Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 2

Penelitian Menyeluruh Kekerasan Serdadu Belanda di Indonesia

Pemerintah Belanda mendukung pengungkapan kekerasan serdadu Belanda di Indonesia.
Dua orang Indonesia dieksekusi tentara Belanda di Sukabumi.
Foto
Historia
pengunjung
13.9k

Penanggungjawab Kekerasan

Akhir September itu, setelah setahun penantian, akhirnya disertasi Limpach terbit. Dalam bukunya Limpach lebih lanjut menelanjangi koalisi para pelaku kekerasan di dalam struktur militer dan sipil yang dalam semua jajaran bertanggung jawab melakukannya. Tiga wakil tertinggi kekuasaan di Hindia Belanda bersama-sama bertanggung jawab terhadap kekerasan ekstrem itu.

Mereka adalah Panglima Tentara Jenderal Simon Spoor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Huib van Mook dan Jaksa Agung Henk Felderhof. R my Limpach menyebut ketiganya melakukan “judi militer, dengan taruhan nyawa puluhan ribu orang Indonesia dan Belanda”. Bagaimana jalannya judi militer oleh para pembesar tadi belum pernah diungkap sampai sekarang.

Kesimpulan ini berlawanan dengen pendirian pemerintah Den Haag. Nota Ekses tahun 1969, menyebut kekerasan itu cuma pelanggaran insidentil yang dilakukan oleh oknum-oknum militer tententu.

R my Limpach mendasarkan penelitiannya pada arsip jaksa penuntut umum, sekretariat negara (algemene secretarie), pengacara-pengacara Van Rij dan Stam serta amtenar, tetapi juga pada 885 pucuk surat para veteran yang ada dalam arsip acara televisi Achter het Nieuws (Di balik berita) milik organisasi penyiaran VARA. Acara ini menerima banyak surat sebagai reaksi terhadap wawancara dengan Joop Hueting. Pada tahun 1969, Hueting yang pernah dikirim ke Indonesia dalam acara itu pertama kali mengungkap telah berlangsungnya kekerasan ekstrem.

Dari penelitian itu terbukti bahwa Jenderal Spoor yang membawahi 200 ribu pasukan telah menerapkan tujuan militer yang tidak mungkin bisa tercapai. Begitu kekerasan militer itu terjadi, Spoor menerimanya saja, demikian kata Limpach. Tanggung jawab penguasaan sebuah wilayah “digeser ke atas atau ke bawah, seperti kentang panas”.

Selain itu, “troika kolonial” ini juga beranggotakan kekuasaan sipil tertinggi, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, yang menurut R my Limpach, “dalam menjalankan kebijakan selalu melangkahi mayat”, dan Jaksa Agung Henk Felderhof. Tokoh terakhir ini ikut menentukan perlindungan yuridis militer terhadap pasukan Belanda.

Tanggung jawab akhir berada di Den Haag dan bukan Jakarta yang bagi Belanda waktu itu masih bernama Batavia. Limpach, “Pemerintah Den Haag bertugas mengawasi para pemimpin tertinggi di Batavia, dan mereka tidak hanya lalai lantaran jarak yang begitu jauh, tetapi juga jelas-jelas tidak mau bertindak”.

Adalah Menteri Luar Negeri Bert Koenders yang langsung bereaksi terhadap penemuan R my Limpach ini. Pemerintah berniat melakukan pertimbangan teliti, demikian Koenders yang September lalu sudah tidak menutup kemungkinan dilakukannya penelitian baru. Yang dimaksudnya dengan pertimbangan teliti itu adalah keterlibatan banyak kalangan, termasuk para veteran yang selalu dituding sebagai pelaku kekerasan. Ini tidak boleh merupakan halangan untuk meneliti lembaran-lembaran hitam dalam sejarah Belanda, demikian Menlu yang berasal dari partai buruh PvdA ini. Menyusul keputusan melakukan penelitian menyeluruh, Koenders berujar, “Penting bagi bangsa kita untuk berani melihat kaca sejarah, apalagi kalau kita akan berbicara dengan negara lain.”

 
Terpopuler di Historia 
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 35 Tahun 3
Kuliner Nusantara Rasa dan Cerita
Kali ini kami menyajikan kisah tentang makanan, tentang citarasa nusantara yang merentang sejak zaman dahulu kala. Tak hanya tentang masakan..
 
Komentar anda
Dua orang Indonesia dieksekusi tentara Belanda di Sukabumi.
Foto
Dua orang Indonesia dieksekusi tentara Belanda di Sukabumi.
Foto