Pilih Bahasa: Indonesia
Cerita di Balik Lahirnya PSI (3)

Ketika Tan Malaka Memilih Jadi Oposan

Sjahrir sempat menawari Tan Malaka untuk memimpin Partai Sosialis. Lebih memilih di luar arena kekuasaan.
Tan Malaka dan Sukarni.
Historia
pengunjung
5k

SEBELUM Partai Sosialis dibentuk, sebenarnya Sjahrir pernah meminta Tan Malaka untuk menjadi ketuanya. Pertimbangan Sjahrir karena prestise dan daya tarik Tan Malaka yang legendaris akan menguntungkan partai. Namun Tan Malaka menolak.

Menurut Sejarawan Harry A. Poeze Tan Malaka menganggap Sjahrir seorang sosial-demokrat, borjuis kecil, dan bukan seorang revolusioner. “Tan Malaka mengatakan bahwa ‘saya seorang komunis, saya tidak mau memimpin partai sosial demokrat.’ Dia juga tidak suka jabatan resmi. Dia ingin memberi gambaran bahwa dia di atas partai-partai,” ujar Poeze.

Alih-alih bergabung dengan Partai Sosialis, Tan Malaka malah mendirikan Persatuan Perjuangan, aliansi 141 organisasi politik. Kelompok ini jadi oposisi yang paling sengit menghadapi kabinet Sjahrir. Kabinet Sjahrir menurut Tan Malaka terlalu lemah menghadapi Belanda lewat politik perundingannya. Tan Malaka ingin agar Indonesia merdeka 100% lewat perjuangan bersenjata, sementara Sjahrir menghindari pertumpahan darah.

Menurut Direktur Center for Social Democratic Studies, Imam Yudotomo, Sjahrir bersama kelompoknya mempunyai wawasan internasional yang cukup. Pada waktu revolusi, mereka tahu persis bahwa yang dihadapi Indonesia bukan Belanda, tetapi Sekutu. Jadi, strategi Sjahrir dan kawan-kawannya termasuk Amir, adalah berunding menghadapi Sekutu.

“Sementara Tan malaka tetap berjuang sampai Indonesia merdeka 100%. Oleh Sjahrir, ini dianggap tidak realistis karena tidak mungkin melawan Sekutu yang baru saja menang perang. Kalau meneruskan perang opini internasional pasti berada di tangan Sekutu karena oleh dunia Sekutu dianggap sebagai pembebas dari fasisme. Opini akan sangat tidak mendukung,” kata Imam, anak anggota Partai Sosialis, Muhammad Tauchid.

Kabinet Sjahrir-Amir semakin tertekan oleh Persatuan Perjuangan. Masyumi dan PNI juga menyatakan tidak percaya karena Kabinet Sjahrir-Amir berkompromi dengan Barat. Sjahrir mengundurkan diri pada 28 Februari 1946. Tidak lama kemudian Hatta mengumumkan bahwa Sjahrir dipilih kembali menjadi formatur kabinet. Kabinet ini mengumumkan Program Lima Pokok yang utama adalah “pemerintah berunding dengan van Mook atas dasar pengakuan negara Republik Indonesia (100%).”

Usaha membentuk kabinet koalisi gagal, karena menurut Anderson, kabinet “masih dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Partai Sosialis dan tokoh-tokoh nonpartai yang bersimpati kepada gagasan-gagasan mereka atau dipertalikan kepada mereka oleh hubungan keluarga.”

Kepada pengikut setianya Aboe Bakar Loebis, Sjahrir mengeluhkan agitasi dari Persatuan Perjuangan. Loebis dan temannya Imam Slamet, mendapatkan tugas melakukan penangkapan dengan bekal surat yang ditandatangani dua menteri dari Partai Sosialis: Amir Sjarifuddin dan Soedarsono.

Mayor Soenadi, komandan Polisi Tentara di Madiun, melaksanakan tugas penangkapan itu. Pada 17 Maret 1946, Tan Malaka bersama pengikutnya, Abikoesno Tjokrosoejoso, Mohammad Yamin dan Sukarni, ditangkap dan baru dilepaskan pada 15 September 1948. Persatuan Perjuangan praktis lumpuh dan dibubarkan pada 4 Juni 1946. Tetapi beberapa gelintir pengikut Tan Malaka masih melakukan oposisi dengan menculik Sjahrir pada 27 Juni namun segera dilepaskan karena Sukarno menuntut pembebasan Sjahrir, dan melakukan kudeta yang gagal pada 3 Juli.

Untuk memulai perundingan lagi dengan Belanda, Kabinet Sjahrir III dibentuk pada 2 Oktober 1946. Periode ini terjadi perundingan gencatan senjata di Jakarta pada 14 Oktober dan Perundingan Linggarjati pada pertengahan November 1946. Berdasarkan Perjanjian Linggarjati, Republik Indonesia diakui secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra.

“Dengan Perjanjian Linggarjati, dari sama sekali tidak diakui, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatra. Ini dimulai dari daerah penting dulu,” kata Agustanzil Sjahroezah, anak pendiri dan sekretaris jenderal PSI, Djohan Sjahroezah.

Kelompok oposisi yang bergabung dalam Banteng Republik Indonesia menentang Perundingan Linggarjati. Sayap Kiri –koalisi Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Pemuda Republik Indonesia (Pesindo)– semula mendukung Perundingan Linggarjati. Namun, mereka mencabut dukungannya setelah Sjahrir berpidato radio pada 19 Juni 1947 yang menyatakan persetujuannya untuk mengakui, selama masa peralihan, kedudukan khusus wakil Mahkota Belanda dalam memerintah di Indonesia.

Menurut Subadio Sastrosatomo dalam “Sjahrir: Suatu Perspektif Manusia dan Sejarah,” Sayap Kiri yang didominasi komunis, tidak dapat menerima kebijaksanaan Sjahrir karena Sjahrir bukan komunis. “Dia mengadakan pidato tadi dengan tidak minta persetujuan dulu dari Sayap Kiri. Atas pertimbangan ini Sayap Kiri menolak kebijaksanaan Sjahrir,” tulis Subadio, termuat dalam Mengenang Sjahrir.

Sjahrir meletakkan jabatan pada 27 Juni 1947. Dia kemudian menjadi penasihat presiden. Bertugas mengemban misi diplomasi ke berbagai negara dan memimpin delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Succes, Amerika Serikat.

Lebih lengkap baca majalah Historia No. 18 Tahun II 2014

 
Terpopuler di Historia 
Berita terkait
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Tan Malaka dan Sukarni.
Tan Malaka dan Sukarni.