. “Tapi peraturan itu hanya berlaku efektif di Jawa, tidak di luar pulau itu. Sulit dijelaskan mengapa peraturan itu, meski disiapkan para ahli, jauh dari harapan,” tulis JH Westermandalam “Wild Life Conservation in the Netherlands Empire, its National, and International Aspects”.

Kegagalan pemerintah menyusun perangkat hukum pelestarian alam menuai kecaman. Tak tanggung-tanggung, kecaman itu datang dari masyarakat di negeri induk. “Nederlandsch Commise voor Internationale Natuurbescherming (Komisi Belanda untuk Pelestarian Alam Internasional) menilai pemerintah kolonial sedikit berbuat, banyak terlambat,” tulis Boomgaard. Meski kecil, komisi ini terdiri dari orang-orang berpengaruh. Tapi itu tak berarti banyak bagi pemerintah kolonial.

Ada jeda enam tahun sejak 1924. Pemerintah kolonial tak mengambil langkah apapun terkait konservasi alam. Apalagi lingkungan tak pernah menjadi isu khalayak. Tapi ini berubah ketika memasuki 1930. Suatu kali Volksraad (Dewan Rakyat) bersidang. Salah satu sidangnya membahas pelestarian lingkungan. Ini agak mengejutkan karena, “Konservasi tak pernah menjadi isu penting bagi gerakan nasionalis meski isu itu kadangkala sedikit menarik perhatian,” tulis Robert Cribb.

Dalam sidang itu Volksraad mengeluarkan beberapa poin penting untuk pemerintah kolonial. Antara lain pendirian lebih banyak suaka margasatwa; perluasan cagar alam; perlindungan sejumlah spesies hewan, baik di dalam maupun di luar suaka margasatwa; pembatasan dan pelarangan berburu dalam beberapa kasus; pelarangan total ekspor hewan yang dilindungi, baik hidup maupun mati.

Setahun kemudian, pemerintah menelurkan dua peraturan tentang perlindungan margasatwa (Staatsblad No 134 dan 266). Tersebut dalam peraturan itu amanat agar meluaskan suaka margasatwa dan melarang ekspor beberapa jenis burung dan mamalia liar, juga gading gajah. Untuk penerapannya, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perburuan (Staatsblad No 133 dan 265). Poin penting peraturan itu adalah pembatasan perburuan yang lebih ketat.

Peraturan itu kian lengkap pada 1932 dengan keluarnya Staatsblad No 17. Peraturan ini memperbaiki peraturan 1916 tentang cagar alam. Karena peraturan ini, luas cagar alam di Hindia Belanda bertambah. “Tambahan itu berasal dari Baluran di Jawa (25.000 hektar), Gunung Leuser, Sumatra Selatan, dan Way Kambas di Lampung (900.000 hektar), dan Kutai dan Kotawaringin/Sampit –sekarang Tanjung Puting–di Kalimantan (650.000 hektar),” tulis Boomgaard.

Tak seperti peraturan sebelumnya, sebagian besar publik menerima peraturan itu. Meski semua peraturan itu lebih ditujukan untuk kepentingan kolonial, kecaman untuk pemerintah kolonial berkurang.

Tiga peraturan itu sempat direvisi. Ordonansi Perburuan dan Perlindungan Satwa Liar disempurnakan beberapa kali selama 1939-1940. Salah satu poin terbarunya pengenaan izin menembak. Sementara Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1932 direvisi pada 1941.

Hanya saja masalah tetap muncul. Bagaimana menjaga suaka margasatwa dan cagar alam itu? Sampai akhir masa pendudukan Belanda pada 1949, jumlah kawasan konservasi mencapai 120 buah dengan luas total2,5 juta hektar.

Pemerintah mengalami keterbatasan tenaga untuk pengawasan amat terbatas. Petugas Dinas Kehutanan tak bisa selalu mengawasi tiap jengkal wilayah itu. Pelanggaran pun kerap terjadi karena penegakan hukum yang kurang mumpuni.

Tapi peraturan itu mampu bertahan. “Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih menerapkan peraturan peninggalan kolonial. Setidaknya hingga 30 tahun ke depan,” tulis sejarawan Robert Cribb.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Penebangan pohon pada masa kolonial Hindia Belanda.
Foto
Penebangan pohon pada masa kolonial Hindia Belanda.
Foto