Pilih Bahasa: Indonesia
Rumah susun (2)

Dari Flat ke Perbaikan Kampung

Polandia membantu pembangunan flat minimum di Jakarta. Sepi peminat, program beralih ke perbaikan kampung.
 
Ruang publik untuk aktivitas olahraga dan keluarga di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto
Historia
pengunjung
710

SOEMARNO, gubernur Jakarta periode 1960-1964 dan 1965-1966, berupaya menghidupkan lagi gagasan pembangunan rusun. Saat menjabat gubernur, dia menghadapi masalah permukiman. “Yang paling menekan saya ialah soal perumahan. Tiap warga negara selayaknya mempunyai suatu rumah,” kata Soemarno kepada Star Weekly, 13 Mei 1961.

Dia mengakui keterbatasan pemerintah daerah untuk menyediakan 100.000 rumah layak tiap tahun buat penduduk Jakarta. Maka dia mengajak pihak swasta ikut membangun perumahan di Jakarta, terutama untuk para pegawai. Harapannya, pemerintah daerah bisa berkonsentrasi menyediakan perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah.

Soemarno pergi ke Warsawa, Polandia, pada 1962 demi mempelajari kebijakan perumahan di sana. Dia tertarik dengan pembangunan flat bermaterial ringan, tapi kuat lagi murah. Dia menjajaki kerja dengan Polandia.

Polandia menyepakati pembangunan perumahan di Tebet, Jakarta Selatan. “Di atas tanah seluas 8 hektar. Pekerjaan itu melibatkan 800 buruh dan menyerap kredit sebesar 718.210 poundsterling,” tulis Djaja, 9 Maret 1963. Soemarno menyebut pembangunan itu sebagai ‘flat minimum’. Sebab flat hanya seluas 45 meter persegi dan bertingkat dua.

Selain Tebet, pembangunan flat minimum juga menyasar Krekot Dalam, Jakarta Pusat. Wilayah ini kumuh dan padat penduduk. Rumah-rumah berdiri dari bahan mudah terbakar. Dan saat kebakaran melanda, tak satu rumah pun tersisa. “Flat minimum diupayakan untuk korban kebakaran tersebut,” tulis Djaja, 23 Mei 1964.

Banyak korban kebakaran menolak pendirian flat. Mereka asing dengan flat. Soemarno tahu bakal ada penolakan perihal adaptasi di flat. Menurut dia, orang bisa belajar kebiasaan hidup di flat.

“Tentu yang bersangkutan akan menyatakan keberatannya, karena tidak biasa berumah di rumah bertingkat. Tetapi itu soal kebiasaan dan kebiasaan baru dapat diajarkan asal dengan cara yang bijaksana. Apalagi kalau tidak ada pilihan lain. Mana yang penting, punya tempat berteduh atau tidak, punya rumah bertingkat atau tidak punya rumah sama sekali, karena tanah sangat mahal,” kata Soemarno dalam Karya Jaya.

Kemudian korban kebakaran mengajukan keberatan lain. Masalah biaya. Mereka menilai harga flat kelewat mahal. Mencicil tiap bulan pun mustahil. Sebab penghasilan mereka sangat rendah. Soemarno menyerah. Korban memilih pindah ke tempat lain. Pembangunan flat batal. Ini berbeda dari pembangunan flat minimum di Tebet.

Kontraktor Polandia berhasil membangun flat minimum di Tebet. Satu-satunya masalah ialah flat sepi peminat. Warga berpenghasilan rendah enggan membeli flat. Harganya di luar jangkauan mereka. Maka flat terisi oleh warga mampu. Itupun sedikit.

Ali Sadikin, gubernur Jakarta periode 1966-1977, meninggalkan gagasan pembangunan flat. “Pemerintah daerah belum mampu membangun flat-flat perumahan rakyat seperti yang diharapkan itu,” kata Ali Sadikin kepada Kompas, 11 September 1968. Sebagai gantinya, Ali menjalankan program perbaikan kampung.

Swasta mengambil-alih pembangunan flat pada 1974. Sasaran mereka kalangan menengah atas. Misalnya flat di wilayah Slipi, Jakarta Barat. Kontraktornya PT Bangun Cipta Sarana. Flat terdiri atas 36 unit. Tiap unit seluas 120 meter persegi. Harga sewanya mencapai 980-1100 dolar AS per bulan.

Pemerintah pusat menilai pembangunan flat mewah oleh pihak swasta di Jakarta belum bisa memecahkan masalah perumahan. Pemerintah pusat mencoba lebih serius mengatasi masalah perumahan dengan mendirikan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) pada 1974. Tujuannya menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Perumnas bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita II 1974-1979) bidang perumahan. “Di antaranya adalah pembangunan 73.000 unit rumah sederhana dan kapling tanah dengan rumah inti oleh Perumnas, Program Perbaikan Kampung di Jakarta dan Surabaya,” tulis Sardjono dalam “Tinggal Landas Pembangunan Nasional di Bidang Perumahan Rakyat”, termuat di Prisma No 5, 1986.

 
Terpopuler di Historia 
Komentar anda
Majalah
Segera Terbit
 
Nomor 37 Tahun IV
Riwayat Syariat di Nusantara
Seiring berkembangnya komunitas muslim di Nusantara sebagai dampak arus perdagangan pada abad ke-13, jejak-jejak penerapan hukum Islam mulai bisa terlacak...
 
Ruang publik untuk aktivitas olahraga dan keluarga di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto
Ruang publik untuk aktivitas olahraga dan keluarga di rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Foto