Pilih Bahasa: Indonesia
Rumah susun (4)

Intelektual Menyoal Rumah Susun

Pembangunan rumah susun mengundang polemik hukum, budaya, sosial, dan ekonomi.
 
Ruang hijau di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto
Historia
pengunjung
807

HASIL evaluasi pemerintah pusat terhadap flat Pasar Jumat dan rencana memasukkan flat ke Repelita III menarik perhatian kalangan intelektual. Majalah Widyapura no 1, 1978, memuat pandangan intelektual tentang flat dari pelbagai sudut pandang: arsitektur, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan hukum.

Suwondo Bismo Soetedjo, arsitektur, menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan dulu faktor sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebelum membangun flat. Menurutnya, soal teknis pembangunan flat bisa belakangan. Dia tak mau Indonesia mengikuti kegagalan pembangunan flat di Brasil, Hungaria, dan Jamaika.

Parsudi Suparlan, antropolog, mempertanyakan kesiapan masyarakat pindah ke flat. Dia mengkhawatirkan kemunculan gagap budaya jika pemerintah pusat membangun flat tanpa kajian budaya. “Culture Shock ini dialami oleh setiap orang yang dihadapkan kepada suatu lingkungan baru yang asing sama sekali baginya,” tulis Parsudi.

Amir Karamoy, sosiolog, meminta pemerintah pusat menjelaskan batasan kelompok berpenghasilan rendah. Dia juga mempertanyakan sejauh mana masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan flat. Apalagi flat produk negara maju sehingga ciri-ciri individualistis lebih menonjol. Sedangkan karakteristik penduduk Indonesia sangat senang berkumpul.

Uraian Amir senada dengan Albert Widjaja, ekonom. Menurutnya, batasan kelompok berpenghasilan rendah masih kabur. Kebutuhan mereka juga bukan pada flat, melainkan rumah tapak murah. Sebab rumah tapak lebih terjangkau keuangan mereka.

Adnan Buyung Nasution, pengacara, mewanti-wanti pemerintah terhadap kemungkinan masalah hukum setelah flat berdiri. Sebab landasan hukum pendirian flat belum ada. Kekacauan dan sengketa bisa muncul kapan saja.

“Untuk ini, pembuat undang-undang perlu menyiapkan suatu sarana hukum yang memungkinkan pemilikan bangunan di atas tanah atau bangunan milik orang lain, dengan cara yang layak dan adil, tanpa mengurangi nilai kepastian hukumnya,” tulis Buyung.

Pemerintah pusat mempertimbangkan sebagian saran intelektual itu dan mengabaikannya pula beberapa. Misalnya soal hukum dan rumusan masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa pijakan undang-undang khusus rusun, pemerintah mencanangkan pembangunan flat sebanyak 10.000 unit sepanjang Repelita III di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Jakarta beroleh porsi pembangunan rusun terbesar, 8.000 unit. Rusun di Jakarta punya dua fungsi: tempat tinggal warga berpenghasilan rendah dan pemanis wajah kota. Di Yogyakarta dan Bandung, rusun bertujuan menampung mahasiswa. Di Medan, rusun bakal berdiri di bekas lokasi kebakaran. Dan di Surabaya, rusun bersanding dengan perumahan tapak perumnas. Agar menjadi contoh bagi masyarakat luas perihal hidup rukun antar penghuni rusun dan rumah tapak.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Ruang hijau di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto
Ruang hijau di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto