Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Geliat Negara Mengatur Desa

Desa ternyata tak seindah lagu. Dari dulu hingga sekarang desa kerap diatur demi kepentingan penguasa.
Kegiatan bank kredit rakyat di sebuah desa di Bogor, 1930.
Foto
Historia
pengunjung
3.9k

PADA 18 Desember 2013, DPR RI meneken Rancangan Undang-Undang tentang Desa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UUD No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa pada 15 Januari 2014. Otonomi desa yang selama ini idam-idamkan pun terwujud.

“Jika semula desa cuma diatur lewat politik desentralisasi pemerintah daerah, sekarang lebih tegas ke dalam hubungan langsung antara negara dan desa. Pengakuan ini penting supaya desa bisa mengatur diri sendiri,” ujar Yando Zakaria, peneliti Institute for Social Transformation (Insist), kepada Historia.

Desa lebih dulu ada sebelum pemerintahan di atasnya. Ia mengelola penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonominya sendiri. Namun, karena politik dan ekonomi, negara kemudian getol mengatur desa. Caranya dengan menunjuk kepala desa. Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya, Desa, eratnya ikatan batin antara warga dan kepala desa ini jadi kunci mulusnya kebijakan menarik pajak semasa pemerintahan Raffles. Pemerintah kolonial Belanda menginsyafi benar keadaan ini dan menerapkannya demi menjaga aliran pajak, pasokan hasil bumi, hingga tenaga kerja.

Untuk mengontrol desa, pemerintah kolonial menerbitkan Indische Staatsregeling tahun 1848 dan Regerings Reglement (RR) tahun 1854. Inti kedua peraturan itu sama. Kendati desa berhak memilih kepala desa dan mengatur rumah tangga sendiri, ia mesti mendapat persetujuan penguasa dan memperhatikan peraturan-peraturan di atasnya.

RR tahun 1854, cikal-bakal pengaturan tentang daerah dan desa, menjadi dasar terbitnya Inlandsche Gemeentee Ordonantie (IGO) pada 1906 yang diberlakukan di desa-desa Jawa dan Madura. Disusul kemudian Inlandsche Gemeente Ordonantie voor de Buitenge Westen (IGOB) tahun 1938 untuk luar Jawa. Kritik berdatangan, terutama menyangkut pemaksaan tatapraja dan pengabaian sifat asli desa-desa di Hindia. Toh pemerintah bergeming.

“Pemerintahan Hindia Belanda dapat mengawasi serta memanfaatkan desa-desa itu untuk keperluan pemerintahan yang lebih luas,” tulis sosiolog Selo Sumardjan dalam “Otonomi Desa: Apakah Itu?”, dimuat Majalah Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial No 2 tahun 1992.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 34 Tahun 3
Murba Partai Terakhir Tan Malaka
Pembahasan mengenai Tan Malaka sudah sering dimuat di berbagai media massa. Tak berbilang banyaknya orang membahas bapak republik itu di..
 
Kegiatan bank kredit rakyat di sebuah desa di Bogor, 1930.
Foto
Kegiatan bank kredit rakyat di sebuah desa di Bogor, 1930.
Foto