Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 3

Mengatasi Kisruh Taksi

Sejak kemunculannya, taksi yang terdaftar harus bersaing melawan taksi gelap. Bagaimana pemerintah mengatasinya?
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto
Historia
pengunjung
5k

Bukan Pertarungan Abadi

Ketika menjabat gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin menekankan pentingnya pertaksian bagi pariwisata dan pelayanan publik di ibukota. Maka, demi layanan yang lebih baik, Bang Ali gencar melakukan penertiban.

“Penertiban dimaksudkan untuk mengadakan saingan sehat, dengan pengontrolan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta lebih terjaminnya keamanan penumpang,” tulis harian Kompas, 7 Maret 1969.

Pemprov DKI Jakarta mendorong pemilik taksi-taksi gelap agar mendaftarkan kendaraan untuk mendapatkan status kendaraan umum. Bahkan Pemprov menawarkan fasilitas seperti pangkalan taksi, kantor, dan telepon demi memudahkan pelayanan kepada penumpang. Sayangnya, upaya itu kurang mendapat sambutan. Para sopir taksi liar menolak mengganti plat nomor mereka menjadi kuning.

“Karena penumpang-penumpang tidak mau naik kendaraan yang plat kuning. Turun gengsi katanya,” ujar salah seorang sopir liar. Ditambah lagi, tarif taksi gelap lebih murah dibanding taksi resmi.

Petugas juga kesulitan membedakan taksi liar dan mobil pribadi. Akhirnya, yang terjadi justru salah tangkap. Mobil pribadi ditangkap, taksi liar terus tancap.

Pada 1971, Ali Sadikin membuat ketentuan bahwa taksi harus memiliki badan hukum. Perusahaan taksi minimal punya 100 unit armada. Ketentuan ini tentu saja menyulitkan pemilik taksi gelap, yang hanya mengandalkan 1-2 mobil. Maka, sampai berakhirnya waktu pendaftaran, yaitu 6 Maret 1972, taksi liar yang tercatat baru 127 buah.

“Padahal berdasarkan penelitian, taksi-taksi plat kuning dan gelap semuanya berjumlah 1.000 buah,” tulis Kompas edisi 11 Maret 1972.

Sejumlah pemilik “taksi liar” menyiasatinya dengan bergabung dan membentuk koperasi. Mei 1972 terbentuklah Koperasi Taksi Indonesia dan diakui pemerintah, dalam hal ini Direktorat Koperasi DKI Jakarta. Tapi jumlah taksi gelap masih lebih banyak.

Taksi gelap tak pernah lenyap, kendati harus bermain “kucing-kucingan”.

Demi memenangi persaingan, taksi resmi terus memperbaiki pelayanannya. Beberapa perusahaan taksi kemudian berkibar berkat manajemen yang baik dan inovasi yang memudahkan layanan dari penggunaan argometer (teknologi lama yang baru diterapkan di Indonesia) hingga Global Positioning System (GPS). Kini, mereka berteriak ketika muncul perusahaan taksi berbadan hukum yang menggunakan layanan aplikasi tapi belum terakomodasi dalam undang-undang lalulintas dan angkutan jalan.

Menurut Ofyar Zainuddin Tamin, guru besar Kelompok Keahlian Transportasi Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, perkembangan teknologi tak bisa dihindari. Masyarakat membutuhkan kemudahan, kecepatan layanan, sekaligus tarif yang terjangkau.

“Taksi konvensional kalau ingin bersaing, beralihlah. Pemerintah fokus saja ke regulasi,” ujarnya.

Sementara Danang Parikesit mengamati, dengan kejadian ini, ada harapan perusahaan taksi akan melakukan reformasi. “Meski saat ini sudah terjadi, sopir mereka bermigrasi ke layanan online,” ujarnya.

Di luar persaingan itu, Danang melihat taksi konvensional akan terus dibutuhkan. Di negara yang lebih dulu mengenal taksi berbasis aplikasi, kedua jasa layanan itu mendapatkan porsi masing-masing.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Laporan Khusus
Majalah Historia Cetak
berikutnya
 
Nomor 36 Tahun III
Masa Lalu Partai NU
Salah satu organisasi muslim terbesar di negeri ini yang menjadi rebutan untuk mendulang suara pemilih muslim adalah Nahdlatul Ulama (NU)...
 
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto