Pilih Bahasa: Indonesia

Berutang Tanpa Campur Tangan

Upaya Presiden Sukarno mencari jalan tengah persoalan ekonomi dalam negeri. Dihadapkan pada pilihan antara intervensionisme atau liberalisme.
 
Presiden Sukarno memilih jalan tengah di antara intervensionisme dan liberalisme ekonomi.
Historia
pengunjung
3.2k

DALAM kaitannya soal stabilisasi ekonomi di bawah kerjasama dengan IMF, Sukarno sendiri tetap tidak bisa diyakinkan. Dia meragukan perlunya mengambil langkah-langkah moneter untuk menurunkan inflasi. Sukarno lebih suka memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produksi dan swasembada.

Namun, setelah penyelesaian Irian Barat, Sukarno menyatakan Indonesia akan mengalihkan perhatian pada pekerjaan besar yang belum selesai untuk meningkatkan produksi. Sukarno baru memberikan dukungan penting bagi upaya stabilisasi ketika pada 28 Februari mengumumkan bahwa anggaran tahun 1963 akan “mencerminkan usaha menuju stabilisasi ekonomi dan keuangan nasional.”

Dengan persetujuan Sukarno atas stabilisasi, Sutikno kembali ke Washington untuk memulai negosiasi. Sutikno menyadari lemahnya dukungan politik di Indonesia terhadap langkah-langkah IMF dan bertekad menegosiasikan tawaran seketat mungkin untuk meredam protes di dalam negeri. “Utusan Indonesia (Sutikno) berharap dapat menerima bantuan pinjaman stabilisasi sebesar US$82,5 juta dari IMF,” tulis Bradley Simposn.

Pada 28 Maret 1963, Sukarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Apa yang disebut Manifesto Politik Perekonomian Sukarno ini merupakan tuntutan akan pembangunan yang diprakarsai negara dengan bantuan sebagian dari modal dalam negeri dan internasional. Tetapi deklarasi ini samar-samar sehingga baik penentang maupun pendukung stabilisasi menggunakannya untuk menjustifikasi posisi masing-masing. Menurut Mortimer, Sukarno masih berusaha mengikuti jalan tengah antara intervensionisme dan liberalisme sehingga memberi rasa aman bagi semua pihak.

Sementara itu, Djuanda mengeluarkan serangkaian langkah yang dikenal dengan Regulasi 26 Mei 1963, untuk menunjukkan komitmen Indonesia melakukan restrukturisasi ekonomi sesuai haluan yang digariskan IMF dan kreditur barat.

“Dibandingkan Dekon yang lunak,” tulis Mortimer, “Regulasi 26 Mei sebagai penginstalasian pertama kali program stabilisasi IMF menyediakan dosis kuat liberalisme ekonomi,” yaitu penghentian kontrol negara pada harga dan subsidi, penghapusan pajak ekspor, penyederhanaan nilai tukar, pemanfaatan cadangan devisa untuk program impor keperluan industri, pengetatan fiskal termasuk pemotongan anggaran, pengetatan pemberian kredit untuk membatasi persediaan uang, menaikkan pensiun dan gaji pegawai negeri untuk mengimbangi kenaikan harga.

Menurut Djuanda dalam Keterangan-keterangan Pemerintah mengenai soal-soal pelaksanaan Deklarasi Ekonomi, usaha-usaha mencari pinjaman, termasuk dari IMF, dibenarkan oleh Dekon. “Kalau tidak salah kita sudah beberapa kali, tiga, empat kali mengadakan pinjaman dari IMF, selama kita menjadi anggota sejak permulaan tahun 1950 kita sudah sering meminjam uang dari IMF dan sudah melunasinya,” kata Djuanda. “Jadi kalau sekarang kita melakukan usaha pinjaman dari IMF itu bukan pertama kali, tetapi saya rasa itu memang hak kita sebagai anggota IMF untuk minta pinjaman. Itu bukan soal minta-minta, kita berhak untuk mengusahakan pinjaman dari IMF.”

Persoalan utang ini terus menyeret kontroversi yang tiada berkesudahan. Sampai akhirnya Presiden Sukarno memutuskan untuk keluar dari IMF.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Presiden Sukarno memilih jalan tengah di antara intervensionisme dan liberalisme ekonomi.
Presiden Sukarno memilih jalan tengah di antara intervensionisme dan liberalisme ekonomi.