Pilih Bahasa: Indonesia

Mobil Mercy Mantan Menteri Ekonomi Disita

Memiliki devisa di luar negeri tanpa izin, mantan menteri perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo ditangkap dan diseret ke pengadilan.
Iskaq Tjokrohadisurjo (kiri) bersama Sukarno dalam kunjungan kerja di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Historia
pengunjung
5.7k

KOMISI Pemberantasan Korupsi menyita tujuh mobil mewah milik Luthfi Hasan Ishaaq, tersangka suap kuota impor daging sapi yang juga mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera. Mobil-mobil tersebut diduga hasil pencucian uang.

Dalam sejarah, penyitaan mobil mewah pernah menimpa Iskaq Tjokrohadisurjo, politisi kawakan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan mantan menteri perekonomian Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Penyitaan tersebut tentu saja bukan karena pencucian uang karena UU anti pencucian uang baru tersedia pada 2002.

Pada 14 April 1958, Kejaksaan Agung memeriksa Iskaq dan menemukan bukti yang cukup untuk mengajukannya ke pengadilan. Yakni terkait kepemilikan devisa di luar negeri, berupa uang, tiket pesawat terbang dan kereta, serta mobil, tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN).

Iskaq menjawab semua tuduhan itu dengan menjelaskan satu per satu. Pada 1953, sebelum menjadi menteri perekonomian, sebagai pengacara dia menangani klien di Makassar mengenai perkara klaim asurasi jiwa sebesar fl.100.000, yang dibayarkan di Belanda. Dia berhasil dan mendapatkan honor 10 persen atau fl.10.000.

Pada akhir masa jabatannya sebagai menteri perekonomian, pertengahan tahun 1954, Iskaq mendapat tugas untuk berunding soal pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda. Di sana, sahabatnya, Mr Muchjidin, meminjamkannya uang fl.7.200 untuk mencukupi pembelian Mercedes Benz 300 seharga fl.17.200. Merujuk keputusan Dewan Moneter tanggal 26 Juli 1954, Iskaq menganggap mobil itu sebagai devisa bebas yang tak perlu izin LAAPLN, bukan devisa negara.

Iskaq menguatkan argumennya dengan keputusan rapat ke-81 Kabinet Ali I tanggal 4 November 1954 bahwa menteri keuangan mengeluarkan instruksi umum untuk membebaskan presiden, wakil presiden, dan para menteri dari pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (TPI) dalam pembelian sebuah mobil di luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Jika dijual, baru mobil tersebut dikenakan TPI. Dia juga mengajukan pengalaman menteri agama yang bisa memasukkan mobilnya ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 5/I tanggal 5 Februari 1955.

Sebulan setelah membeli mobil itu, Iskaq memberitahukan jaksa agung dalam suatu pembicaraan. Selain itu, kepemilikan devisa di luar negeri yang kemudian dibelikan mobil telah diketahui oleh Inspeksi Keuangan dan dilaporkan ke ketua Dewan Moneter.

Sementara mengenai uang dari Lim Kay, utusan Dewan Pimpinan Pusat PNI, sejumlah M$3.363 atau US$1.008 untuk pembelian tiket pesawat Singapura-Jerman Barat pada 1954 dan menerima uang sebanyak fl.5.000 dari Seylhouwer di Jerman Barat untuk tiket kereta api dari Jerman Barat ke Paris, Iskaq menganggap tuduhan itu aneh dan salah alamat. Soalnya, kejadian tersebut terjadi pada 1955 ketika dia tak lagi menjabat menteri –namun, saat itu Iskaq hendak ditangkap terkait kebijakannya selama menjadi menteri yang menguntungkan PNI. Menerima sumbangan tak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan sama sekali tak merugikan pemerintah sehingga tak perlu izin LAAPLN.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mr Baharsan dan pembelaan Iskaq, pada 4 Januari 1960 Hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta M. Soebagio memutuskan menolak eksepsi Iskaq dan menjatuhkan vonis hukuman penjara sembilan bulan dan denda Rp 200.000 –tambahan hukuman kurungan lima bulan jika denda tak dibayar. Terdakwa juga menanggung biaya perkara. Barang bukti berupa mobil Mercedes Benz 300 disita untuk negara.

Iskaq naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dia berharap pengadilan membebaskannya dari segala tuduhan dan mengembalikan mobil Mercedes Benz 300. Bandingnya ditolak. Tak patah arang, Iskaq meminta grasi kepada presiden. Presiden mengabulkan. Sukarno bagaimanapun mengenal Iskaq sebagai sesama pendiri PNI pada 1927 di Bandung.

Berkat grasi tersebut, Iskaq tak harus menjalani hukuman. Tapi dia tak bisa mendapatkan kembali mobilnya, Mercedes Benz 300.

Lebih lengkapnya, baca laporan utama mengenai Retooling: Kenapa Pemberantasan Korupsi Selalu Gagal? di Majalah Historia No. 2 Tahun 1, 2012.

 
Terpopuler di Historia 
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Komentar anda
Iskaq Tjokrohadisurjo (kiri) bersama Sukarno dalam kunjungan kerja di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Iskaq Tjokrohadisurjo (kiri) bersama Sukarno dalam kunjungan kerja di Bukittinggi, Sumatera Barat.