Menjaring Tenaga Ahli Asing

Belakangan ini beredar kabar serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia. Bagaimana kisah tenaga kerja asing di Indonesia pada masa lalu?

1468937376000
  • BAGIKAN
Menjaring Tenaga Ahli Asing
Dr. Menne menerima kunjungan dari Menteri Kesehatan Abdul Azis. Foto: Dok. Keluarga Menne.

USAI menyelesaikan studi kedokteran, Bruno F.M. Menne bekerja di klinik almamaternya, Universitas Freinburg, tanpa bayaran. Istrinya, Gertrud Menne, terpaksa mencari nafkah. Jerman pascaperang menghadapi masalah kesulitan ekonomi. Maka, ketika mendengar bahwa Indonesia membutuhkan banyak tenaga dokter, mereka mengambil kesempatan ini.

Pada September 1955, dari Rotterdam, mereka berlayar menuju Indonesia. “Kami menghabiskan waktu dua setengah bulan di perjalanan, dengan anak berusia enam tahun dan bayi,” ujar Gertrud Menne, dimuat suedkurier.de, sebuah media online di Jerman, 14 Mei 2008. “Tak ada kamus, tak ada penerjemah, tak ada sama sekali.”

Dr. Menne ditempatkan di Kalimantan; mula-mula di Sampit (Kalimantan Tengah) lalu Martapura (Kalimantan Selatan). Dr. Menne bukan hanya menangani pasien di rumah sakit pusat tapi juga puluhan klinik. Yang terjauh hanya bisa dicapai dengan menyusuri sungai dan hutan Kalimantan selama dua minggu.

“Dia satu-satunya dokter untuk daerah seluas Swiss.”

Ada banyak dokter asing yang bekerja di Indonesia pada 1950-an. Kedatangan mereka tak lepas dari upaya pemerintah Indonesiamengisi kelangkaan dokter. Hal yang sama berlaku untuk tenaga ahli bidang lainnya.

Rekrutmen

Setelah Indonesia merdeka, banyak warga Belanda memilih meninggalkan Indonesia. Dampaknya, Indonesia kekurangan tenaga dokter, insinyur, administrator terlatih, hingga teknisi. Beberapa pegawai Belanda memang masih di posisinya. Tapi siapa yang bisa menjamin mereka bertahan sementara sentimen anti-Belanda terus menguat?

Maka, pada 1950, Kantor Urusan Pegawai –kini, Badan Kepegawaian Negara (BKN)– membentuk Panitia Urusan Tenaga Ahli Bangsa Asing (PUTABA) untuk mencari dan merekrut tenaga-tenaga ahli asing yang akan bekerja di jawatan-jawatan pemerintah.

“Mereka dengan demikian akan bekerja di bawah bos Indonesia dan dengan rekan-rekan dan bawahan Indonesia,” tulis Farabi Fakih dalam disertasinya di Universitas Leiden bertajuk “The Rise of the Managerial State in Indonesia”.

Setelah mempelajari dan mensurvey berbagai kementerian, PUTABA menaksir kebutuhannya: 1.700-2.000 tenaga ahli!

Pada Juni 1950, PUTABA mengirim sebuah tim untuk berkunjung ke sejumlah negara Eropa: Belanda, Jerman, Austria, Swiss, Swedia, dan Denmark. Selama di sana, tim tersebut menjalin hubungan dengan pemerintah/serikat/organisasi ahli setempat, mengunjungi para pembesar, menyebarkan informasi melalui media, serta memasang iklan lowongan.

Penguasaan bahasa Inggris, Jerman, Belanda atau Indonesia menjadi salah satu syarat pelamar diterima. “Bahasa Prancis dan Italia tidak disebut. Tetapi walaupun demikian beberapa tenaga yang berasal dari negara-negara tersebut diterima juga. Syarat mutlak yang harus tetap dipenuhi ialah bahwa mereka harus dapat memakai salah satu bahasa yang diuraikan di atas,” tulis Dunia Internasional, Vol. 3, tahun 1952.

Syarat lainnya, para pelamar harus memiliki enam sampai delapan tahun pengalaman kerja dan berumur 30-45 tahun.

Untuk memperlancar rekrutmen, kantor PUTABA dibuka di Den Haag, Belanda.

Menurut W. Petersen, biro tenaga kerja di Den Haag bermaksud merekrut sekira 2.000 tenaga ahli, sebagian besar warga Belanda. Kontrak tiga tahun ditawarkan kepada 400 dokter, 200 insinyur, 200 ahli pelayaran, 30 profesor dari berbagai mata kuliah serta banyak guru sekolah menengah dan sekolah dagang, dan dalam jumlah lebih kecil ekonom, akuntan, teknisi tekstil, geolog, sosiolog, ahli statistik.

“Kriteria seleksi bukan hanya mencakup kompetensi pelamar di bidang mereka tetapi sikap mereka terhadap kemerdekaan Indonesia dan semua ini menyiratkan status orang-orang kulit putih di sana,” tulis W. Petersen dalam Some Factors Influencing Postwar Emigration from the Netherlands.

“Co” (cooperatif) dan “non-co” memang menjadi isu hangat di Indonesia, yang ditujukan kepada pegawai-pegawai Belanda. Tak heran jika, sebelum pelamar diterima, PUTABA mengumpulkan referensi dari pihak ketiga, termasuk aliran atau sikap politik si pelamar, sebagai bahan pertimbangan.

Diskriminasi?

Sebagai payung hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1951. Isinya, pemberian tunjangan luar biasa kepada tenaga-tenaga ahli asing yang bekerja sebagai pegawai negeri tetap atau sementara maupun dalam ikatan dinas serta yang akan didatangkan ke Indonesia.

