Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 1

Sukarno Ingin Ibukota Tetap di Jakarta

Sejak Indonesia merdeka, ibukota negara ditimbang-timbang. Ujung-ujungnya tetap di Jakarta.
 
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Foto
Historia
pengunjung
2.8k

PRESIDEN Joko Widodo tampaknya serius dengan rencana memindahkan ibukota negara. Bahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan kajian teknis. Kepada media, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro bilang hasil kajian ditargetkan selesai tahun ini.

Sejak Indonesia merdeka, wacana memindahkan ibukota negara mencuat. Ketika pemerintah terpaksa pindah ke Yogyakarta, persoalan terkait kota mana yang akan menjadi ibukota negara sudah dibahas.

Jakarta, yang dikuasai Belanda, belum diresmikan sebagai ibukota negara. Namun, sekalangan tokoh pemerintahan tak setuju jika Jakarta jadi ibukota. Mereka menginginkan sebuah kota baru yang mencerminkan “jiwa” kemerdekaan. Yogyakarta diperhitungkan untuk dibangun sesuai kebutuhan-kebutuhan sebagai ibukota baru.

“Tapi dalam banyak hal usaha tersebut ternyata menghadapi menghadapi kesulitan, terutama tentang bangunan-bangunan dan perumahan-perumahan dalam kota yang hampir seluruhnya mempunyai corak ‘arsitektur Jawa asli’, hingga kalau ia dirombak akan merugikan sejarah kebudayaan,” tulis majalah Merdeka edisi Oktober 1957.

Panitya Agung

Rupanya, persoalan ibukota dianggap cukup penting. Karenanya, menurut majalah Pantjawarna, April 1954, pada 1947 pemerintah membentuk Panitya Agung Ibukota Negara di mana Presiden Sukarno masuk di dalamnya. Panitya ini bertugas menyelidiki dan merencanakan penempatan ibukota negara.

Panitya Agung bekerja dengan syarat ketat. “Hawa udara; letaknya dipandang dari sudut kemiliteran; hubungannya dengan lain-lain daerah di dalam dan luar negeri melalui udara, lautan, dan daratan; kemakmuran daerah-daerah di kanan-kirinya; suasana (jiwa) pada daerah-daerah sekelilingnya; sejarahnya,” tulis Merdeka.

Sebagai langkah awal, Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta dijajaki. Namun tak ada satu pun yang dirasa memenuhi kriteria. Alasan umumnya sama: kota-kota itu sudah terbentuk sejak sebelum kemerdekaan. Karenanya, suasana kolonial sangat terasa.

Panitya Agung kemudian mengalihkan perhatian pada daerah-daerah yang masih bersifat “bahan sama sekali”. Daerah yang direkomendasikan terletak di antara kabupaten Temanggung dan Magelang, yang masih berupa pegunungan dan sebagian hutan.

Rekomendasi itu kabarnya sudah diserahkan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga revolusi usai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tak ada kejelasan terkait rencana pembangunan ibukota negara yang baru.

Kendati demikian, Panitya Agung tidak serta-merta bubar. “Sampai sekarang baru ada skets untuk memilih satu di antara 4 kota, yakni Jakarta, Bandung, Magelang, dan Malang,” tulis Pantjawarna.

Kendati terus bekerja, mengumpulkan bahan-bahan, dan melakukan kajian, Panitya Agung ragu menentukan pilihan. Sementara daerah-darah yang dicalonkan sudah mengemukakan keistimewaan dan kelayakannya masing-masing.

Sayangnya, tak ada informasi lain mengenai Panitya Agung. Tampaknya ia menjadi konsen Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga –kini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setidaknya menilik komentar Purbodiningrat, gurubesar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan mantan kepala Jawatan Planologi Kementerian Pekerjaan Umum, kepada Pikiran Rakjat edisi 23 September 1957.

“Soal memilih tempat untuk ibukota Republik Indonesia sebenarnya sudah sejak dulu menjadi persoalan jawatan tersebut,” ujar Purbodiningrat.

Tak jelas pula sampai kapan Panitya Agung bekerja. Yang pasti, wacana pindah ibukota tak pernah sepi dibicarakan. Ia juga bergaung di tengah pembangunan Palangkaraya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang dikerjakan Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Foto
Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
Foto