Pilih Bahasa: Indonesia

Operasi Onta Mencegah Masuknya Komunisme dari Timur Tengah

Satuan Khusus Intelijen menggelar operasi bersandi Onta untuk mencegah masuknya komunisme dari Timur Tengah.
Tiga pemimpin NLF (National Liberation Front): Salim Rubai Ali (Presiden Yaman Selatan), Abdul Fattah Ismail, dan Ali al-Nasir Muhammad al-Hasani.
Foto
Historia
pengunjung
32.3k

Rezim Orde Baru didirikan setelah menyingkirkan Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret), Jenderal Soeharto mengeluarkan kebijakan pertama yaitu membubarkan dan melarang PKI. Komunisme terlarang di negeri ini hingga saat ini.

Rezim Orde Baru selalu mewaspadai komunisme baik di dalam maupun dari luar termasuk dari Timur Tengah. Di Irak, Suriah, Libya, Mesir, dan Yaman, komunisme pernah mendapat tempat dan memainkan peran politik penting pada 1960-an. Oleh karena itu, intelijen Indonesia menempatkan negara-negara tersebut bersama Uni Soviet, Korea Utara, dan Vietnam Utara, sebagai sumber potensial penyebaran komunisme.

Mulai tahun 1969, Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel) di bawah Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) mengawasi kedutaan besar Irak, Suriah, Mesir, dan Yaman di Jakarta. Bahkan, pada Februari 1973, Satsus Intel menggelar operasi bersandi Onta.

“Operasi Onta yaitu operasi pengintaian dan penyadapan selama sepuluh hari terhadap warga kedutaan Irak dan konsulat Yaman. Pada kwartal ketiga, dua operasi pengintaian kilat yakni Onta II dan Onta III dilanjutkan terhadap para diplomat yang sama,” tulis Ken Conboy dalam Intel: Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia.

Masih pada September 1973, Satsus Intel menempatkan satu tim permanen di bandara internasional Kemayoran. Tim ini mengarsipkan foto berwarna paspor Arab lebih dari selusin negara dan mencocokkan nama-nama mereka dengan daftar nama yang dicurigai yang dikumpulkan berkat kerja sama dengan badan intelijen asing.

“Di antara semua negara tersebut, hanya Yaman-lah yang menimbulkan kecurigaan intelijen Indonesia,” tulis Conboy. Hal ini karena Yaman terbagi dua: Yaman Utara dan Yaman Selatan. Dengan dukungan Uni Soviet, Yaman Selatan merdeka pada 1967 dan menjadi negara berhaluan Marxis-Leninis. Yaman baru bersatu setelah Uni Soviet runtuh.

Menurut Conboy, Satsus Intel telah mencatat kegiatan-kegiatan mencurigakan diplomat Yaman. Mereka kerap melakukan pertemuan rutin dengan personel kedutaan Uni Soviet, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Warga konsulat Yaman juga kerap menerima sejumlah kunjungan Indonesia keturunan Arab pada jam-jam kunjungan yang tidak lazim. Satsus Intel percaya pihak konsulat telah menjadi sponsor pembentukan Panitia Sembilan, sebuah dewan beranggotakan sembilan orang Indonesia keturunan Arab di Bogor yang bersimpati kepada pemerintah Yaman.

Satsus Intel kemudian melakukan penyadapan terhadap konsulat Yaman selama satu dasawarsa dan menyalin surat-surat yang masuk dan keluar dari konsulat. Demikian juga dengan korespondensi terkait Panitia Sembilan yang isinya mendorong keterlibatan dengan masalah dalam negeri Yaman dan mendorong pembentukan partai politik Indonesia atas nama solidaritas Islam.

“Belakangan, ternyata Panitia Sembilan bentukan Yaman ini tidak lebih dari omong kosong,” tulis Conboy. Ancaman komunisme dari Timur Tengah hanya ketakutan yang berlebihan. Justru, kata Conboy, “yang jauh lebih serius adalah ancaman ekspor dari Timur Tengah yang lain: terorisme internasional.”

 
Terpopuler di Historia 
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 35 Tahun 3
Kuliner Nusantara Rasa dan Cerita
Kali ini kami menyajikan kisah tentang makanan, tentang citarasa nusantara yang merentang sejak zaman dahulu kala. Tak hanya tentang masakan..
 
Komentar anda
Tiga pemimpin NLF (National Liberation Front): Salim Rubai Ali (Presiden Yaman Selatan), Abdul Fattah Ismail, dan Ali al-Nasir Muhammad al-Hasani.
Foto
Tiga pemimpin NLF (National Liberation Front): Salim Rubai Ali (Presiden Yaman Selatan), Abdul Fattah Ismail, dan Ali al-Nasir Muhammad al-Hasani.
Foto