Pilih Bahasa: Indonesia
Bapekan (3)

Gesekan dengan Paran

Bapekan merasa kecolongan karena berdirinya Paran.
 
Historia
Historia
pengunjung
4.9k

HINGGA akhir Juli 1960, Bapekan menerima 912 pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, Bapekan menyelesaikan 402 pengaduan. Surat pengaduan paling banyak datang dari Jawa Timur. Kalimantan Timur dan Irian Barat menjadi daerah yang tak pernah mengirim surat pengaduan sebagaimana tertulis dalam Laporan Rahasia Bapekan kepada Presiden 20 Juli 1960. Jumlah dipastikan bertambah. Surat pengaduan terus berdatangan tak ada habisnya hingga Desember 1960.

Meski kewalahan, dengan jumlah pegawai hanya 40 orang atau kurang setengah dari yang diminta, Bapekan berusaha menyelesaikan pengaduan-pengaduan itu. Tak peduli besar-kecilnya korupsi yang dilakukan aparatur negara. Dari penggelapan uang rakyat di Jawatan Bea Cukai Jakarta senilai hampir 44 juta sejak 1950-1960, korupsi uang Koperasi Bank Pegawai Negeri oleh pejabat pemerintahan di Karo sejumlah 274.135,49, hingga penjualan tak sah dua rim kertas oleh pegawai Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PPK) Kalimantan Selatan, yang mengakibatkan tersangkanya dibui kepolisian.

Pada saat pamor Bapekan lagi naik daun, AH Nasution mendirikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dan mendapat persetujuan presiden. Bapekan merasa kecolongan karena berdirinya Paran tanpa meminta pertimbangan Bapekan. Posisi Bapekan juga menjadi tak jelas. Pertanyaan mengenai posisi Bapekan dan Paran pun bergulir. Keduanya hampir terlibat konflik instansi ketika Paran mencantumkan Bapekan sebagai instansi yang akan terkena retul. Tak jelas apa alasannya.

Bapekan mengirimkan surat kepada presiden pada 29 September 1960. Isi surat menyesalkan pembentukan Paran tanpa pertimbangan Bapekan dan menolak rencana retul Bapekan oleh Paran. Presiden Sukarno membalas surat itu pada 3 Oktober 1960. Sukarno menyarankan Bapekan dan Paran duduk bersama untuk membicarakan masalah itu.

Hamengkubuwono IX dan Nasution pun bertemu secara pribadi pada 28 November 1960, yang menghasilkan rumusan pembagian tugas antara Bapekan dan Paran. Bapekan fokus mengawasi dan meneliti, sedangkan Paran meretul aparatur yang tak berdaya guna. Dalam pertemuan, Nasution juga mengatakan tak ada maksud meretul Bapekan, apalagi hingga mengubah susunan maupun personelnya. Hasil pertemuan itu dilaporkan kepada presiden pada 1 Desember 1960. Gesekan kecil dua instansi pemberantas korupsi ini pun berakhir.

Memasuki 1962, Jakarta bersiap menyambut Asian Games, ajang olahraga empat tahunan untuk kawasan Asia. Sebagai tuan rumah, pemerintah menggalakkan pembangunan hotel, jalan baru, dan sarana olahraga. Aparatur negara sibuk mengejar tenggat waktu pembangunan sarana Asian Games. Dana mengucur deras. Celah-celah korupsi menganga lebar, terutama pada dana pinjaman Uni Soviet untuk pembangunan Stadion Senayan –kini Gelora Bung Karno.

Laporan mengenai dugaan korupsi masuk ke Bapekan. Menurut Selo Soemardjan, terdapat beberapa laporan yang menyebut praktik korupsi bisa dilihat secara kasat mata. “Siapa saja yang sering ke sana akan memiliki laporan pandangan mata yang segera menimbulkan kecurigaaan, misalnya bahan-bahan material yang bisa dilihat orang banyak,” tulis Abrar Yusa dalam biografi Komat-Kamit Selo Soemardjan.

Setiap hari, truk-truk pengangkut bahan material memasuki lokasi proyek. Petugas pintu selalu melakukan pencatatan. Namun alih-alih menurunkan bahan material, beberapa truk keluar dengan bak tetap terisi penuh. Petugas pintu tak tahu-menahu karena hanya mencatat truk masuk, bukan diturunkan atau tidaknya bahan materialnya. “Jadi laporan bahwa hari itu material masuk sekian truk hanya berarti bahwa sebagian besar bersifat fiktif,” lanjut Abrar.

Bapekan segera menyelidiki laporan itu. Langkah-langkah penanganan dibicarakan dalam rapat bulanan. Namun, belum sempat menyelesaikan kasus ini, keluar Keputusan Presiden No 166 tahun 1962 yang berisi pemberhentian dengan hormat Hamengkubuwo IX, Samadikun, dan Semaun pada 4 Mei 1962. Disusul sehari kemudian kemudian dengan Peraturan Presiden No 3 tahun 1962 tentang pembubaran Bapekan. Dasar pertimbangannya, dengan adanya Keputusan Presiden No 94 tahun 1962 tentang regrouping Kabinet Kerja, Bapekan dianggap tak diperlukan lagi.

Hamengkubuwono IX tak tahu soal pembubaran Bapekan karena tengah melawat ke beberapa negeri. Begitu tiba di tanah air, dia baru mengetahuinya.

Selo Soemardjan juga kaget karena Bapekan tak pernah diajak bicara mengenai pembubaran itu. “Saya tahu-tahu hanya membaca berita di suratkabar bahwa Bapekan dibubarkan oleh Presiden Sukarno,” tutur Selo.

Selo menyayangkan keputusan itu lantaran Bapekan tengah menyelidiki dugaan korupsi pembangunan Senayan.

Selengkapnya baca laporan utama Retooling: Kenapa Pemberantasan Korupsi Selalu Gagal? di majalah Historia nomor 2 tahun 1, 2012.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Historia
Historia