Pilih Bahasa: Indonesia

Hari Ini, 68 Tahun Lalu Negara Pasundan Berdiri

Tak rela bekas jajahannya lepas, Belanda menyokong pembentukan negara-negara federal, salah satunya Negara Pasundan.
Pengambilan sumpah RAA Wiranatakusumah sebagai wali Negara Pasundan, 26 April 1948.
Foto
Historia
pengunjung
5.4k

PADA 4 Mei 1947, Suria Kartalegawa, mantan bupati Garut periode 1929-1944, memproklamasikan Negara Pasundan di alun-alun Bandung. Sebelumnya, dia mendirikan Partai Rakyat Pasundan (PRP). Proklamasi tersebut dihadiri ribuan orang yang dikerahkan dari Ujungberung dan Kiaracondong dengan truk-truk Belanda. Letnan Gubernur Jenderal Van Mook hadir.

Juhana, anak Kartalegawa, heran dengan ulah ayahnya yang mendirikan Negara Pasundan. Padahal, baginya, sang ayah selalu berselisih paham dengan pembesar Belanda. Demikian juga orangtua Kartalegawa. Ibunya yang lanjut usia berbicara di corong radio untuk menyatakan tak setuju anaknya mendirikan Negara Pasundan.

Para pemuka Sunda bereaksi keras. Menak Sunda Wiranatakusumah mengirimkan surat kepada Sukarno bahwa keluarganya –umumnya menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan Republik– menolak Negara Pasundan dan berdiri di bawah pemerintah Republik.

Sadar Kartalegawa kurang mendapat dukungan, pemerintahan peralihan Belanda (Recomba) menghelat konferensi untuk membentuk negara federal baru yang melibatkan berbagai kalangan Jawa Barat. Konferensi dilakukan tiga kali (13-18 Oktober 1947, 16-20 Desember 1947, dan 23 Februari-5 Maret 1948).

Menurut Helius Sjamsuddin dkk dalam Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan, Konferensi Jawa Barat I dianggap sebagai peletak dasar pembentukan Negara Pasundan. Dalam konferensi terpecah tiga pendapat: setuju Negara Pasundan; tak setuju; dan di tengahnya bersikap ambivalen dengan varian setuju pemerintahan baru tapi sementara, pemerintahan bercorak Islam, atau menuntut daerah istimewa.

“Gambaran serupa dapat dilihat dalam Konferensi Jawa Barat II dan III,” tulis Helius. “Bahkan setelah Negara Pasundan harus diterima sebagai suatu kenyataan dan Konferensi Jawa Barat III menjelma menjadi Parlemen Pasundan, ketiga sikap itu terus terbawa-bawa.”

Dalam sidang Parlemen 4 Maret 1948, Wiranatakusumah –yang yakin Republik takkan keberatan– terpilih sebagai wali negara. R. Adil Puradireja, yang juga Republiken, jadi perdana menteri. Kabinet pertama ini hanya bertahan enam bulan. Jumhana Wiriaatmaja, yang juga pro-Republik, menggantikan Puradireja yang kemudian jadi wakil perdana menteri. Posisi perdana menteri terakhir dijabat Anwar Tjokroaminoto.

Menurut Agus Mulyana, dalam tesisnya tentang Negara Pasundan di Universitas Indonesia tahun 1996, karena tampilnya menak-menak Republiken itulah Belanda memberi wewenang terbatas.

Dalam keterbatasan itu, negara ini berupaya menjalankan pemerintahan. “Di Kota Bandung sebagai ibukota negara masih sempat terdapat kegiatan-kegiatan sosial, budaya, serta agama sebagai penyaluran aspirasi mereka, meskipun dalam ruang gerak SOB (keadaan darurat perang),” tulis Helius. Terdapat pula aktivitas dari organisasi-organisasi profesi, perempuan, dan pemuda.

Akhir 1949, Parlemen bergolak. Banyak anggota menuntut pembubaran Negara Pasundan karena dianggap gagal. Aksi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) bentukan Westerling mempercepat pembubaran Negara Pasundan. (Baca: Ratu Adil Dari Istanbul)

Pada 10 Februari 1950, Komisaris Pemerintah RIS mengambil-alih Negara Pasundan. Pada 8 Maret 1950 diadakan sidang penentuan suara rakyat Jawa Barat, digelar di bekas gedung Parlemen Pasundan dan dihadiri 159 wakil dari berbagai golongan dan wilayah. Semua sepakat, Jawa Barat kembali menjadi bagian Republik Indonesia. Pada 11 Maret 1950 keluar Surat Keputusan RIS No 113 yang menyatakan Jawa Barat termasuk wilayah Republik Indonesia. (Baca: Setelah RIS Habis)

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Pengambilan sumpah RAA Wiranatakusumah sebagai wali Negara Pasundan, 26 April 1948.
Foto
Pengambilan sumpah RAA Wiranatakusumah sebagai wali Negara Pasundan, 26 April 1948.
Foto