PP ini mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana terekam dalam Risalah Perundingan, Vol. 13, tahun 1951, yang diterbitkan DPR. Bahkan Iwa Kusumasumantri (tak berpartai) mendorong mosi, yang disokong Partai Murba.

Mereka menganggap PP ini diskriminatif; tenaga ahli asing mendapat roti dan mentega sementara tenaga ahli bangsa sendiri mendapat singkong. Mereka mengusulkan agar “tunjangan keahlian” diberikan untuk semua pegawai, asing maupun asli (Indonesia).

Keberangkatan Marsoro ke Den Haag juga mendapat sorotan. Bagi anggota DPR, upaya itu mengabaikan tenaga bangsa sendiri, yang keahliannya tak kalah dari tenaga ahli asing. Pemerintah seharusnya pemerintah bekerja lebih efisien dan terlebih dulu mengurusi pegawai-pegawainya dengan baik.

Tapi mosi gagal. Kebijakan rekrutmen tenaga ahli asing pun berlanjut.

Pada akhir 1951, tenaga ahli asing mulai berdatangan. Jumlahnya tak sampai 100 orang. Tahun berikutnya, jumlahnya meningkat. Hingga akhir 1952, ada 416 tenaga ahli yang diterima.

Dari sisi kebangsaan, warga Belanda mendominasi. Antara lain tersebar sebagai ahli kesehatan dan obat-obatan sebanyak 35 orang, ahli pelayaran (60), ahli pendidikan (50), dan ahli keuangan (35). Dari bidang keahlian, dokter dan ahli obat-obatan mendominasi. Yang terbanyak dari Jerman (95) lalu Austria (27). Kendati demikian, jumlah dokter yang direkrut amat sedikit: hanya 17 orang.

Tenaga ahli yang direkrut PUTABA melenceng jauh dari target. Pada akhirnya gerak PUTABA sendiri tersendat-sendat. Selain tak mampu memenuhi kebutuhan, banyak pelamar punya kualitas mengecewakan. Beberapa pemuda Swiss yang dikirim ke Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar, yang tak seimbang dengan gaji yang mereka peroleh.

“Secara umum, upaya Indonesia dalam memperoleh tenaga ahli asing untuk bekerja secara langsung dan organik sebagai pegawai negeri sipil nasional adalah sebuah kegagalan. PUTABA terus beroperasi sampai pertengahan tahun 1950-an, namun jumlah yang direkrut jauh dari yang dibutuhkan,” tulis Farabi Fakih.

Butuh Dokter

Menurut majalah Hemera Zoa, yang diterbitkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Kabinet Natsir setuju untuk mendatangkan 200 dokter biasa dan beberapa spesialis. Namun, karena pekerjaan PUTABA kurang memuaskan, Kementerian Kesehatan meminta dan mendapatkan izin melakukan rekrutmen sendiri.

Kementerian lalu mengutus Dr. Pirngadi, kala itu kepala departemen personalia Kementerian Kesehatan, ke Eropa. Di Den Haag, Kementerian membentuk dewan penyeleksi dan mulai merekrut sejumlah dokter.

“Hingga sekarang yang telah kita datangkan sudah ada 100 orang. Umumnya mereka dapat menyesuaikan diri dan dapat kita gunakan,” tulis Hemera Zoa, Vol. 60, tahun 1953.

Kendati belum ada data pasti, sama seperti PUTABA, Kementerian Kesehatan berupaya merekrut lebih banyak dokter di tahun-tahun berikutnya. Namun upaya ini tidak selalu disambut kalangan dokter Indonesia yang merasa diperlakukan diskriminatif. Di beberapa tempat, staf kesehatan mogok atau menyampaikan petisi keberatan.

“Namun, secara umum, kebutuhan akan dokter asing dinilai lebih serius daripada masalah yang mereka buat dan tak pernah ada perubahan drastis atas kebijakan merekrut orang-orang asing sebelum ia diam-diam mereda,” tulis Saki Murakami dalam “Call for Doctors!”, dimuat Cars, Conduits, and Kampongs yang disunting Rosemarijn Hoefte dan Henk Schulte Nordholt.

Banyak tenaga ahli asing, terutama dokter, memperpanjang masa tugasnya di Indonesia setelah kontrak pertamanya berakhir. Salah satunya Dr. Menne.

Setelah tiga setengah tahun di Kalimantan, Dr. Menne pindah tugas ke wilayah pegunungan di Kuningan, Jawa Barat, yang tidak aman. Sebisa mungkin dia menjaga diri agar tak menjadi korban dari ulah gerombolan pemberontak.

Pada awal 1960-an Dr. Menne dan keluarganya akhirnya pulang ke Jerman. Dia lalu membuka praktik di Albbruck, distrik Waldshut. Tapi cinta mereka terhadap Indonesia tak pernah hilang. Beberapa kali mereka berkunjung ke Indonesia. Dan itulah kenapa Gertrud Menne memberi judul bukunya yang terbit tahun 2007: Aus den Augen, aber nicht aus dem Herzen: Erinnerungen an Indonesien. Jauh di mata, dekat di hati.

Juni tahun lalu Gestrud Menne meninggal dunia pada usia 92 tahun –menyusul suaminya, Dr. Menne, yang meninggal tahun 1993.

“Itu hari yang sangat panas, 35 derajat, dan salah seorang teman berkata: ‘Dia pasti senang, karena ini sehangat di Indonesia,” ujar Dieter Menne, putra dari pasangan Bruno dan Gertrud via surel.

[pages]

  • BAGIKAN
0 Suka
BOOKMARK