Pilih Bahasa: Indonesia
Bapekan (2)

Kirim Pengaduan ke Tromol No 8

Uniknya, tak sedikit surat pengaduan di luar masalah korupsi.
Historia
Historia
pengunjung
5.2k

BAPEKAN (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara) menggelar sidang pertama, yang tertutup untuk wartawan, pada 29 September 1959. Sidang itu dihadiri presiden dan Menteri Pertama Djuanda. Namun informasi mengenai sidang itu bocor juga. “Mereka merumuskan cara kerja Bapekan,” tulis Merdeka 30 September 1959. Dalam keterangannya pada pers, Djuanda meminta instansi lain untuk membantu Bapekan dan tak perlu khawatir terhadap kehadiran Bapekan. Sebaliknya, Djuanda berharap Bapekan tak hanya mencari-cari kesalahan orang lain.

Kehadiran Bapekan ternyata disambut masyarakat. Meski tak membuka kantor perwakilan di daerah, kegiatan Bapekan diketahui masyarakat melalui pemberitaan radio dan koran. Bermacam surat pengaduan dari berbagai daerah pun berdatangan ke alamat pos Bapekan, Tromol No 8 Jakarta. Di kantor Bapekan di Jalan Prapatan 42, Jakarta Pusat, personel Bapekan membaca surat-surat itu, membubuhkan catatan, dan memverifikasi nama pengirim dan informasi pengaduan.

Uniknya, meski tugas Bapekan terjabar jelas, tak sedikit surat pengaduan di luar masalah korupsi. Ada surat berisi laporan penganiayaan Djasmani, kepala desa Damarsari, terhadap warganya hingga tewas pada Agustus 1959. Ada pula warga yang melaporkan anggota tentara Siliwangi 9, Praka Habib, menganiaya seorang warga desa Bojongsoka pada Desember 1960. Terhadap laporan-laporan seperti ini Bapekan menyarankan pengirimnya meneruskan ke polisi.

Terkait laporan korupsi, pengaduan warga tak melulu soal korupsi besar. Dalam suratnya tertanggal 15 Oktober 1959, Gandasastra, seorang prajurit rendahan di Batalyon 609 Kodam Kalimantan Barat, mengadukan komandan batalyonnya yang memotong uang saku anggotanya sebesar Rp 75 dan mewajibkan membeli peralatan militer yang sukar izin dan pemakaiannya. Gandasastra berharap Bapekan menindaklanjuti laporannya. Bapekan meneruskan laporan itu ke Inspektur Djenderal Pengawasan Umum Angkatan Darat (Irdjenpu-AD) di Jakarta.

Pengaduan serupa datang dari Malang. Mat Sidik, seorang prajurit rendahan, melaporkan kekayaan tak wajar yang dimiliki beberapa anggota Batalyon 512 Malang dan komandannya. Beberapa anggota menggunakan kendaraan hasil operasi mereka di Gorontalo –dalam operasi penumpasan PRRI/Permesta. “Kendaraan itu berseliweran di Malang,” tulis Mat Sidik. Bahkan, ada anggota yang membawanya pulang. Menurutnya, penggunaan untuk kepentingan pribadi itu dilarang. Sebagai tindak lanjut, Bapekan menanyakan perihal kebenaran surat ini kepada Inspektur Djenderal Penilikan Umum Angkatan Darat.

Bagian Staf Angkatan Darat di Departemen Pertahanan menangani dua laporan itu. Dalam suratnya kepada Bapekan tertanggal 30 Desember 1959, mereka berjanji akan segera menindaklanjutinya dan mengirim surat ke Pangdam Jawa Timur dan Kalimantan Barat menyangkut perkara tersebut. Selain itu, mereka berharap hubungan Irdjenpu dengan Bapekan lebih erat dan sempurna. Tak ada keterangan lanjutan mengenai perkara ini.

Selain penyelewengan di instansi militer, Bapekan menerima pengaduan korupsi di instansi pajak. Penyair AS Dharta, penduduk Cibeber, Cianjur, mengirim surat tertanggal 11 Juli 1960 mengenai dugaan korupsi dua pegawai Jawatan Pajak Jakarta. Dugaan itu muncul karena dua pegawai itu kerap pulang kampung dengan bergelimang harta. Padahal penduduk tahu gaji mereka sebagai pegawai pajak tak besar. “Mereka bukan hanya mengendarai mobil, tetapi pakaian dan lagaknya adalah pakaian dan lagak bukan pegawai negeri, lagak koruptor atau sekurangnya lagak importir aktentas,” tulis Dharta.

Berbeda dari Dharta, Ala BS, warga Kalteng, melaporkan gubernurnya, Tjilik Riwut, dengan tuduhan penyelewengan kekuasaan. Dia mengirimkan suratnya pada 28 Juni 1961, namun tak menyebut secara jelas bentuk penyelewengannya sehingga Bapekan memintanya menjelaskan secara detail tuduhannya. Dia tak menanggapi surat balasan Bapekan. Perkara ini menguap begitu saja.

Di Jawa Timur, Soewondo Ranoewidjojo, yang menjabat gubernur sejak 1959, justru membantu Bapekan menangani korupsi yang menggurita di jajaran aparatur negara hingga tingkat camat. Buktiny, ketika menerima surat pengaduan penyelewengan uang tunjangan, gula, beras, dan kain, Bapekan segera menghubungi Soewondo. Koordinasi keduanya berhasil mengungkap praktik-praktik kotor itu.

Selengkapnya baca laporan utama Retooling: Kenapa Pemberantasan Korupsi Selalu Gagal? di majalah Historia nomor 2 tahun 1, 2012.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Historia
Historia