Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Jejak Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak bukan program baru. Pemerintahan Soeharto juga menerapkannya demi memperoleh anggaran pembangunan.
 
Ali Wardhana, menteri ekuin dan pengawasan pembangunan (kedua dari kanan) dan Radius Prawiro (keempat dari kanan), dalam sesi jumpa pers terkait pengampunan pajak.
Foto
Historia
pengunjung
4.6k

Di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mencanangkan program pengampunan pajak. Pada tanggal itu pula Undang-undang (UU) No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak disahkan. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa tax amnesty bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang.

“Ini perlu saya tegaskan. Tapi yang kita inginkan adalah, yang kita sasar adalah para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara tax heaven,” katanya.

Jokowi juga mengatakan, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dia juga menyingung kerjasama perpajakan internasional, yang nantinya mengarah pada keterbukaan informasi pada 2018.

“Peluang itulah yang ingin kita tangkap, ingin kita manfaatkan dan Undang-Undang ini memberikan payung hukum yang jelas sehingga Bapak/Ibu semuanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Dan kita harapkan potensi yang besar sekali itu betul-betul bisa kembali semuanya.”

Pada kesempatan itu pula Jokowi menjelaskan pemerintah memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur yang tengah getol dilakukan.

Masalah utama dalam program pengampunan pajak adalah kesalahpahaman sementara kalangan yang menganggap program ini lebih menguntungkan pengemplang dan koruptor. Padahal, menurut Yustinus Prastowo, titik kisar program ini sesungguhnya adalah untuk memulai suatu sistem perpajakan yang terpadu dan transparan.

“Itu adalah salah satu karakter reformasi pajak di masa depan. Identitas dan aktivitas (terkait perpajakan) akan terintegrasi dalam satu sistem. (Wajib pajak besar) Yang dulu belum bayar pajak kini membayar pajak. Identitas dan harta mereka sekarang masuk ke sistem dan diawasi,” kata Yustinus Prastowo, direktur eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA), kepada Historia.

Karenanya, untuk menerapkannya, rokonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat perlu dibangun. “Kalau tidak amnesti sekarang orang akan enggan masuk ke sistem itu. Bisa stuck perekonomian kita,” lanjutnya.

Sebenarnya bukan sekali ini saja pemerintah melakukan amnesti pajak. Sebelumnya pemerintah pernah menempuh kebijakan ini pada 1984.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Ali Wardhana, menteri ekuin dan pengawasan pembangunan (kedua dari kanan) dan Radius Prawiro (keempat dari kanan), dalam sesi jumpa pers terkait pengampunan pajak.
Foto
Ali Wardhana, menteri ekuin dan pengawasan pembangunan (kedua dari kanan) dan Radius Prawiro (keempat dari kanan), dalam sesi jumpa pers terkait pengampunan pajak.
Foto