Pilih Bahasa: Indonesia
halaman 2

Mengatasi Kisruh Taksi

Sejak kemunculannya, taksi yang terdaftar harus bersaing melawan taksi gelap. Bagaimana pemerintah mengatasinya?
 
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto
Historia
pengunjung
6k

Tantangan Lama

Sejarah taksi tak bisa dilepaskan dari kehadiran mobil di Hindia Belanda (Indonesia) pada 1903. Jumlahnya masih terbatas. Namun, seiring meningkatnya permintaan, jumlah mobil membengkak. Untuk merespon kebutuhan masyarakat kota, bermunculan perusahaan-perusahaan persewaan mobil dan juga taksi.

“Berdasarkan laporan 1916, jumlah mobil di Batavia 5.000 buah. Banyak di antaranya yang disewakan dan dijadikan taksi,” tulis Alwi Shihab dalam Robinhood Betawi.

Orang yang akan menyewakan atau menjadikan mobilnya sebagai taksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota dan kepala polisi. Mereka juga harus memenuhi ketentuan mengenai keselamatan lalulintas dan penumpang. Untuk mengatur operasi taksi, pemerintah kota menentukan beberapa tempat yang digunakan sebagai pangkalan. Taksi tak boleh mengambil penumpang di tengah jalan atau mangkal di sembarang tempat.

Namun terdapat pula taksi yang tak terdaftar alias “taksi liar”, terutama setelah muncul tanda-tanda terjadinya Depresi Ekonomi (malaise) dan memuncak pada masa 1930. Menurut Komisi Lalulintas Kendaraan Bermotor (Commissie voor Motorverkeer), pada awal malaise, dengan alasan keuangan, banyak pemilik mobil menjual mobil mereka dengan harga murah. Biasanya kepada orang Tionghoa atau bumiputera, yang kemudian menyewakan mobil itu ke sopir dengan jumlah setoran tertentu setiap hari.

“Konsekuensinya, setelah 1922 ada banyak ‘taksi liar’ tersedia, yang jelas ditunjukkan di tempat-tempat tertentu. Mereka menggantikan hampir semua sarana transportasi asli di beberapa tempat tetapi juga ‘kereta dan trem’ di dan sekitar kota-kota besar yang menimbulkan persaingan ketat,” tulis Komisi dalam laporannya yang terbit pada 1928.

Meningkatnya jumlah taksi saja sudah memicu perang tarif. Demi memperoleh penumpang, banyak sopir bersedia dibayar di bawah tarif minimum –dihitung berdasarkan kilometer yang ditempuh. Ditambah lagi, sopir taksi harus bersaing dengan taksi-taksi liar, yang mematok tarif lebih rendah atau berdasarkan tawar-menawar.

Di Surabaya, pada 1920, pemerintah kota mengajuka ketentuan mengenai pemasangan taximeter. Sopir taksi liar menolak usulan itu dan tetap lebih memilih tarif berdasarkan tawar-menawar.

“Kebebasan untuk tawar-menawar ini menjadi bumerang bagi operator taksi ketika orang-orang yang mengoperasikan taksi sebagai bisnis paruh waktu khususnya memasang tarif taksi yang sangat rendah di pasar konsumen,” tulis Johny A. Khusyairi dan Freek Colombijn dalam “Moving at a Different Velocity: The Modernization of Transportation and Social Differentiation in Surabaya in the 1920s”, termuat di Cars, Conduits, and Kampongs yang disunting Freek Colombijn bersama Joost Coote.

Operator-operator taksi resmi, yang diorganisir Soerabaiaschen Bond van Autoverhuurders atau Asosiasi Perusahaan Persewaan Mobil, meminta pemerintah kota membatasi persaingan pada 1922 dan 1924. Pada kesempatan kedua, tulis Khusyairi dan Colombijn, dewan menolak usulan itu demi memberi prioritas pada kepentingan pelanggan.

Pada 1925, sebuah peraturan kota yang pertama mengenai taksi mengatur pemeriksaan taksi dan tarif yang bisa mereka kenakan serta ujian sopir. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk perusahaan taksi resmi, yang jadi kian terpuruk dalam persaingan melawan taksi liar. Setahun kemudian, peraturan itu direvisi dan dikenakan untuk semua jenis taksi.

“Upaya kota untuk mengatur tarif kemudian menjadi tidak efektif karena sopir dan pelanggan mengabaikan keputusan kota. Selama Depresi, perusahaan taksi lagi-lagi menghadapi persaingan ketat dengan taksi liar...,” tulis tulis Khusyairi dan Colombijn.

Menurut Komisi Lalulintas Kendaraan Bermotor, tak ada data pasti berapa jumlah “taksi liar”. Pada 1924, misalnya, di Surabaya ditaksir berjumlah 1.200-1.500 taksi. Pada akhir 1927 jumlah taksi terdaftar hanya sekira 700 buah.

Akibat seret penumpang, sopir taksi terkena imbasnya. Majalah Sopir edisi 2, Mei 1932, menurunkan kisah seorang sopir taksi yang surat izin mengemudinya (rijbewijs) ditahan sang juragan. Alasannya, si sopir tak memenuhi target setoran harian.

Para pengusaha taksi pun kelimpungan. Majalah Sopir edisi ke-4, Juli 1932, menurunkan sebuah artikel berjudul “Apa Taxi Djaman Sekarang Bisa Oentoeng?”.

Para pengusaha taksi bilang tak lagi bisa meraup untung. Selain jumlah mobil bertambah banyak, mereka mesti memperhitungkan gaji sopir dan kenek, sewa garasi, reparasi, uang ganti ban, persediaan onderdil, pajak, hingga persediaan armada baru. Belum lagi mereka mesti bersaing dengan moda transportasi yang baru muncul seperti angkutan bus (autobus) dan dokar motor.

“Orang yang butuh taksi itu cuma orang priyayi yang akan pergi pesta, seandainya ke tempat mantu atau orang yang mengkawinkan anaknya," tulis majalah Sopir, Juli 1932.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto
Ribuan pengendara taksi berunjuk rasa menuntut taksi online dibubarkan.
Foto